Pemerintah Ubah Paradigma Penanganan Penyelundupan dari Reaktif Menjadi Proaktif

Pemerintah Ubah Paradigma Penanganan Penyelundupan dari Reaktif Menjadi Proaktif

Jakarta – Pemerintah Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam memberantas praktik penyelundupan yang selama ini merugikan perekonomian nasional, mengancam industri dalam negeri, serta menciptakan ketimpangan dalam sistem perdagangan. Langkah terbaru yang kini tengah digencarkan adalah transformasi paradigma penanganan penyelundupan dari pendekatan reaktif menjadi pendekatan proaktif. Perubahan strategi ini mencerminkan respons atas dinamika ancaman penyelundupan yang semakin kompleks, terorganisir, dan melibatkan jaringan lintas batas yang canggih. Selama…
Danantara Kawal Pembangunan Kilang Sesuai Regulasi dan Kepentingan Nasional

Danantara Kawal Pembangunan Kilang Sesuai Regulasi dan Kepentingan Nasional

Jakarta, Pemerintah memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan kilang energi strategis di sejumlah wilayah berjalan dalam kondisi aman, tertib, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Langkah-langkah strategis telah disiapkan untuk menjaga kesinambungan proyek dan memastikan kesesuaiannya dengan regulasi nasional, guna menjamin kepentingan energi jangka panjang serta kedaulatan ekonomi Indonesia. Melalui program Desk Koordinasi Energi Nasional, Danantara mengawal pelaksanaan proyek pembangunan kilang sebagai bagian dari agenda transisi energi…
Danantara Gandeng AS Bangun Kilang Tingkatkan Kemandirian Energi Nasional

Danantara Gandeng AS Bangun Kilang Tingkatkan Kemandirian Energi Nasional

JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) resmi mengumumkan rencana kerja sama strategis dengan sejumlah perusahaan asal Amerika Serikat (AS) untuk membangun 17 kilang minyak di Indonesia. Langkah ini dinilai sebagai upaya konkret untuk meningkatkan kemandirian energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak dari kawasan Asia dan Timur Tengah. CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani menyatakan pembangunan kilang tersebut merupakan bagian dari…
Danantara Perkuat Kolaborasi dengan Instansi Top Nasional dan Internasional

Danantara Perkuat Kolaborasi dengan Instansi Top Nasional dan Internasional

Oleh: Airin Sakinah Maulidiyah) Sejak dibentuk pada 24 Februari 2025, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) terus menunjukkan progres signifikan sebagai lembaga pengelola aset strategis nasional. Kinerja Danantara tidak hanya berdampak pada internal BUMN, tetapi juga mendorong peningkatan kepercayaan global terhadap ekosistem investasi Indonesia. Salah satu capaian awal yang mencolok adalah keberhasilannya mengamankan komitmen pinjaman senilai US$ 10 miliar atau sekitar Rp 163 triliun…
Danantara Pilar Baru Kedaulatan Ekonomi dan Pertumbuhan Nasional

Danantara Pilar Baru Kedaulatan Ekonomi dan Pertumbuhan Nasional

Oleh: Fauzi Rahman )* Presiden Prabowo Subianto meresmikan peluncuran Danantara, singkatan dari Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency, sebagai sovereign wealth fund terbesar Indonesia. Lembaga ini mengonsolidasikan kendali atas tujuh BUMN utama menjadi satu entitas super holding dengan total aset kelolaan sekitar US$ 900 miliar atau Rp 14.700 triliun. Berbeda dengan Indonesia Investment Authority (INA), Danantara memiliki wewenang langsung dalam pengelolaan, restrukturisasi, dan investasi BUMN sebagai bagian…
Pemerintah Kawal Integritas Sistem Keuangan dari Pencucian Uang

Pemerintah Kawal Integritas Sistem Keuangan dari Pencucian Uang

Oleh: Puteri Maharani* Dalam upaya menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan nasional, Pemerintah melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengambil langkah tegas dan strategis untuk menghentikan sementara transaksi pada rekening dormant atau rekening tidak aktif. Kebijakan ini menjadi bukti nyata komitmen negara dalam melindungi masyarakat serta memperkuat benteng sistem keuangan dari potensi penyalahgunaan, terutama dalam bentuk tindak pidana pencucian uang. Langkah ini merupakan…
Pemerintah Perangi Pencucian Uang Lewat Pemantauan Rekening Dormant

Pemerintah Perangi Pencucian Uang Lewat Pemantauan Rekening Dormant

Oleh Bambang Artha Wiguna )* Upaya pemerintah dalam memerangi kejahatan keuangan, khususnya tindak pidana pencucian uang (TPPU), terus diperkuat melalui berbagai langkah strategis. Salah satu langkah mutakhir yang diambil adalah kebijakan penghentian sementara rekening dormant atau rekening pasif yang sudah tidak aktif selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Kebijakan ini digulirkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat sekaligus penegakan hukum…
Pemerintah Berkomitmen Penuh Lindungi Masyarakat dari Jerat Sindikat Pencucian Uang

Pemerintah Berkomitmen Penuh Lindungi Masyarakat dari Jerat Sindikat Pencucian Uang

Papua – Pemerintah menunjukkan komitmennya dalam melindungi masyarakat dari bahaya sindikat kejahatan keuangan, termasuk tindak pidana pencucian uang. Salah satu langkah konkret yang diambil oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yaitu pembekuan sementara transaksi rekening dormant atau rekening pasif. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk memperkuat pengawasan dan menjaga integritas sistem keuangan nasional. Rekening dormant merupakan rekening nasabah di bank yang…
Pemerintah Perkuat Pengawasan Perbankan Demi Memutus Mata Rantai Pencucian Uang

Pemerintah Perkuat Pengawasan Perbankan Demi Memutus Mata Rantai Pencucian Uang

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat pengawasan sektor perbankan guna memutus mata rantai pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah penghentian sementara transaksi pada rekening bank yang tidak aktif (dormant) selama tiga bulan atau lebih. Langkah ini merupakan hasil kolaborasi antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam upaya menjaga integritas sistem keuangan nasional.…
Pemerintah Hadir Melindungi Pekerja dari Ancaman PHK

Pemerintah Hadir Melindungi Pekerja dari Ancaman PHK

Oleh: Rizky Ardipuro Syahputra )* Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional. Serangkaian kebijakan dan regulasi dirumuskan untuk mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yang tidak hanya mengancam daya beli masyarakat tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sosial secara keseluruhan. Fokus utama pemerintah tidak lagi sekadar merespons dampak PHK, melainkan mengantisipasi dan menekan potensi terjadinya pemutusan kerja sejak dini…