Program MBG Libatkan Petani Lokal, Ekonomi Daerah Ikut Bergerak

Program MBG Libatkan Petani Lokal, Ekonomi Daerah Ikut Bergerak

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan di daerah melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan petani lokal melalui inisiatif Mak Comblang Project. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan memanfaatkan potensi lokal. Program MBG, yang merupakan inisiatif unggulan Presiden Prabowo Subianto, bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, balita,…
MBG dan Petani Lokal: Strategi Pemerintah Wujudkan Gizi Berkeadilan

MBG dan Petani Lokal: Strategi Pemerintah Wujudkan Gizi Berkeadilan

Oleh: Alexander Royce*) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah tidak sekadar menjawab persoalan gizi masyarakat, tetapi juga menunjukkan arah kebijakan pembangunan yang berkeadilan dan terintegrasi. Di tengah ketidakpastian global, gejolak harga pangan dunia, serta ancaman krisis iklim yang memengaruhi rantai pasok, MBG hadir sebagai kebijakan strategis yang menyentuh dua sektor krusial sekaligus: peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan ekonomi rakyat, khususnya petani…
MBG Berbasis Petani Lokal, Gizi yang Menggerakkan Ekonomi Rakyat

MBG Berbasis Petani Lokal, Gizi yang Menggerakkan Ekonomi Rakyat

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu terobosan kebijakan sosial yang dirancang untuk menjawab dua persoalan mendasar bangsa Indonesia sekaligus, yakni peningkatan kualitas gizi masyarakat dan penguatan ekonomi rakyat. Ketika program ini diimplementasikan dengan pendekatan berbasis petani dan produsen pangan lokal, MBG tidak hanya menjadi instrumen pemenuhan hak dasar anak dan kelompok rentan atas pangan bergizi, tetapi juga bertransformasi menjadi…
Huntara Pascabencana Sumatra Dilengkapi Berbagai Fasilitas, Mulai Dihuni Warga

Huntara Pascabencana Sumatra Dilengkapi Berbagai Fasilitas, Mulai Dihuni Warga

Aceh — Hunian sementara atau huntara pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra kini mulai dihuni oleh warga terdampak. Kehadiran huntara ini menandai masuknya fase pemulihan pascabencana setelah wilayah tersebut dilanda banjir bandang, tanah longsor, dan bencana alam lainnya. Huntara disiapkan sebagai solusi transisi agar masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas dasar secara lebih layak sambil menunggu pembangunan hunian tetap. Dalam proses pembangunan, keterlibatan BUMN menjadi faktor penting…
Sekolah Rakyat Disorot di Forum Internasional, Pemerintah Tekankan Peran Kepala Daerah

Sekolah Rakyat Disorot di Forum Internasional, Pemerintah Tekankan Peran Kepala Daerah

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan merupakan kunci utama bagi keberhasilan suatu bangsa. Hal tersebut disampaikan Presiden saat berbicara dalam forum UK-Indonesia Education. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memaparkan berbagai kebijakan pendidikan nasional yang tengah dijalankan pemerintah. Salah satunya pembangunan Sekolah Rakyat untuk keluarga tidak mampu. “Saya yakin pendidikan adalah kunci keberhasilan suatu bangsa. Untuk menjadi bangsa yang sukses, kita harus memiliki pendidikan terbaik…
Petani Lokal Terhubung ke Dapur MBG, Pasokan Pangan Makin Pasti

Petani Lokal Terhubung ke Dapur MBG, Pasokan Pangan Makin Pasti

JAKARTA – Upaya pemerintah memastikan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat dengan membangun rantai pasok pangan yang lebih adil dan efisien. Badan Gizi Nasional (BGN) mulai memangkas jalur distribusi panjang melalui inisiatif Mak Comblang Project, sebuah skema yang dirancang untuk mempertemukan petani secara langsung dengan dapur MBG agar pasokan pangan semakin pasti dan harga lebih stabil. Langkah strategis tersebut diawali melalui pertemuan koordinasi…
Huntara Siap Huni, Pemerintah Percepat Transisi Penyintas Bencana

Huntara Siap Huni, Pemerintah Percepat Transisi Penyintas Bencana

JAKARTA – Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat transisi penyintas bencana menuju kehidupan yang lebih aman, layak, dan bermartabat melalui penyediaan hunian sementara (huntara) siap huni. Langkah ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memastikan pemulihan pascabencana berjalan cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat terdampak. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa hingga akhir Januari 2026, sebanyak 1.056 unit huntara telah selesai dibangun…
Program CKG di Papua Wujud Nyata Pemerintah Jamin Kesehatan Masyarakat

Program CKG di Papua Wujud Nyata Pemerintah Jamin Kesehatan Masyarakat

PAPUA – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dijalankan pemerintah di Tanah Papua semakin menegaskan komitmen negara dalam menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan yang adil, merata, dan bermutu. Di tengah tantangan geografis dan keterbatasan akses, CKG hadir sebagai kebijakan strategis yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan manusia Papua secara berkelanjutan. Pelaksanaan CKG di Papua Tengah menjadi…
KUHP–KUHAP Baru Dinilai Jawaban atas Reformasi Hukum Nasional

KUHP–KUHAP Baru Dinilai Jawaban atas Reformasi Hukum Nasional

Jakarta – Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) nasional mulai mewarnai praktik penegakan hukum di Indonesia. Sejumlah putusan pengadilan dan penanganan perkara sejak diberlakukannya kedua undang-undang tersebut menunjukkan perubahan pendekatan dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam pola pemidanaan dan pertimbangan hakim. Seperti halnya putusan terhadap mantan pegawai ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), Laras Faizati, yang dijatuhi pidana percobaan selama…
KUHP-KUHAP Baru Dinilai Perkuat Keadilan dalam Penegakan Hukum

KUHP-KUHAP Baru Dinilai Perkuat Keadilan dalam Penegakan Hukum

Bengkulu – Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru dinilai menjadi tonggak penting dalam reformasi sistem hukum nasional. Regulasi tersebut dipandang mampu memperkuat prinsip keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Victor Antonius Saragih Sidabutar, mengatakan bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang…