BERITA TERBARU

JAKARTA — Pemerintah mulai mengakselerasi eksekusi proyek hilirisasi nasional pada awal 2026 dengan menggerakkan investasi bernilai triliunan rupiah langsung ke berbagai daerah. Tahap awal pelaksanaan ditandai dengan rencana groundbreaking enam proyek strategis pada awal Februari 2026, sebagai bagian dari total 18 proyek prioritas yang dikelola Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dengan nilai kumulatif mencapai sekitar Rp600 triliun. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,…

Oleh: Langgeng Saestu *) Pemerintah memperkuat arah kebijakan pengupahan nasional dengan mendorong Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 semakin mendekati standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Langkah tersebut menandai perubahan penting dalam strategi perlindungan tenaga kerja, sekaligus menjadi respons atas putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan kembali peran negara dalam memastikan upah minimum tidak terlepas dari realitas biaya hidup masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, kebijakan pengupahan diarahkan bukan sekadar…

Oleh: Bondan Akmal Suahisil )* Bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra kembali mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Banjir, longsor, dan cuaca ekstrem tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga merenggut rasa aman masyarakat, terutama ketika rumah yang merupakan ruang paling dasar kehidupan hilang atau rusak. Dalam konteks inilah, kehadiran Hunian Sementara (Huntara) menjadi simbol penting kehadiran negara…

JAKARTA – Pemerintah semakin menegaskan komitmennya dalam memperkuat program Sekolah Rakyat dengan mendorong peran aktif kepala daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan. Program prioritas nasional ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memastikan akses pendidikan yang adil, inklusif, dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat sangat ditentukan oleh keterlibatan langsung bupati, wali…

Oleh : Reza Anwar Santoso )* Pendidikan selalu menjadi fondasi utama bagi kemajuan sebuah bangsa. Presiden Prabowo Subianto secara tegas menempatkan sektor pendidikan sebagai pilar strategis pembangunan nasional, sejajar dengan ketahanan pangan dan pertahanan negara. Penegasan ini kembali disampaikan Presiden dalam forum UK–Indonesia Education Roundtable bersama para pemangku kepentingan pendidikan tinggi di Inggris. Forum ini tidak sekadar menjadi ajang diplomasi simbolik, melainkan ruang strategis untuk…

Oleh: Bara Winatha*) Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah sebagai bagian dari strategi besar pengentasan kemiskinan nasional menempatkan peran kepala daerah sebagai aktor kunci di lapangan. Program ini tidak hanya menghadirkan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, tetapi juga menjadi instrumen terintegrasi untuk memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, keberhasilan Sekolah Rakyat sangat ditentukan oleh komitmen, integritas, dan…

Oleh : Putroe Siron )* Pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatra mulai menunjukkan titik terang. Seiring diresmikannya hunian sementara (huntara) di sejumlah daerah, warga yang sebelumnya bertahan di tenda-tenda darurat kini perlahan dapat menata kembali kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Pemerintah pusat bersama DPR RI, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi agar masyarakat terdampak dapat hidup…

JAKARTA — Pemerintah mendorong penyesuaian Upah Minimum 2026 agar semakin mendekati Kebutuhan Hidup Layak sebagai upaya menjaga daya beli pekerja dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan antarwilayah. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan kebijakan tersebut berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya, sehingga KHL dijadikan rujukan utama agar pengupahan lebih berkeadilan dan sesuai biaya hidup riil di tiap daerah. “Kami memandang KHL sangat penting sebagai patokan. Jika…

JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan mempercepat pengembangan standar Kebutuhan Hidup Layak hingga tingkat kabupaten/kota guna menekan disparitas upah dan meningkatkan kesejahteraan buruh. Kebijakan tersebut menegaskan komitmen pemerintah agar upah minimum semakin mencerminkan biaya hidup riil di setiap daerah. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan kebijakan upah minimum berdampak langsung pada daya beli pekerja dan keluarganya, sehingga KHL dijadikan rujukan utama dalam merumuskan sistem pengupahan yang lebih berkeadilan. “Kami…

Oleh: Sherly Aneta Lubis *) Pemerintah mengubah arah kebijakan pengupahan nasional dengan menjadikan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai standar utama penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Langkah tersebut menandai fase baru reformasi pengupahan yang lebih berpihak pada realitas hidup pekerja, sekaligus mencerminkan komitmen pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menghadirkan keadilan sosial yang lebih substantif bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya buruh dan pekerja. Peralihan tersebut…