BERITA TERBARU

Oleh : Zaki Walad )* Mengibarkan bendera bajak laut berlambang tengkorak dan topi jerami menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia bukan lagi sekadar tren pop culture belaka. Fenomena ini telah bergeser menjadi isu serius yang memicu kekhawatiran publik, terlebih setelah dinilai berpotensi mengancam persatuan bangsa. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk meninjau ulang cara mengekspresikan identitas budaya, terutama ketika menyangkut momen…

Oleh : Aneska Fitri Ramadhani )* Fenomena pengibaran bendera bajak laut bergambar tengkorak yang dikenal sebagai bendera Jolly Roger dari serial One Piece belakangan ini marak terjadi di berbagai daerah menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Tren ini muncul di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, sebagai bentuk ekspresi kebebasan dan solidaritas terhadap tokoh-tokoh fiksi yang dianggap memperjuangkan keadilan dan kebebasan. Namun,…

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor pangan melalui hilirisasi sebagai strategi utama dalam menjaga stabilitas nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa ketahanan pangan merupakan inti dari ketahanan negara, sehingga kebijakan penguatan pertanian harus menjadi prioritas lintas sektor. “Ketahanan pangan adalah jantung dari ketahanan nasional. Gangguan pada sektor pangan dapat berdampak langsung pada kestabilan negara,” tegas Amran. Dalam paparannya, Mentan menjelaskan bahwa…

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengajak generasi muda, khususnya para pengusaha muda yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), untuk turut serta dalam percepatan hilirisasi sektor pertanian. Langkah ini dinilai strategis dalam meningkatkan nilai tambah komoditas, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Ajakan ini disampaikan langsung oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam kegiatan Sarasehan Keluarga Besar BPD HIPMI DIY.…

Oleh: Dennis Chandrawinata )* Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan negara secara nyata di tengah masyarakat melalui kebijakan Program Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2025. Program ini menjadi representasi langsung dari keberpihakan negara terhadap rakyat, khususnya mereka yang tergolong miskin dan rentan. Di tengah tekanan ekonomi global, kehadiran Bansos menjadi jembatan penyelamat bagi jutaan keluarga yang terdampak dan bukti bahwa negara tidak tinggal diam. Menteri Sosial,…

Oleh: Dhita Karuniawati )* Pemerintah Indonesia tengah mengakselerasi hilirisasi sektor pertanian sebagai bagian dari strategi nasional untuk mewujudkan kemandirian pangan. Langkah ini menjadi semakin relevan di tengah berbagai tantangan global, seperti perubahan iklim, krisis geopolitik, serta fluktuasi harga bahan pangan internasional, yang semuanya berdampak pada ketahanan pangan dalam negeri. Hilirisasi pertanian dipandang sebagai solusi strategis untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, memperkuat ketahanan ekonomi petani,…

Oleh: Mahmud Sutramitajaya )* Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui strategi hilirisasi yang terintegrasi dengan penguatan industri. Salah satu langkah konkret adalah dengan menyiapkan 18 proyek strategis di berbagai sektor vital, mulai dari mineral dan batu bara, transisi energi, hingga sektor kelautan, perikanan, dan pertanian. Langkah ini mendapat dukungan penuh dari Menteri ESDM yang juga Ketua Satgas Hilirisasi…

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat langkah pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial (Bansos) agar lebih tepat sasaran dan bebas dari penyalahgunaan, khususnya untuk aktivitas ilegal seperti judi daring. Kementerian Sosial (Kemensos), bekerja sama dengan sejumlah pihak tengah membangun ekosistem pengawasan dana Bansos yang berbasis teknologi dan kolaborasi lintas sektor. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mengatakan kerja sama dengan Bank Indonesia (BI) diperlukan agar pemerintah dapat…

Oleh : Muhammad Fahreza )* Isu mengenai rangkap jabatan wakil menteri (Wamen) sebagai komisaris di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali mencuat ke ruang publik. Beberapa pihak mempertanyakan legalitas dan etika dari jabatan ganda tersebut. Namun demikian, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa penunjukan wamen sebagai komisaris BUMN dilakukan berdasarkan kerangka hukum yang berlaku, tanpa melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).…

JAKARTA – Pemerintah menegaskan bahwa rangkap jabatan yang dilakukan sejumlah Wakil Menteri (Wamen) di Kabinet Merah Putih sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak melanggar ketentuan hukum, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Penjelasan ini disampaikan untuk membangun kepercayaan publik sekaligus merespons dinamika yang berkembang di tengah masyarakat. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi menyatakan bahwa tidak ada satu pun amar…