BERITA TERBARU

JAKARTA – Maraknya praktik judi daring atau judi online (judol) kian memantik keprihatinan berbagai pihak. Selain berdampak pada keuangan pribadi, fenomena ini dinilai telah menggerus ketahanan keluarga, merusak moral aparatur negara, hingga berpotensi menyalahgunakan anggaran publik. Sejumlah kepala daerah dan pemangku kepentingan pun menegaskan perlunya langkah tegas dan pencegahan berkelanjutan. Wali Kota Dumai Paisal mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Dumai…

Oleh Andika Maulana )* Fenomena judi daring atau judi online telah menjelma menjadi ancaman multidimensi yang merusak sendi moral, sosial, dan ekonomi bangsa. Di tengah pesatnya transformasi digital, praktik perjudian berbasis daring justru memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menjangkau masyarakat secara masif dan tanpa batas. Dampaknya tidak lagi bersifat individual, melainkan meluas hingga menggerus ketahanan keluarga, memicu persoalan sosial, serta melemahkan stabilitas ekonomi nasional. Situasi ini…

Oleh : Garvin Reviano )* Judi online atau judi daring telah menjelma menjadi salah satu ancaman serius bagi ketahanan keluarga Indonesia di era digital. Kemudahan akses internet, penggunaan gawai yang masif, serta promosi agresif melalui berbagai platform media sosial membuat praktik ilegal ini semakin merambah semua lapisan masyarakat, tanpa mengenal usia, profesi, maupun tingkat pendidikan. Dalam konteks ketahanan keluarga, judi daring bukan sekadar persoalan pelanggaran…

Jakarta-Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dinilai tidak bisa hanya bertumpu pada operasi tangkap tangan (OTT) dan penindakan hukum semata. Pemerintah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini didorong untuk lebih serius membongkar akar persoalan korupsi, terutama yang berkaitan dengan budaya birokrasi dan tingginya biaya politik. Pendekatan menyeluruh dinilai penting agar strategi pencegahan korupsi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Anggota Komisi III DPR RI, Rikwanto, menegaskan…

JAKARTA – Pemerintah bersama DPR RI mendorong penguatan strategi pemberantasan korupsi melalui pendekatan yang lebih komprehensif dengan menelusuri akar persoalan yang selama ini memicu terjadinya praktik koruptif. Langkah ini dinilai penting agar kebijakan pemberantasan korupsi pada 2026 tidak hanya mengandalkan penindakan, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan secara sistemik. Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menekankan pentingnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian mendalam terkait akar…

Oleh: Lailatul Anggina Hasanah* Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan arah yang jelas dan tegas dalam mendorong reformasi menyeluruh pemberantasan korupsi sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Agenda ini tidak ditempatkan sebagai slogan politik semata, melainkan sebagai kebijakan strategis yang menyentuh dimensi hukum, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Pesan yang disampaikan pemerintah konsisten, bahwa korupsi adalah musuh bersama yang menggerogoti keadilan sosial, merusak iklim…

Oleh: Yusuf Rinaldi)* Dalam menghadapi dinamika pangan yang selalu berubah, Pemerintah semakin menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketersediaan pangan yang terjangkau bagi masyarakat. Salah satu instrumen penting yang diluncurkan adalah Gerakan Pasar Murah (GPM). Gerakan ini bukan hanya sekadar aksi pasar, namun juga merupakan bagian dari strategi besar negara untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama menjelang momen-momen penting seperti bulan puasa Ramadan yang sering kali disertai…

Oleh: Citra Kurnia Khudori)* Gejolak harga pangan menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri diprediksi menekan daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, bila tidak segera dilakukan antisipasi. Kenaikan harga beras, minyak goreng, hingga komoditas pokok lainnya menuntut kehadiran negara secara nyata di tengah keresahan publik. Dalam situasi tersebut, gerakan pasar murah menjadi langkah strategis pemerintah untuk menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi konsumsi rumah tangga. Program…

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat strategi pembangunan ekonomi rakyat dengan mengintegrasikan program bantuan sosial (bansos) dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Integrasi ini dirancang untuk memastikan bahwa bansos tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga menjadi pintu masuk penguatan ekonomi produktif masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Melalui pendekatan ini, pemerintah ingin mendorong kemandirian ekonomi warga sekaligus mengurangi ketergantungan jangka panjang terhadap bantuan langsung. Menteri Sosial, Saifullah…

Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan arah baru kebijakan bantuan sosial mulai 2026 yang berfokus pada penguatan kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat (KPM). Pemerintah mendorong KPM untuk terlibat langsung dalam aktivitas usaha produktif melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel Merah Putih) sebagai wadah pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Langkah ini mencerminkan transformasi kebijakan bansos dari pendekatan perlindungan sosial menuju penguatan kapasitas dan produktivitas…