KSP Terus Selaraskan Koordinasi Antar-lembaga Agar Program KDMP Tepat Sasaran

KSP Terus Selaraskan Koordinasi Antar-lembaga Agar Program KDMP Tepat Sasaran

Jakarta, Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Prof. Dr. Dudung Abdurachman, menerima audiensi dari jajaran Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, beberapa waktu lalu. Pertemuan digelar guna mendengarkan aspirasi serta catatan strategis terkait implementasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Dalam audiensi tersebut, Dudung menegaskan bahwa KSP akan terus mendorong koordinasi dan pengawalan agar implementasi KDMP berjalan partisipatif, proporsional, dan…
23 Ribu Bangunan Rampung, Kopdes Merah Putih Bersiap Gerakkan Ekonomi Desa

23 Ribu Bangunan Rampung, Kopdes Merah Putih Bersiap Gerakkan Ekonomi Desa

Jakarta – Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mulai memasuki tahap operasional setelah pembangunan sekitar 23 ribu bangunan koperasi rampung di berbagai daerah. Pemerintah kini mempercepat proses verifikasi dan validasi sekaligus menyiapkan penempatan puluhan ribu manajer untuk menjalankan kegiatan usaha koperasi. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan sebanyak 28.626 manajer KDKMP telah melewati proses rekrutmen dan pelatihan. Surat Keputusan (SK) pengangkatan juga telah disiapkan beserta ketentuan…
Percepat Operasional Kopdes Merah Putih, Pemerintah Dorong Penguatan Ekonomi Desa

Percepat Operasional Kopdes Merah Putih, Pemerintah Dorong Penguatan Ekonomi Desa

Jakarta — Pemerintah terus menunjukkan komitmen nyata dalam menggerakkan perekonomian dari tingkat akar rumput melalui percepatan operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menyatakan bahwa pemerintah menargetkan sebanyak 17.200 lebih koperasi yang saat ini telah memiliki bangunan fisik siap beroperasi secara penuh pada September atau awal Oktober 2026. “Sebanyak 17.288 KDKMP telah siap menjalani verifikasi dan validasi dan 7.028 koperasi saat ini…
Bukan Sekadar Cepat, Pemerintah Siapkan Manajer Kopdes Merah Putih Secara Terukur

Bukan Sekadar Cepat, Pemerintah Siapkan Manajer Kopdes Merah Putih Secara Terukur

JAKARTA — Pemerintah memastikan penempatan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dilakukan secara bertahap dan terukur. Langkah tersebut ditempuh untuk memastikan setiap manajer bekerja dalam sistem yang memiliki dasar administratif, status kerja, hak, serta perlindungan yang jelas sejak awal penugasan. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), M Qodari mengatakan pemerintah tidak ingin proses penempatan hanya berorientasi pada kecepatan. Menurut…
Perpres Kopdes Merah Putih Beri Kepastian Tata Kelola dan Peran Pengelola

Perpres Kopdes Merah Putih Beri Kepastian Tata Kelola dan Peran Pengelola

Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto telah meneken Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. “Peraturan Presiden yang selama ini ditunggu-tunggu, ini telah ditandatangani oleh Bapak Presiden dengan nomor Perpres Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih,” kata Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurahman di kantornya, Jakarta. Dudung mengatakan…
Pemerintah Proyeksikan Kopdes Pangkas Rantai Distribusi, Harga Komoditas Bisa Lebih Murah

Pemerintah Proyeksikan Kopdes Pangkas Rantai Distribusi, Harga Komoditas Bisa Lebih Murah

Jakarta – Pemerintah memproyeksikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mampu memangkas rantai distribusi komoditas yang selama ini melibatkan banyak perantara. Dengan jalur pasok yang lebih pendek, biaya distribusi diharapkan menurun sehingga harga barang di tingkat konsumen bisa lebih terjangkau. Saat ini sekitar 6.000 Koperasi Desa Merah Putih telah beroperasi. Pemerintah menilai keberadaan koperasi dapat memangkas jalur distribusi komoditas yang selama ini melewati banyak perantara sebelum…
Pemerintahan Prabowo Selesaikan Utang BLBI yang Seharusnya Berjalan Hingga 2043

Pemerintahan Prabowo Selesaikan Utang BLBI yang Seharusnya Berjalan Hingga 2043

JAKARTA — Pemerintah menuntaskan seluruh kewajiban utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp218,3 triliun kepada Bank Indonesia (BI). Pelunasan yang berasal dari penanganan krisis keuangan 1997-1998 tersebut diselesaikan pada 24 Agustus 2026, jauh sebelum kewajiban itu semula diproyeksikan berlangsung hingga 2043. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan kabar tersebut setelah melaporkan penyelesaian utang kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. “Pada akhir bulan…
Utang BLBI Lunas, Prabowo Dinilai Tutup Beban Lama Krisis 1998

Utang BLBI Lunas, Prabowo Dinilai Tutup Beban Lama Krisis 1998

JAKARTA - Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kembali mencatatkan pencapaian bersejarah dan monumental dalam pengelolaan keuangan negara. Beban utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan obligasi rekapitalisasi perbankan eks krisis moneter 1997-1998 yang mencapai total Rp 640 triliun akhirnya resmi dinyatakan lunas. Langkah tegas nan strategis ini dinilai sebagai keberhasilan luar biasa dalam menutup lembaran kelam sejarah ekonomi bangsa, sekaligus membuka jalan lapang…
Cadangan Devisa Kuat, Stabilitas Rupiah Terjaga

Cadangan Devisa Kuat, Stabilitas Rupiah Terjaga

Oleh: Dhita Karuniawati )* Posisi cadangan devisa Indonesia yang meningkat menjadi penopang ketahanan eksternal di tengah tekanan pasar keuangan global. Pada akhir Agustus 2026, cadangan devisa tercatat US$146,5 miliar, naik dari US$145,3 miliar pada bulan sebelumnya. Kondisi tersebut memberikan bantalan ketika rupiah menghadapi tekanan penguatan dolar Amerika Serikat dan volatilitas pasar global. Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 5,4 bulan impor…
Insentif Hedging Jadi Jalan Baru Menjaga Stabilitas Rupiah tanpa Menaikkan BI Rate

Insentif Hedging Jadi Jalan Baru Menjaga Stabilitas Rupiah tanpa Menaikkan BI Rate

*) Oleh : Gavin Asadit Bank Indonesia (BI) memilih memperkuat instrumen lindung nilai atau hedging sebagai salah satu strategi menjaga stabilitas rupiah tanpa harus menaikkan suku bunga acuan. Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) 22–23 September 2026, BI mempertahankan BI-Rate pada level 5,75 persen di tengah tekanan eksternal dan ketidakpastian pasar keuangan global. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa stabilisasi nilai tukar tidak hanya mengandalkan instrumen suku bunga.…