Utamakan Persatuan, Tolak Provokasi Aksi 28 Agustus

Utamakan Persatuan, Tolak Provokasi Aksi 28 Agustus

Oleh : Raditya Rahman )* Rencana aksi besar-besaran pada 28 Agustus 2025 di depan Gedung DPR dan Istana Negara semakin mendapat sorotan publik. Ribuan buruh dari berbagai daerah disebut akan turun ke jalan membawa aspirasi mereka. Namun, di tengah dinamika tersebut, penting bagi masyarakat untuk tetap mengedepankan kondusivitas serta tidak mudah terprovokasi narasi yang berpotensi memecah persatuan. Stabilitas nasional harus menjadi prioritas bersama, karena hanya…
Aksi Massa 28 Agustus Dinilai Tak Relevan, Dialog Jadi Jalan Lebih Bijak

Aksi Massa 28 Agustus Dinilai Tak Relevan, Dialog Jadi Jalan Lebih Bijak

Oleh : Garvin Reviano )* Aksi unjuk rasa yang rencananya digelar pada 28 Agustus belakangan ini menjadi perhatian publik. Namun jika dicermati secara bijak, aksi tersebut dinilai tidak relevan dengan situasi bangsa yang saat ini sedang berfokus pada pembangunan, stabilitas, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Aspirasi dan kritik memang merupakan bagian sah dari demokrasi, tetapi dalam konteks saat ini, justru dialog dan musyawarah menjadi jalan yang…
Pembenahan Tata Kelola BUMN Dorong Efisiensi dan Kinerja Perusahaan Negara

Pembenahan Tata Kelola BUMN Dorong Efisiensi dan Kinerja Perusahaan Negara

Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pembenahan tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai upaya mendorong efisiensi dan peningkatan kinerja perusahaan negara. Ia menargetkan BUMN mampu memberikan kontribusi minimal 50 miliar dolar AS per tahun sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak mengalami defisit. Presiden Prabowo menyoroti praktik tata kelola yang dinilai tidak efisien, terutama jumlah komisaris yang terlalu banyak…
Pemerintah Resmi Hapus Tantiem Komisaris untuk Perbaikan BUMN

Pemerintah Resmi Hapus Tantiem Komisaris untuk Perbaikan BUMN

JAKARTA – Pemerintah resmi menghapus pemberian tantiem bagi dewan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai tahun buku 2025. Kebijakan ini disebut sebagai langkah pembenahan tata kelola perusahaan pelat merah sekaligus upaya penghematan anggaran negara hingga Rp8 triliun setiap tahun. Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa aturan tersebut sudah melalui kajian menyeluruh sebelum diumumkan. “Sebelum sidang paripurna tadi, saya dipanggil terlebih dahulu…
Kebijakan Pro Petani Percepat Pencapaian Swasembada Pangan

Kebijakan Pro Petani Percepat Pencapaian Swasembada Pangan

JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan kebijakan pro petani, mulai dari penyesuaian harga gabah, penyediaan pupuk subsidi, hingga bantuan alat dan mesin pertanian. Seluruh langkah strategis ini menunjukkan keseriusan pemerintah memperkuat ketahanan pangan sekaligus mempercepat terwujudnya swasembada. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keberpihakan nyata terhadap petani di seluruh Indonesia. “Kebijakan ini merupakan wujud nyata keberpihakan Presiden terhadap kesejahteraan…
Pemerintah Perkuat Swasembada Pangan Lewat Anggaran Alsintan dan Subsidi Tepat Sasaran

Pemerintah Perkuat Swasembada Pangan Lewat Anggaran Alsintan dan Subsidi Tepat Sasaran

JAKARTA – Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Dalam RAPBN 2026, dialokasikan anggaran sebesar Rp164,4 triliun untuk memastikan pangan tersedia, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan anggaran tersebut mencakup dukungan dari sisi produksi, konsumsi, hingga distribusi pangan. “Tadi Presiden mendesak pentingnya ketersediaan pangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, anggaran 2026 diarahkan untuk mendukung…
Jaga Kondusivitas di Momen Kemerdekaan, Stop Gunakan Simbol Bajak Laut

Jaga Kondusivitas di Momen Kemerdekaan, Stop Gunakan Simbol Bajak Laut

Oleh: Jovan Alfarizi )* Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia menjadi ajang refleksi nasional. Namun, tahun ini muncul polemik yang memancing perhatian publik. Sejumlah pemuda mengibarkan bendera bajak laut dari serial animasi populer sebagai pengganti Merah Putih. Peristiwa tersebut menimbulkan kecaman karena dianggap melecehkan simbol negara. Tindakan itu juga membuka perdebatan lebih luas tentang bagaimana masyarakat memandang hiburan dan simbol kehormatan nasional. Tokoh hukum…
Jaga Nasionalisme di Momentum Bulan Kemerdekaan dari Gelombang Budaya Pop Bendera Bajak Laut

Jaga Nasionalisme di Momentum Bulan Kemerdekaan dari Gelombang Budaya Pop Bendera Bajak Laut

Oleh : Aksara Dwi Wijayanto )* Momentum bulan kemerdekaan selalu menjadi waktu yang istimewa bagi bangsa Indonesia untuk meneguhkan kembali semangat nasionalisme. Namun tahun ini, di tengah semarak perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, muncul fenomena yang cukup menyita perhatian publik, yakni pengibaran bendera bajak laut dari serial anime One Piece. Fenomena ini tidak sekadar menyinggung soal budaya populer, melainkan juga tentang bagaimana masyarakat memaknai simbol kebangsaan…
Pemerintah Berhasil Ungkap Jaringan Besar Judi Daring Internasional

Pemerintah Berhasil Ungkap Jaringan Besar Judi Daring Internasional

Jakarta – Kasubdit 1 Dittipidsiber Bareskrim Polri, Kombes Rizki Agung Prakoso mengatakan penangkapan tiga tersangka judi daring internasional menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memberantas kejahatan siber, khususnya judi daring yang telah meresahkan masyarakat. “Penangkapan ini adalah bagian dari komitmen Polri dalam memberantas kejahatan siber, khususnya judi daring yang saat ini telah menjadi ancaman nyata di tengah masyarakat,” kata Rizki di Jakarta. Tiga tersangka yang ditangkap…
Jaga Stabilitas Nasional, Tolak Provokasi Aksi 28 Agustus

Jaga Stabilitas Nasional, Tolak Provokasi Aksi 28 Agustus

Oleh : Erika Puspitorini )* Rencana aksi unjuk rasa yang digelar pada 28 Agustus 2025 di depan Gedung DPR dan Istana Negara menjadi sorotan serius berbagai kalangan. Ribuan buruh dari berbagai daerah disebut akan hadir untuk menyuarakan tuntutan mereka. Situasi tersebut jelas sangat berpotensi untuk menciptakan adanya dinamika yang tidak kondusif apabila masyarakat mudah terprovokasi isu-isu liar yang kerap kali disebarkan oleh pihak tertentu yang…