Peran Aktif Masyarakat Sebagai Jawaban Dalam Menyukseskan Program Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran

Peran Aktif Masyarakat Sebagai Jawaban Dalam Menyukseskan Program Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran

Jakarta - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menunjukkan komitmennya untuk membawa perubahan signifikan dalam upaya pemberantasan narkoba melalui peluncuran Program Asta Cita. Program ini menjadi salah satu pilar utama dari visi pemerintahan yang fokus pada membangun bangsa yang bersih, aman, dan bermartabat yang terhindar dari bahaya narkoba. Pakar Hukum sekaligus Mantan Humas Badan Narkotika Nasional (BNN), Kombes Pol (Purn)…
Pakar Hukum: Pemerintah Pastikan Komitmen Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba Berjalan Seimbang

Pakar Hukum: Pemerintah Pastikan Komitmen Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba Berjalan Seimbang

Jakarta — Pakar Hukum, Kombes Pol (Purn.) Dr. Slamet Pribadi, menyoroti pentingnya langkah pencegahan yang seimbang dengan upaya pemberantasan dalam menghadapi peredaran narkoba dan judi online. Menurutnya, keberhasilan pemberantasan sangat bergantung pada efektivitas pencegahan. “Pemberantasan itu bagian dari upaya pencegahan. Jika pencegahan berhasil, maka penindakan tidak perlu sering dilakukan,” ungkap Dr. Slamet. Ia menekankan bahwa upaya pencegahan harus menyasar semua tahap penggunaan narkoba, mulai dari…
Presiden Prabowo Jamin Stabilitas Stok Pangan Aman Selama Nataru

Presiden Prabowo Jamin Stabilitas Stok Pangan Aman Selama Nataru

Jakarta – Pemerintah Presiden Prabowo memastikan ketersediaan dan stabilitas harga pangan pokok selama perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) aman terkendali. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Pengamanan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang digelar Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada pekan ini. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah momentum perayaan besar tersebut. Kepala…
Pemerintahan Prabowo-Gibran Jaga Stok Pangan Jelang Nataru 2024

Pemerintahan Prabowo-Gibran Jaga Stok Pangan Jelang Nataru 2024

Oleh: Jagad Kusuma Raya )* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan komitmen luar biasa dalam menjaga stabilitas pangan. Langkah-langkah strategis yang diambil bertujuan memastikan ketersediaan bahan pokok serta menenangkan masyarakat dari kekhawatiran lonjakan harga. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mengungkapkan bahwa stok pangan saat ini berada dalam kondisi aman…
Pemerintahan Prabowo-Gibran Matangkan Strategi Posko Nataru 2024

Pemerintahan Prabowo-Gibran Matangkan Strategi Posko Nataru 2024

Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memastikan persiapan menghadapi masa angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) telah memasuki tahap akhir. Dengan dukungan penuh dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan berbagai pemangku kepentingan terkait, langkah-langkah strategis diambil untuk menjamin kelancaran mobilitas masyarakat di seluruh moda transportasi selama periode padat ini. Berdasarkan hasil evaluasi dan survei, serta penyusunan rekomendasi penyempurnaan…
Pemerintahan Prabowo-Gibran Matangkan Persiapan Keamanan Jelang Nataru

Pemerintahan Prabowo-Gibran Matangkan Persiapan Keamanan Jelang Nataru

Oleh: Amalia Rosyita G. )* Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan komitmen serius dalam memastikan keamanan selama perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) melalui berbagai persiapan yang terorganisir baik di tingkat nasional maupun daerah. Nataru menjadi salah satu momen paling dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo juga menyampaikan bahwa Operasi Lilin 2024 akan menjadi ujung…
Ketiakpuasan Hasil Pilkada Wajib Disalurkan Sesuai Ketentuan

Ketiakpuasan Hasil Pilkada Wajib Disalurkan Sesuai Ketentuan

Jakarta – Pilkada Serentak 2024 yang berlangsung di seluruh Indonesia menjadi momen penting dalam menentukan arah pembangunan di berbagai daerah. Namun, seperti halnya pesta demokrasi lainnya, tidak menutup kemungkinan adanya pihak yang merasa tidak puas terhadap hasil pemilihan. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Selatan, Andi Tenri Sompa, menegaskan bahwa mekanisme hukum telah disiapkan untuk menangani keberatan atau ketidakpuasan tersebut. “Memang ada ruang untuk pihak-pihak…
Mengutamakan Persatuan di Tengah Hasil Pilkada 2024

Mengutamakan Persatuan di Tengah Hasil Pilkada 2024

Oleh: Raina Anjani )* Acara puncak Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Pilkada Serentak 2024 telah selesai digelar. Saat ini adalah momen yang sangat penting bagi seluruh warga Indonesia untuk kembali mengingat bahwa meskipun ada perbedaan pilihan politik, persatuan dan kesatuan bangsa harus tetap dijaga. Pemilihan umum, termasuk Pilkada serentak, adalah bagian dari proses demokrasi yang harus dijalani dengan penuh kedewasaan dan rasa tanggung jawab bersama.…
Penetapan Tarif PPN Sudah Berdasarkan Kajian Holistik

Penetapan Tarif PPN Sudah Berdasarkan Kajian Holistik

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa setiap kebijakan perpajakan, termasuk penyesuaian tarif PPN menjadi 12 persen, disusun dengan mempertimbangkan kondisi di berbagai sektor. Dia menekankan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak bertindak secara sepihak atau tanpa memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. “Ketika kami membuat kebijakan mengenai perpajakan, termasuk PPN ini, bukannya dilakukan dengan membabi buta dan seolah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap sektor…
PPN 12% Mendukung Pemerataan Ekonomi di Seluruh Indonesia

PPN 12% Mendukung Pemerataan Ekonomi di Seluruh Indonesia

Oleh: Satria Wicaksono )* Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan upaya strategis untuk mendukung pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia. Dengan rencana kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% yang mulai berlaku pada Januari 2025, pemerintah menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan negara demi pembiayaan program pembangunan. Kebijakan ini juga dirancang untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor,…