Pemerintah Optimal Lindungi Masyarakat Dari Penipuan Berkedok Judi Online

Pemerintah Optimal Lindungi Masyarakat Dari Penipuan Berkedok Judi Online

Oleh: Agung Priyatna )* Pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka telah melakukan berbagai cara untuk melindungi masyarakat dari penipuan berkedok judi online. Masyarakat pun diimbau untuk senantiasa berhati-hati terhadap rayuan judi online yang sering menawarkan ilusi kemenangan. Hingga saat ini, judi online telah berkembang menjadi salah satu bentuk penipuan yang sangat merugikan masyarakat. Di balik kemudahan akses yang ditawarkan oleh platform digital, tersembunyi…
Pemerintah Blokir Ratusan Ribu Konten Judi Online untuk Lindungi Masyarakat

Pemerintah Blokir Ratusan Ribu Konten Judi Online untuk Lindungi Masyarakat

Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdig) telah melakukan langkah signifikan dalam pemberantasan judi online dengan memblokir sebanyak 711.518 konten hingga awal 2025. Mayoritas konten yang diblokir berupa 652.147 website dan IP terkait judi online, sementara sisanya mencakup 29.964 konten di platform Meta, 17.836 file sharing, 6.842 konten di Google/YouTube, 4.075 di platform X, 435 di Telegram, dan 219 di TikTok. Plt. Dirjen Komunikasi Publik…
Pemerintah Wujudkan Kebun Sawit sebagai Harapan Pemerataan Ekonomi Tanpa Deforestasi

Pemerintah Wujudkan Kebun Sawit sebagai Harapan Pemerataan Ekonomi Tanpa Deforestasi

Oleh: Agas Darmawan)* Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, telah mengungkapkan rencana untuk memperluas kebun kelapa sawit sebagai bagian dari strategi untuk mendukung pemerataan ekonomi nasional. Langkah ini seiring dengan upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Meskipun demikian, ada beberapa kekhawatiran yang muncul terkait kemungkinan dampak negatif terhadap deforestasi, yang mana banyak…
Mendukung Komitmen Pemerintah Membangun Indonesia Bebas Judi Online

Mendukung Komitmen Pemerintah Membangun Indonesia Bebas Judi Online

Oleh: Naura Fena )* Komitmen pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari judi online terus ditunjukkan melalui berbagai langkah konkret. Dalam upaya ini, pemerintah tidak hanya berfokus pada pemblokiran situs-situs yang bermuatan judi online, tetapi juga bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk memutuskan mata rantai operasionalnya hingga ke akarnya. Komitmen ini ditegaskan dalam sejumlah koordinasi lintas kementerian yang melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan…
Sinergitas Berbagai Instansi dalam Pemberantasan Narkoba

Sinergitas Berbagai Instansi dalam Pemberantasan Narkoba

Mataram, NTB – Upaya pemberantasan narkoba di Indonesia semakin intensif melalui sinergitas berbagai instansi terkait. Salah satu contoh nyata kolaborasi lintas sektor ini terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Direktur Narkoba Polda NTB, Kombes Pol. Deddy Supriadi, menegaskan pentingnya pendekatan komprehensif dalam menangani masalah narkoba. Kombes Pol. Deddy menjelaskan bahwa Polda NTB mengadopsi tiga strategi utama: pre-emptive, preventive, dan repressive. Meskipun anggaran terbatas, ia menegaskan…
Pemerintah Dorong Pemerataan Ekonomi Melalui Perluasan Kebun Sawit

Pemerintah Dorong Pemerataan Ekonomi Melalui Perluasan Kebun Sawit

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mendorong pemerataan ekonomi melalui kebijakan strategis, salah satunya memperluas lahan perkebunan kelapa sawit. Terkait hal itu, Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Prof. Yanto Santoso menilai kebijakan Presiden Prabowo untuk memperluas kebun sawit sudah tepat dan bukanlah deforestasi. “Rencana perluasan kebun sawit di lahan terdegradasi tidak bisa disebut deforestasi. Dari tidak berhutan, tidak bertumbuh-tumbuhan, kemudian diubah menjadi tanaman sawit. Justru itu…
Semua Pihak Harus Terima Keputusan MK Dengan Lapang Dada

Semua Pihak Harus Terima Keputusan MK Dengan Lapang Dada

Jakarta - Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menegaskan pentingnya semua pihak menghormati dan menerima apapun hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilkada 2024. “Kita harus patuhi karena memang putusan MK bersifat _final and binding._Putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap sehingga wajib dijalankan oleh semua pihak,” ujarnya. Yusril juga menjelaskan bahwa para calon kepala daerah yang mengajukan sengketa hasil…
Pentingnya Menjaga Kedamaian Selama Sidang Sengketa Pilkada

Pentingnya Menjaga Kedamaian Selama Sidang Sengketa Pilkada

Oleh Janitra Arya )*   Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Dengan melibatkan ratusan daerah di seluruh penjuru negeri, proses ini tidak hanya menjadi cerminan dinamika politik lokal, tetapi juga menguji kemampuan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas, kedamaian, dan kedewasaan berpolitik. Dalam situasi yang penuh dengan perbedaan dan persaingan, menjaga suasana tetap kondusif selama proses…
Pemerintah Akan Mulai Hapus Utang UMKM Dalam Waktu Dekat

Pemerintah Akan Mulai Hapus Utang UMKM Dalam Waktu Dekat

Jakarta - Pemerintah memiliki program kebijakan akan menghapus utang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pemerintah saat ini mampu sedang melakukan verifikasi siapa saja yang berhak mendapatkan program tersebut.   Menteri UMKM, Maman Abdurrahman beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa Pemerintah akan menghapus tagihan utang 67 ribu nasabah kelompok UMKM di seluruh Indonesia dengan nilai total mencapai Rp 2,5 triliun. Langkah ini menjadi bagian dari target…
Mengapresiasi Pemerintah Berikan Stimulus untuk Pertumbuhan UMKM

Mengapresiasi Pemerintah Berikan Stimulus untuk Pertumbuhan UMKM

Oleh: Amalia S. Widjaja )*   Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui berbagai kebijakan dan stimulus ekonomi. Upaya ini bukan hanya sebagai respons terhadap tantangan yang dihadapi sektor UMKM, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan fiskal nasional dan mendorong UMKM naik kelas.   Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengatakan bahwa peran pemerintah sangat…