Posts by admin fokusbanten

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) guna mencegah praktik korupsi yang merugikan negara. Saat ini, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri tengah menyelidiki dugaan korupsi yang melibatkan PLN. Wakil Kepala Kortastipidkor Polri, Brigjen Arief Adiharsa, mengonfirmasi bahwa pengusutan kasus ini masih dalam tahap penyelidikan awal. “Masih tahap penyelidikan ya,” ujarnya. Sejumlah pejabat PLN Pusat telah diperiksa pada…

Oleh: Lukman Putra )* Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Langkah cepat dilakukan dengan memperketat pengawasan dan mendukung penuh proses hukum terhadap berbagai dugaan penyimpangan keuangan di tubuh PLN. Saat ini, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri tengah mengusut kasus dugaan korupsi di PLN yang diduga merugikan negara hingga triliunan…

Oleh: Gita Anjani )* Pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar dalam menciptakan tata kelola yang bersih di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya PLN, yang memiliki peran vital dalam penyediaan listrik bagi masyarakat. Dengan memperketat sistem pengawasan, potensi penyimpangan yang dapat merugikan negara dapat ditekan…

Jakarta – Perubahan iklim berdampak signifikan terhadap perekonomian, termasuk kenaikan suhu dan bencana alam yang memengaruhi sektor pertanian serta harga pangan. Pemerintah berkomitmen menurunkan emisi hingga 43,20% pada 2030 melalui kebijakan fiskal yang mendukung transisi ekonomi hijau. Dirjen Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti, menekankan bahwa kebijakan fiskal berperan penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. “Kebijakan fiskal menjadi instrumen utama pemerintah dalam transisi ekonomi hijau,” ujarnya dalam seminar…

Oleh: Kira Putri )* Investasi berkelanjutan menjadi prioritas utama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim serta dinamika ekonomi global. Indonesia, dengan sumber daya alam yang melimpah, terus berupaya mengembangkan ekosistem ekonomi hijau guna mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah secara aktif menciptakan kebijakan fiskal yang mendukung investasi hijau, baik melalui regulasi, skema pembiayaan, maupun kerja sama internasional. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)…

Oleh : Aditya Akbar )*   Pemerintah terus mengakselerasi investasi untuk memperkuat industri hilirisasi di berbagai sektor strategis. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dalam negeri, tetapi juga membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dan memperkuat daya saing Indonesia di kancah global. Presiden Prabowo Subianto telah mengimplementasikan kebijakan hilirisasi dan investasi sebagai bagian dari strategi besar transformasi ekonomi Indonesia. Pemerintahannya berkomitmen…

Oleh : Randy Siregar )*   Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menyediakan sumber daya manusia (SDM) terampil untuk memperkuat industri hilirisasi dan menarik investasi yang lebih besar. Kolaborasi antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjadi langkah konkret dalam memastikan kesiapan tenaga kerja menghadapi kebutuhan industri modern serta meningkatkan daya saing nasional. Dalam era persaingan global yang semakin ketat,…

Oleh : Emil Kurniawan )*   Pemerintah terus menunjukkan komitmen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan investasi dan penguatan hilirisasi. Langkah ini menjadi strategi utama untuk menciptakan nilai tambah dalam negeri serta meningkatkan daya saing industri nasional di pasar global. Salah satu contoh nyata dari kebijakan ini adalah target realisasi investasi yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk Provinsi Nusa Tenggara…