Karhutla Ditangani dengan Perlindungan Nyata bagi Warga Terdampak

Karhutla Ditangani dengan Perlindungan Nyata bagi Warga Terdampak

Oleh: Yandi Arya Adinegara)* Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan sekadar persoalan titik api yang harus segera dipadamkan. Di balik kepulan asap terdapat masyarakat yang harus tetap menjalani aktivitas, anak-anak yang membutuhkan akses pendidikan, kelompok rentan yang memerlukan perlindungan, serta tenaga kesehatan dan petugas lapangan yang bekerja dalam kondisi penuh tantangan. Karena itu, keberhasilan penanganan karhutla semestinya tidak hanya diukur dari seberapa cepat api dipadamkan,…
Negara Terus Menjaga Warga, Satwa, dan Lingkungan dari Dampak Karhutla

Negara Terus Menjaga Warga, Satwa, dan Lingkungan dari Dampak Karhutla

Oleh: Samuel Yohanes (* Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla merupakan persoalan lingkungan yang membutuhkan penanganan menyeluruh dan berkelanjutan. Upaya mengatasi karhutla tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api, tetapi juga mencakup perlindungan ekosistem, keselamatan masyarakat, serta keberlangsungan satwa liar yang menjadikan hutan sebagai habitat alaminya. Dalam konteks tersebut, langkah pemerintah memperkuat pencegahan, pengawasan, pemantauan, serta penanganan karhutla menunjukkan semakin kuatnya kehadiran negara dalam menjaga kelestarian…
Pemerintah Pastikan Anak dan Kelompok Rentan Jadi Prioritas saat Karhutla

Pemerintah Pastikan Anak dan Kelompok Rentan Jadi Prioritas saat Karhutla

Jakarta – Pemerintah memastikan keselamatan anak-anak dan kelompok rentan menjadi prioritas dalam penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat meninjau dua fasilitas pendidikan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. “Yang paling penting, anak-anak tetap aman dan sehat. Penyesuaian metode serta waktu belajar harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kualitas udara dan kesehatan siswa,” kata Gibran. Gibran menilai…
Indonesia Jadi Peringkat Keempat Ekonomi Syariah Terbesar Dunia

Indonesia Jadi Peringkat Keempat Ekonomi Syariah Terbesar Dunia

JAKARTA – Di tengah ketidakpastian serta dinamika tantangan perekonomian global, Pemerintah Republik Indonesia terus menunjukkan kinerja impresif dalam menjaga stabilitas dan memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Visi besar pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat kekuatan ekonomi dunia perlahan tapi pasti mulai terwujud melalui berbagai capaian strategis dan konkret. Salah satu torehan prestasi gemilang teranyar dari kabinet pemerintahan saat ini adalah keberhasilan monumental Indonesia yang kini resmi…
Ekonomi Syariah RI Tembus Rp3.131 Triliun, Masuk Empat Besar Dunia

Ekonomi Syariah RI Tembus Rp3.131 Triliun, Masuk Empat Besar Dunia

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengungkapkan ekonomi syariah Indonesia terus menunjukkan perkembangan positif dan memiliki posisi kuat di tingkat global. Nilai kekuatan ekonomi syariah nasional disebut telah mencapai Rp3.131,02 triliun sehingga menempatkan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi syariah terbesar keempat di dunia. "Kekuatan ekonomi syariah kita sudah menembus Rp 3.131,02 triliun, dan ini masuk dalam ranking 4 di global syariah," kata Airlangga.…
Ekonomi Syariah RI Naik Kelas, dari Potensi Besar menjadi Kekuatan Global

Ekonomi Syariah RI Naik Kelas, dari Potensi Besar menjadi Kekuatan Global

*) Oleh : Gavin Asadit Ekonomi syariah Indonesia terus menunjukkan perkembangan positif dan memiliki peluang semakin besar untuk naik kelas menjadi salah satu kekuatan ekonomi global. Dengan jumlah penduduk muslim yang besar, industri halal yang terus berkembang, serta potensi pembiayaan syariah yang luas, Indonesia memiliki modal kuat untuk memperkuat posisi dalam ekosistem ekonomi syariah dunia. Perkembangan tersebut tidak lagi hanya berkaitan dengan sektor perbankan syariah.…
Deklarasi New Delhi Resmi Disepakati, Presiden Dorong Penguatan Peran BRICS

Deklarasi New Delhi Resmi Disepakati, Presiden Dorong Penguatan Peran BRICS

Jakarta - Deklarasi New Delhi resmi disepakati oleh negara-negara anggota BRICS dalam Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-18 di New Delhi, India. Kesepakatan tersebut menjadi pijakan bersama untuk memperkuat kerja sama antarnegara anggota sekaligus menerjemahkan berbagai komitmen ke dalam tindakan nyata. Presiden Prabowo Subianto menegaskan BRICS perlu memiliki kekuatan kolektif yang mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan memperbesar peran negara-negara Global South dalam tata…
Koperasi Merah Putih Bukan Sekadar Toko Desa, tetapi Mesin Ekonomi Rakyat

Koperasi Merah Putih Bukan Sekadar Toko Desa, tetapi Mesin Ekonomi Rakyat

Oleh : Veritonaldi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak seharusnya dipandang hanya sebagai tempat masyarakat membeli kebutuhan sehari-hari atau lembaga ekonomi yang sekadar hadir untuk memenuhi target administratif. Lebih dari itu, koperasi memiliki peluang besar untuk menjadi mesin ekonomi rakyat yang menggerakkan produksi, distribusi, pembiayaan, hingga pemasaran berbagai potensi yang dimiliki desa. Jika dikelola secara profesional, transparan, dan terhubung dengan ekosistem usaha yang lebih luas, Koperasi…
KDMP Mulai Beroperasi Oktober, Pemerintah Fokus Pangkas Rantai Pasok

KDMP Mulai Beroperasi Oktober, Pemerintah Fokus Pangkas Rantai Pasok

Makassar - Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) ditargetkan mulai beroperasi efektif pada Oktober 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus memangkas rantai pasok di tingkat desa. Pemerintah menargetkan sekitar 40 ribu KDMP dapat beroperasi setelah proses pembentukan organisasi dan kelembagaan diselesaikan pada September 2026. Target tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) saat berada di Makassar. Menurutnya, percepatan pembentukan KDMP menjadi…
Koperasi Merah Putih Ditargetkan Beroperasi Oktober 2026

Koperasi Merah Putih Ditargetkan Beroperasi Oktober 2026

Jakarta - Pemerintah menargetkan sekitar 40 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) mulai beroperasi pada Oktober 2026. Koperasi tersebut disiapkan tidak hanya sebagai sarana memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga untuk memangkas rantai distribusi dan memperkuat pemasaran hasil produksi masyarakat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pemerintah saat ini tengah menyelesaikan pembentukan sekitar 40 ribu koperasi. Sementara itu, proses pembentukan organisasi dan kelembagaan…