Isu HAM dan Perlindungan Perempuan Jadi Fokus Sidang PUIC di Jakarta

Isu HAM dan Perlindungan Perempuan Jadi Fokus Sidang PUIC di Jakarta

Jakarta – Sidang ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang digelar di Jakarta pada 12–15 Mei 2025 tak hanya membahas kerja sama ekonomi, tetapi juga menaruh perhatian besar pada isu hak asasi manusia, termasuk perlindungan perempuan dan anak di tengah konflik maupun dalam kondisi normal. Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fraksi Gerindra, Muhammad Husein Fadlulloh, menegaskan pentingnya…
PUIC OKI Digelar, Indonesia Tunjukkan Kepemimpinan Dunia Islam

PUIC OKI Digelar, Indonesia Tunjukkan Kepemimpinan Dunia Islam

Jakarta – Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Parlemen Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC OKI) ke-19 yang digelar pada 12–15 Mei 2025. DPR RI sebagai tuan rumah memperkuat posisi Indonesia sebagai jembatan diplomasi dunia Islam dengan mengangkat tema “Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience.” Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, mengungkapkan tingginya antusiasme para delegasi negara-negara anggota OKI…
Mendorong Peran Aktif Masyarakat Dukung Satgas Anti Premanisme

Mendorong Peran Aktif Masyarakat Dukung Satgas Anti Premanisme

Oleh: Bara Winatha*) Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif melalui langkah konkret membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Masyarakat (Ormas) Meresahkan. Upaya ini menjadi jawaban dan bagian dari strategi nasional untuk menjaga stabilitas keamanan dan memperkuat iklim investasi. Masyarakat pun didorong untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan program ini melalui partisipasi dalam pelaporan dan…
Jadi Tuan Rumah PUIC 2025, Indonesia Perkuat Solidaritas Dunia Islam

Jadi Tuan Rumah PUIC 2025, Indonesia Perkuat Solidaritas Dunia Islam

Jakarta — Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Konferensi Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) tahun 2025. Penunjukan ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat solidaritas dunia Islam. Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera mengatakan bahwa kemerdekaan Palestina hingga pemberdayaan perempuan akan menjadi isu yang dibahas dalam Konferensi Ke-19 PUIC 2025. Mardani memaparkan sejumlah fokus utama dalam…
Lewat Forum PUIC, Indonesia Dorong Negara OKI Satukan Langkah Wujudkan Perdamaian

Lewat Forum PUIC, Indonesia Dorong Negara OKI Satukan Langkah Wujudkan Perdamaian

Jakarta – Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Negara-Negara OKI (PUIC) yang berlangsung pada 12–15 Mei 2025 di kompleks parlemen, Senayan. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyebut momentum ini sebagai kehormatan besar sekaligus tanggung jawab penting bagi Indonesia. “Kami ingin menjadikan forum ini sebagai momentum memperkuat solidaritas negara Islam dalam menghadapi tantangan global, sekaligus menegaskan peran Indonesia sebagai jembatan dialog dan kerja sama…
Peran Strategis Indonesia Dorong Isu Perempuan dalam PUIC OKI 2025

Peran Strategis Indonesia Dorong Isu Perempuan dalam PUIC OKI 2025

Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Mardani Ali Sera, mengatakan Indonesia memiliki peran strategis untuk isu Perempuan dalam Parliamentary Union of the OIC (PUIC) atau Konferensi Parlemen Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) ke-19 tahun 2025. Dalam forum tersebut, BKSAP mendorong negara-negara OKI untuk bisa membahas isu Perempuan yang dinilai memiliki arti penting. Menurut Mardani, fokus utama dalam forum ini yaitu mendorong perdamaian…
Mewujudkan Keadilan Ketenagakerjaan Melalui Rencana Penghapusan Outsourcing

Mewujudkan Keadilan Ketenagakerjaan Melalui Rencana Penghapusan Outsourcing

Oleh : Andi Ramadhan )* Komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus sistem outsourcing atau alih daya menandai babak baru dalam perjalanan ketenagakerjaan nasional. Dalam peringatan Hari Buruh 1 Mei 2025, Presiden menyampaikan tekadnya membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan menjadi penasehat strategis bagi pemerintah dalam menyusun arah kebijakan ketenagakerjaan. Langkah ini bukan semata-mata respons politis, melainkan representasi nyata dari kesadaran negara terhadap pentingnya menciptakan…
Dengarkan Aspirasi Pekerja, Pemerintah Segera Hapus Outsourcing

Dengarkan Aspirasi Pekerja, Pemerintah Segera Hapus Outsourcing

Oleh : Wiji Adrianto )* Pemerintah bersiap menghapus sistem outsourcing. Komitmen ini disampaikan langsung Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh 1 Mei 2025. Pemerintah berencana untuk segera menghapus sistem outsourcing. Langkah ini merupakan angin segar bagi dunia ketenagakerjaan Indonesia, terutama bagi jutaan buruh yang selama ini terjebak dalam sistem alih daya yang tidak memberikan kepastian kerja dan kesejahteraan yang layak. Presiden Prabowo secara tegas…
Pemerintah Serius Hapus Outsourcing Demi Perlindungan dan Kesejahteraan Buruh

Pemerintah Serius Hapus Outsourcing Demi Perlindungan dan Kesejahteraan Buruh

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyiapkan langkah konkret untuk menghapus sistem outsourcing atau tenaga kerja alih daya yang selama ini dianggap menimbulkan ketidakadilan bagi para buruh. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa rencana ini merupakan wujud nyata perhatian Presiden RI Prabowo Subianto terhadap nasib para pekerja. “Penghapusan Outsourcing ini adalah bentuk kepedulian Presiden dalam menangkap aspirasi para pimpinan serikat buruh,” ujar Yassierli di Jakarta.…
Pemerintah Akan Hapus Outsourcing untuk Keadilan Ketenagakerjaan

Pemerintah Akan Hapus Outsourcing untuk Keadilan Ketenagakerjaan

JAKARTA – Keputusan pemerintah untuk menghapus sistem outsourcing atau alih daya merupakan langkah signifikan dalam memastikan keadilan ketenagakerjaan di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto, dalam peringatan Hari Buruh 1 Mei 2025, menegaskan komitmennya untuk menciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih adil melalui pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Dewan ini nantinya akan berperan sebagai penasihat strategis dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan yang berpihak pada pekerja. “Langkah ini bukan sekadar…