Posts by admin fokusbanten

Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan program swasembada pangan nasional. Salah satu upaya strategis yang digencarkan adalah pembaharuan infrastruktur pertanian, khususnya sistem irigasi dan sumber daya air. Langkah ini sejalan dengan visi besar Indonesia menuju kedaulatan pangan dan ketahanan nasional yang tertuang dalam agenda pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Kondisi geografis Indonesia yang beragam, serta tantangan iklim…

Oleh: Irfan Nurmaji)* Pemerintah saat ini menempatkan swasembada pangan sebagai poros utama dalam pembangunan infrastruktur nasional. Fokus ini selaras dengan visi besar yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu mewujudkan kedaulatan pangan demi menjamin masa depan bangsa yang mandiri dan tangguh dalam menghadapi krisis global. Pembangunan infrastruktur tidak lagi hanya dimaknai sebagai proyek pembangunan fisik semata. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, infrastruktur diarahkan untuk memperkuat…

Jakarta – Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Fadli Zon, menegaskan bahwa keberadaan organisasi petani seperti HKTI memainkan peran strategis dalam memperkuat program swasembada pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan para petani di Indonesia. “Hal ini sejalan dengan kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) periode 2004–2014 dan kini masih menjabat sebagai Dewan Pembina…

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam mencapai swasembada pangan nasional melalui percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air, khususnya bendungan dan jaringan irigasi. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan ketersediaan air sepanjang tahun bagi lahan pertanian di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp14,54 triliun guna mendukung pembangunan dan pengelolaan sistem irigasi serta infrastruktur air lainnya sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan…

Oleh: Fahreza Saifullah *) Pemerintah mengambil langkah strategis untuk mempercepat pembangunan di kawasan terluar Indonesia, salah satunya melalui penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) tentang percepatan pembangunan Pulau Enggano di Provinsi Bengkulu. Inpres ini diterbitkan sebagai respons terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat setempat, termasuk keterisolasian akibat terbatasnya akses transportasi laut. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan percepatan guna mendukung konektivitas dan pemerataan pembangunan di wilayah-wilayah…

Oleh : Rivka Mayangsari*) Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmennya terhadap pemerataan pembangunan nasional melalui langkah strategis yang dinantikan masyarakat daerah terluar. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Pembangunan Pulau Enggano di Provinsi Bengkulu. Inpres ini menjadi tonggak penting bagi percepatan pembangunan infrastruktur dan layanan dasar di salah satu pulau paling terpencil dan strategis di Samudra Hindia. Penandatanganan Inpres tersebut…

Jakarta – Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Pembangunan Pulau Enggano, Bengkulu. Kebijakan ini diharapkan dapat segera mendorong pemerataan pembangunan di Pulau tersebut. “Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, resmi menandatangani Inpres tentang Percepatan Pembangunan Pulau Enggano di Provinsi Bengkulu. Ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan dan pemerataan pembangunan di Indonesia,” ujar Prasetyo.…

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto secara resmi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) yang ditujukan untuk mempercepat penanganan permasalahan di Pulau Enggano, Bengkulu. Keputusan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat pembangunan di wilayah terluar dan terdepan Indonesia yang selama ini masih menghadapi berbagai tantangan infrastruktur dan aksesibilitas. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa penerbitan Inpres ini merupakan hasil dari koordinasi intensif antara lembaga…

Oleh: Dewi Kartinah Soedjono Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) kembali menjadi perhatian publik usai beberapa pihak mengajukan uji formil ke Mahkamah Konstitusi. Namun yang perlu ditegaskan, proses penyusunan UU ini dilakukan tanpa tekanan atau intimidasi dari pihak pemerintah terhadap publik, bahkan justru menjamin ruang partisipasi yang luas. Tidak hanya mengikuti…

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku serta melibatkan partisipasi publik secara luas. Hal itu disampaikan Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas saat memberikan keterangan Pemerintah di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK) RI, Jakarta, Senin (24/6), terkait lima…