Pemerintah Hadirkan Inovasi Digital Antikorupsi Demi Pelayanan Publik Bebas Korupsi

Pemerintah Hadirkan Inovasi Digital Antikorupsi Demi Pelayanan Publik Bebas Korupsi

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memperkuat budaya antikorupsi dengan mendorong sistem pelaporan gratifikasi yang terbuka dan mudah diakses publik.   Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, meminta seluruh jajarannya agar menolak segala bentuk pemberian, serta mengajak wajib pajak dan pemangku kepentingan untuk tidak memberikan uang, barang, atau hadiah dalam bentuk apa pun kepada pegawai DJP.   “Seluruh layanan kami gratis dan merupakan…
KPK Gencarkan Operasi Senyap Cegah Suap di Instansi Pemerintah

KPK Gencarkan Operasi Senyap Cegah Suap di Instansi Pemerintah

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat upaya pemberantasan korupsi melalui penyelidikan tertutup terhadap sejumlah kasus strategis di sektor pemerintahan.   Dua kasus besar yang kini tengah diusut secara senyap merupakan bagian dari upaya pembenahan tata kelola pasca 2024, yakni terkait dugaan penyimpangan kuota haji dan CSR Bank Indonesia.   Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa pengusutan…
Danantara Jajaki Peluang Kerjasama dengan Investor Mancanegara di Bidang Kesehatan

Danantara Jajaki Peluang Kerjasama dengan Investor Mancanegara di Bidang Kesehatan

Jakarta,- Dalam langkah strategis memperkuat sektor layanan kesehatan nasional, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) secara aktif menjajaki peluang kerja sama dengan mitra internasional, khususnya dari Korea Selatan. Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong kemajuan industri kesehatan di Indonesia melalui transfer teknologi, peningkatan layanan, dan integrasi sistem yang lebih modern. Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, menyampaikan bahwa pihaknya menawarkan skema kerja…
Danantara Alokasikan Rp26 T Dukung Program Strategis Nasional

Danantara Alokasikan Rp26 T Dukung Program Strategis Nasional

Jakarta - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara siap menggelontorkan dana sebesar Rp26 triliun untuk mendukung revitalisasi tambak ikan di Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat, yang merupakan salah satu proyek strategis nasional dalam membangun ekonomi biru dan ketahanan pangan berbasis kelautan.   Hal ini diumumkan dalam acara Penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berlangsung di Kantor…
Danantara Tonggak Baru Investasi Indonesia Menuju Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Danantara Tonggak Baru Investasi Indonesia Menuju Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Oleh: Maskawi Syaifuddin *)   Pembentukan Danantara Indonesia merupakan salah satu langkah paling strategis dalam lanskap kebijakan ekonomi nasional Indonesia saat ini. Sebagai Badan Pengelola Investasi yang dibentuk oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Danantara dirancang bukan sekadar menjadi institusi keuangan negara, tetapi menjadi fondasi baru dalam upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui pengelolaan aset dan investasi yang terintegrasi, pemerintah menegaskan komitmennya untuk…
Danantara dan Investor Dunia Jadi Mitra Kunci Transformasi Infrastruktur RI

Danantara dan Investor Dunia Jadi Mitra Kunci Transformasi Infrastruktur RI

Oleh: Rivka Mayangsari*) Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya tahan tinggi melalui kerja sama strategis dengan berbagai pihak. Salah satu upaya nyata dalam mewujudkan hal ini adalah melalui pembukaan peluang investasi di berbagai proyek infrastruktur strategis yang digagas dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Dalam ajang International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang digelar di…
DPR Dukung Pemerintah Pusat dan Daerah Lindungi Taman Nasional Tesso Nilo

DPR Dukung Pemerintah Pusat dan Daerah Lindungi Taman Nasional Tesso Nilo

Jakarta – Komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam melindungi kawasan konservasi hutan mendapat dukungan penuh dari DPR RI. Salah satu fokus utama adalah penyelamatan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Provinsi Riau yang mengalami kerusakan parah akibat perambahan dan penanaman sawit ilegal.   Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menyampaikan bahwa kawasan TNTN seluas 81.739 hektare kini menghadapi ancaman serius. Sekitar 40…
Apresiasi Langkah Pemerintah Selamatkan Taman Nasional Tesso Nilo dari Aksi Tindakan Ilegal

Apresiasi Langkah Pemerintah Selamatkan Taman Nasional Tesso Nilo dari Aksi Tindakan Ilegal

Oleh: Silvia AP )*   Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Provinsi Riau merupakan salah satu kawasan konservasi yang memiliki arti strategis dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Dengan luas kawasan mencapai lebih dari 80 ribu hektare, taman nasional ini menjadi habitat penting bagi berbagai spesies flora dan fauna, termasuk gajah sumatra yang saat ini berstatus terancam punah. Namun, potensi ekologis yang besar tersebut selama…
Pemerintah Komitmen Lindungi Kawasan Hutan Nasional

Pemerintah Komitmen Lindungi Kawasan Hutan Nasional

  Oleh : Hendra Pangestu )*   Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya yang kuat dalam menjaga kelestarian kawasan hutan nasional sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengatasi perubahan iklim global.   Di tengah tantangan besar yang dihadapi oleh dunia, seperti deforestasi, alih fungsi lahan, dan ancaman kebakaran hutan, langkah-langkah konkret yang diambil pemerintah patut diapresiasi karena menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai prioritas utama. Dengan…
Pemerintah Bentuk Tim Gabungan untuk Lindungi Taman Nasional Tesso Nilo

Pemerintah Bentuk Tim Gabungan untuk Lindungi Taman Nasional Tesso Nilo

Jakarta – Pemerintah mengambil langkah tegas dalam melindungi kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Kabupaten Pelalawan, Riau, yang kian terancam akibat perambahan ilegal. Melalui pembentukan Tim Gabungan Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), negara menunjukkan komitmennya untuk mengembalikan fungsi TNTN sebagai paru-paru dunia dan habitat penting keanekaragaman hayati Sumatra.   Pembentukan Satgas PKH dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, dan dipimpin oleh Menteri…