Pakar Hukum Tegaskan Kasus Tom Lembong Murni Masalah Hukum, Tidak ada Kriminalisasi

Pakar Hukum Tegaskan Kasus Tom Lembong Murni Masalah Hukum, Tidak ada Kriminalisasi

Jakarta – Vonis 4,5 tahun terhadap mantan Menteri Perdagangan Indonesia, Tom Lembong, merupakan hasil dari proses hukum yang panjang dan telah melewati tahapan pembuktian yang sah di pengadilan. Kasus tersebut dinilai murni sebagai masalah hukum dan tidak ada kaitan dengan politisasi maupun kriminalisasi. Hal tersebut dikatakan Ketua Umum Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia, Dr. Edi Hasibuan melalui sebuah wawancara. “Kalau ada yang menyebutkan…
Pemerintah Lakukan Sosialisasi Optimalisasi Pungutan Pajak Digital Tingkatkan Penerimaan Negara

Pemerintah Lakukan Sosialisasi Optimalisasi Pungutan Pajak Digital Tingkatkan Penerimaan Negara

Jakarta — Pemerintah Indonesia terus mendorong optimalisasi pemungutan pajak digital sebagai bagian dari reformasi perpajakan nasional yang menyasar sektor ekonomi modern. Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk PT Jalin Pembayaran Nusantara sebagai badan yang ditugaskan memungut Pajak Digital Luar Negeri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2025. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam menghadapi tantangan transaksi digital lintas negara. “Penunjukan PT Jalin bertujuan menciptakan…
Pungutan Pajak Digital Strategi Pemerintah Perkuat Keuangan Negara

Pungutan Pajak Digital Strategi Pemerintah Perkuat Keuangan Negara

Oleh : Fahri Sinaga )* Transformasi digital yang melanda hampir seluruh sektor kehidupan telah mengubah wajah perekonomian global, termasuk Indonesia. Aktivitas perdagangan tidak lagi terbatas pada toko fisik, melainkan juga terjadi secara masif melalui platform daring. Menyikapi perkembangan tersebut, pemerintah Indonesia secara progresif menetapkan kebijakan baru dengan menunjuk e-commerce atau lokapasar sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap pedagang daring. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK)…
Pajak Transaksi Digital Optimalkan Penerimaan Negara

Pajak Transaksi Digital Optimalkan Penerimaan Negara

Oleh : Faranisa Diajeng)* Pemerintah Indonesia terus mendorong reformasi perpajakan untuk memastikan ketahanan fiskal dan kemandirian ekonomi nasional. Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, termasuk ketegangan geopolitik, proteksionisme, dan gejolak pasar digital, langkah-langkah inovatif mulai ditempuh. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah upaya intensif pemerintah dalam menggali potensi pajak dari transaksi digital, yang saat ini tumbuh pesat seiring masifnya aktivitas ekonomi berbasis internet.…
Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kunci Keberhasilan Nasional

Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kunci Keberhasilan Nasional

Jakarta - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital adalah satu-satunya cara efektif untuk mengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar 82 juta anak Indonesia pada akhir 2025. Nezar menyatakan bahwa penggunaan digital dalam program MBG menjadi suatu keharusan, mengingat besarnya cakupan program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak di Indonesia. Ia menekankan bahwa dengan digitalisasi, sistem pengelolaan…
30.000 Sarjana Penggerak Jadi Garda Depan Program Makan Bergizi Gratis

30.000 Sarjana Penggerak Jadi Garda Depan Program Makan Bergizi Gratis

Jakarta - Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menciptakan generasi emas Indonesia melalui kebijakan yang konkret dan berdampak langsung. Salah satu langkah strategis yang kini menjadi sorotan publik adalah pengiriman 30 ribu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) ke berbagai penjuru Tanah Air guna mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini tak hanya menyasar pemberian makan harian bagi anak-anak sekolah, tetapi…
Program MBG Dukung Peningkatan Gizi Anak dan Ibu Hamil

Program MBG Dukung Peningkatan Gizi Anak dan Ibu Hamil

Oleh: Mahmud Sutramitajaya)* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dijalankan dan dioptimalkan pemerintah sebagai upaya nyata untuk meningkatkan kesejahteraan gizi masyarakat Indonesia, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Program ini hadir sebagai jawaban atas tantangan akses pangan bergizi yang selama ini masih menjadi persoalan di berbagai daerah. Sebagai salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming…
Digitalisasi Kunci Tingkatkan Pelaksanaan MBG yang Efektif dan Transparan

Digitalisasi Kunci Tingkatkan Pelaksanaan MBG yang Efektif dan Transparan

Oleh : Gavin Asadit )* Transformasi digital di sektor pemerintahan menjadi penggerak utama dalam memperkuat pelaksanaan Manajemen Berbasis Good Governance (MBG) secara efektif dan transparan. Seiring percepatan reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah, digitalisasi terbukti memangkas rantai birokrasi, menekan biaya, dan meningkatkan akuntabilitas. Pemerintah pusat hingga daerah kini mulai serius menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE secara menyeluruh guna mewujudkan layanan publik yang efisien dan…
Waspada Provokasi, Hari Kebudayaan Ditetapkan Hasil Rekomendasi Budayawan

Waspada Provokasi, Hari Kebudayaan Ditetapkan Hasil Rekomendasi Budayawan

Jakarta – Pemerintah menetapkan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional setelah melalui proses panjang yang melibatkan masukan dari para budayawan, seniman, dan pegiat tradisi. Penetapan ini dilakukan untuk memberikan ruang apresiasi terhadap peran kebudayaan dalam pembangunan bangsa, sekaligus memperkuat pengakuan terhadap keberagaman budaya Indonesia. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi menyatakan bahwa keputusan ini diambil atas dasar masukan dari kalangan budaya. “Hasil komunikasi…
Penetapan Hari Kebudayaan Nasional 17 Oktober Perkuat Jati Diri Bangsa

Penetapan Hari Kebudayaan Nasional 17 Oktober Perkuat Jati Diri Bangsa

Jakarta — Pemerintah Republik Indonesia resmi menetapkan 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional (HKN), menandai langkah monumental dalam penguatan identitas dan jati diri bangsa yang berakar pada kekayaan warisan budaya. Keputusan tersebut diumumkan oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi budaya dalam perjalanan bangsa serta upaya pelestarian nilai-nilai luhur Nusantara di tengah derasnya arus globalisasi. Penetapan ini bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi…