Judi Daring Bukan Solusi, Melainkan Sumber Ketidakstabilan Ekonomi

Judi Daring Bukan Solusi, Melainkan Sumber Ketidakstabilan Ekonomi

Praktik judi daring di Indonesia kini bukan sekadar persoalan hiburan digital, tetapi telah menjelma menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, mengingatkan bahwa jika tidak ditangani secara serius, perputaran dana dari aktivitas ilegal ini bisa mencapai Rp1.200 triliun pada akhir 2025. “Itu sama dengan 60 persen dari total APBN kita,” ujarnya. Lebih mengkhawatirkan,…
Narasi Indonesia Cemas Tak Berdasar, Fakta Tunjukkan Pertumbuhan Nasional

Narasi Indonesia Cemas Tak Berdasar, Fakta Tunjukkan Pertumbuhan Nasional

JAKARTA — Narasi pesimistis bertajuk ‘Indonesia Cemas’ belakangan tengah ramai tersebar dan jelas sekali hal tersebut berpotensi untuk memicu kepanikan publik, bahkan penyebaran narasi itu tanpa adanya literasi data yang memadai sama sekali. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa narasi tersebut memang sama sekali tidak berdasar, mengingat berbagai macam indikator justru menunjukkan adanya stabilitas ekonomi, politik, dan sosial Indonesia tetap terjaga. Kepala…
Indonesia Cemas Disebar Tanpa Literasi Data, Pemerintah Hadirkan Bukti Nyata

Indonesia Cemas Disebar Tanpa Literasi Data, Pemerintah Hadirkan Bukti Nyata

JAKARTA — Pemerintah menegaskan bahwa narasi ‘Indonesia Cemas’ yang beredar belakangan ini di media sosial ternyata sama sekali tidak memiliki dasar data yang kuat. Berbagai pihak menilai bahwa narasi tersebut hanya dibangun di atas sentimen emosional tanpa adanya literasi data yang memadai sama sekali. Terlebih, justru narasi provokatif dan tanpa data tersebut disebar di tengah upaya pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang sedang…
Proses Hukum Tom Lembong Tak Bisa Diintervensi Oleh Pihak Manapun

Proses Hukum Tom Lembong Tak Bisa Diintervensi Oleh Pihak Manapun

Oleh: Yusuf Ananta )* Putusan majelis hakim terhadap mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong menjadi sorotan tajam berbagai kalangan. Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa proses hukum yang melibatkan Lembong telah berjalan secara sah, terbuka, dan tidak bisa ditekan oleh siapa pun. Vonis 4,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Lembong merupakan hasil dari proses panjang. Tidak ada satu tahapan pun yang dilalui secara tergesa. Penyidik,…
Vonis Tom Lembong Buktikan Penegakkan Hukum Tak Tebang Pilih

Vonis Tom Lembong Buktikan Penegakkan Hukum Tak Tebang Pilih

Oleh: Destin Putri )* Putusan pengadilan terhadap Thomas Trikasih Lembong dalam kasus korupsi impor gula tahun 2015–2016 menjadi salah satu perhatian besar publik. Namun di tengah sorotan tersebut, pemerintah melalui lembaga peradilan tetap menegaskan komitmennya untuk menjalankan hukum tanpa tekanan dari pihak mana pun. Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Andi Saputra, menyatakan bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan bertindak murni berdasarkan fakta yang terungkap…
Kejaksaan Tegaskan Proses Hukum Tom Lembong Transparan dan Berkeadilan

Kejaksaan Tegaskan Proses Hukum Tom Lembong Transparan dan Berkeadilan

Jakarta- Kejaksaan Agung menegaskan bahwa vonis terhadap Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong dalam perkara korupsi impor gula merupakan hasil proses hukum yang sah dan transparan. Lembong dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara karena terbukti lalai dalam proses pemberian izin impor gula kristal mentah (GKM) pada 2015–2016. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengatakan jika peradilan sudah dilaksanakan dengan adil. Terdakwa memiliki hak mengajukan…
Vonis Tom Lembong Buktikan Supremasi Hukum Masih Berdiri Tegak

Vonis Tom Lembong Buktikan Supremasi Hukum Masih Berdiri Tegak

Jakarta – Kejaksaan Agung menegaskan bahwa proses hukum terhadap mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, atau Tom Lembong, berjalan sesuai ketentuan tanpa campur tangan pihak eksekutif. Hal ini disampaikan menyusul vonis 4,5 tahun penjara terhadap Tom dalam perkara korupsi impor gula pada periode 2015–2016. “Yang jelas kami menghormati keputusan majelis hakim,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna. Ia menyampaikan bahwa meskipun hukuman lebih…
Pemerintah Dorong Kepastian Hukum Lewat RUU Perampasan Aset

Pemerintah Dorong Kepastian Hukum Lewat RUU Perampasan Aset

Oleh: Esa Nissa )* Komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan transparan kembali ditegaskan melalui dorongan terhadap percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Langkah ini menjadi penanda bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya serius dalam memberantas korupsi, tetapi juga berupaya membangun kepastian hukum yang kuat bagi seluruh elemen masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril…
Presiden Prabowo Tegaskan RUU Perampasan Aset sebagai Komitmen Nyata Berantas Korupsi

Presiden Prabowo Tegaskan RUU Perampasan Aset sebagai Komitmen Nyata Berantas Korupsi

Oleh: Galih Ananta Putrana )* Komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi kembali ditegaskan melalui dorongan kuat terhadap percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sinyal politik yang kuat telah dikirimkan, bahwa instrumen hukum ini bukan lagi sekadar wacana, melainkan langkah nyata untuk memperkuat penegakan hukum dan memulihkan kerugian negara akibat kejahatan ekonomi. Presiden Prabowo menyampaikan komitmennya secara langsung di hadapan…
Presiden Prabowo Pimpin Langkah Nyata Kawal RUU Perampasan Aset

Presiden Prabowo Pimpin Langkah Nyata Kawal RUU Perampasan Aset

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan keseriusannya dalam memberantas tindak pidana korupsi dengan mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Kendati pembahasannya di DPR RI belum dimulai, pemerintah terus melakukan langkah-langkah politik dan teknis untuk memastikan RUU ini menjadi prioritas. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa Presiden telah melakukan komunikasi dengan para ketua umum partai politik guna membahas keberlanjutan RUU ini. “Produk undang-undang itu…