Masyarakat Tegas Tolak Bendera Bajak Laut Jelang HUT RI ke -80

Masyarakat Tegas Tolak Bendera Bajak Laut Jelang HUT RI ke -80

Oleh : Michael Tjandra )* Menjelang momentum sakral, yakni peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, gelombang tren yang menyimpang dari semangat nasionalisme justru kembali mencuat. Fenomena pengibaran bendera bajak laut dari serial anime One Piece, yang juga banyak dikenal dengan simbol Jolly Roger, terus menjadi sorotan berbagai pihak. Simbol ini berkibar di sejumlah daerah, terutama di kendaraan besar seperti truk, bersamaan atau bahkan menggantikan bendera Merah…

Bijak Menyikapi Tren, Stop Pengibaran Bendera Bajak Laut Jelang HUT RI ke-80

Oleh : Umar Adisusanto )* Menjelang peringatan momentum sakral, yakni Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, ruang publik justru kembali diguncang oleh adanya gelombang tren yang sama sekali tidak sejalan dengan semangat nasionalisme bangsa. Munculnya fenomena pengibaran bendera bajak laut dari serial anime One Piece di berbagai wilayah, terutama pada kendaraan besar seperti truk, sontak memantik keresahan luas dari berbagai pihak. Aksi tersebut sejatinya…
Jaga Kehormatan Merah Putih, Hindari Pengibaran Bendera One Piece di Momen Sakral

Jaga Kehormatan Merah Putih, Hindari Pengibaran Bendera One Piece di Momen Sakral

JAKARTA – Pengibaran bendera bajak laut bergambar tengkorak ala anime One Piece menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia menuai kekhawatiran sejumlah pihak. Fenomena tersebut bukan hanya bentuk ekspresi budaya pop, tetapi juga menyimpan potensi bahaya laten terhadap semangat nasionalisme. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut fenomena tersebut patut diwaspadai. Pengibaran simbol bajak laut itu diduga mengandung agenda sistematis merusak persatuan. “Kita juga mendeteksi dan…
Pemerintah Komitmen Hadirkan Demokrasi Substantif Lewat Pemungutan Suara Ulang

Pemerintah Komitmen Hadirkan Demokrasi Substantif Lewat Pemungutan Suara Ulang

Oleh: Rusman Nasrori  )* Demokrasi tidak berhenti pada pelaksanaan pemilu semata, melainkan terus bergulir dalam rangka memperkuat legitimasi politik dan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan. Salah satu indikator kuatnya demokrasi adalah adanya mekanisme korektif ketika terjadi persoalan dalam proses pemilihan umum. Dalam konteks inilah, Pemungutan Suara Ulang (PSU) menjadi cermin nyata dari komitmen pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk menghadirkan demokrasi yang substantif, bukan sekadar prosedural.…
Pemungutan Suara Ulang Dipastikan Bebas dari Politisasi Birokrasi

Pemungutan Suara Ulang Dipastikan Bebas dari Politisasi Birokrasi

Oleh : Nancy Dora )* Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada 2025 yang akan digelar pada 6 Agustus mendatang menjadi tonggak penting dalam menuntaskan agenda demokrasi nasional. Pemerintah memastikan seluruh tahapan PSU berjalan sesuai prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber dan Jurdil), serta bebas dari intervensi politik maupun politisasi birokrasi. Penegasan ini mencerminkan keseriusan negara dalam menjaga kualitas demokrasi, khususnya di daerah-daerah…
Pemerintah Imbau Masyarakat Tak Terprovokasi Jelang Pemungutan Suara Ulang

Pemerintah Imbau Masyarakat Tak Terprovokasi Jelang Pemungutan Suara Ulang

JAKARTA – Pemerintah melalui sejumlah kementerian dan lembaga terkait mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2025 di Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Barito Utara pada 6 Agustus mendatang. Imbauan ini disampaikan sebagai bentuk antisipasi terhadap meningkatnya penyebaran informasi menyesatkan, hoaks, serta propaganda negatif yang beredar di media sosial. Dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan PSU yang…
Pemerintah Dorong Kolaborasi Lintas Sektor Demi Sukseskan Pemungutan Suara Ulang

Pemerintah Dorong Kolaborasi Lintas Sektor Demi Sukseskan Pemungutan Suara Ulang

Jakarta – Pemerintah melalui sinergi lintas kementerian, lembaga negara, serta aparat keamanan terus mengintensifkan koordinasi demi menyukseskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2025 yang akan digelar pada 6 Agustus di Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Barito Utara. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan aman, tertib, dan demokratis. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Letjen TNI…
Pemerintah Gratiskan PBG Hingga PPN Rumah Subsidi Sampai Desember 2025

Pemerintah Gratiskan PBG Hingga PPN Rumah Subsidi Sampai Desember 2025

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan keberpihakan nyata kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program rumah subsidi. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa kebijakan Presiden Prabowo Subianto memberikan “karpet merah” bukan hanya untuk investor, tetapi juga untuk rakyat kecil. “Kita kenal biasanya karpet merah itu hanya buat investor, tetapi di pemerintahan Presiden Prabowo diberikan kepada rakyat berpenghasilan rendah,” ujar Maruarar. Maruarar memaparkan,…
Kuota KPR Subsidi 2025 Ditambah, Akses Hunian Semakin Terjangkau

Kuota KPR Subsidi 2025 Ditambah, Akses Hunian Semakin Terjangkau

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi. Hingga akhir Juli 2025, program ini tercatat telah membiayai 137.015 unit rumah dengan total dana sebesar Rp17 triliun. Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi luas antara pemerintah dan pemangku kepentingan…
Rumah Subsidi Solusi Hunian Terjangkau Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Rumah Subsidi Solusi Hunian Terjangkau Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Oleh: Fadillah Dwi)* Pemerintah telah meluncurkan program rumah subsidi sebagai instrumen penting untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mewujudkan kepemilikan rumah. Program ini akan di perluas agar masyarakat mudah untuk mengaksesnya. pemerintah menargetkan pembangunan hingga 350.000 unit rumah subsidi yang tersebar untuk berbagai masyarakat. Lebih dari 138.000 unit rumah subsidi sudah terdistribusi, ini menunjukkan bahwa komitmen nyata pemerintah dalam menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan terhadap kebijakan ini.…