Jakarta – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, anggota Komisi I DPR RI, Syamsul Rizal, mengatakan pentingnya menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan aparat negara dalam proses demokrasi tersebut. Ia menegaskan bahwa para penyelenggara negara, termasuk ASN, harus tetap berpihak pada kepentingan negara, bukan pada pasangan calon tertentu. “Netralitas adalah keharusan, jangan ada yang berani memperlihatkan dukungan atau melakukan langkah-langkah yang menguntungkan salah…

SORONG – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, masyarakat Papua diimbau untuk menjaga kedamaian dan menciptakan suasana yang kondusif guna menyukseskan pesta demokrasi. Hal itu disampaikan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Papua Barat Daya. Apresiasi tinggi diberikan kepada seluruh elemen masyarakat yang telah berperan aktif dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kerukunan, khususnya di tengah keberagaman budaya dan agama yang ada di Kota Sorong.…

Oleh : Julvri Liben )* Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 merupakan salah satu momen penting, terutama bagi daerah-daerah yang memiliki karakteristik tersendiri, seperti Papua. Di tengah tantangan geografis, sosial, dan politik yang kompleks, sinergitas lintas sektoral menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa Pilkada di Papua dapat berjalan lancar, aman, dan tanpa gangguan. Sinergitas ini bukan hanya melibatkan pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga berbagai elemen…

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan serangkaian kunjungan kerja ke China, Peru, Brasil, Amerika Serikat, dan Inggris. Kunjungan kenegaraan ini menunjukkan komitmen Presiden Prabowo dalam memperkuat kerja sama internasional dan membawa manfaat nyata bagi Indonesia di berbagai sektor. Kunjungan kerja Presiden Prabowo ke sejumlah negara ini juga akan mempererat hubungan bilateral serta menginisiasi kerja sama di berbagai sektor yang mendukung kemajuan Indonesia, seperti perdagangan,…

Jakarta – Pemerintahan telah mengeluarkan kebijakan baru yang penting melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024. Kebijakan ini mengatur penghapusan utang macet bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang bertujuan memberikan bantuan kepada pelaku usaha yang tidak lagi mampu membayar utang mereka. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menjelaskan bahwa Pemerintah akan menyeleksi UMKM yang benar-benar tidak mampu membayar utang. “Sehingga, tidak semua pelaku UMKM…

Oleh : Maya Naura Lingga )* Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan langkah strategis dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia dengan mendorong kolaborasi antara sektor formal dan informal. Inisiatif tersebut dirancang untuk memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional, yang tidak hanya menyerap tenaga kerja secara masif, tetapi juga berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Presiden Prabowo memperlihatkan komitmen…

Jakarta – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menjelaskan kembali instruksi Presiden di sidang kabinet paripurna yang digelar baru-baru ini. Disebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran kabinetnya untuk memberantas narkoba, judi online, penyelundupan, dan korupsi di Tanah Air. “Presiden menekankan, ada empat persoalan penting yang kita tidak boleh main-main untuk mengatasinya,” ungkapnya. Perang melawan narkoba menjadi salah satu fokus utama, di mana peredaran narkoba…

Oleh : Andika Pratama )* Penyalahgunaan narkoba di kalangan anak muda Indonesia menjadi perhatian serius pemerintah dan masyarakat, mengingat dampak buruknya terhadap masa depan generasi penerus bangsa. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Marthinus Hukom, mengatakan 312 ribu remaja Indonesia terjerat penyalahgunaan narkoba, angka yang mengejutkan sekaligus menandakan betapa gentingnya situasi ini. Remaja dan mahasiswa, adalah sasaran utama para pengedar narkoba yang berusaha memanfaatkan…

Jayapura – Kapolda Papua, Irjen Patrige R Renwarin menyampaikan jajarannya sedang dalam proses menunggu rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana pemilu adalah cerminan dari penghormatan terhadap mekanisme hukum yang berlaku, khususnya dalam konteks pilkada yang melibatkan aturan Lex specialis. “Kami hanya akan menangani kasus tersebut apabila telah menerima pelimpahan resmi dari Bawaslu, sebagai langkah untuk memastikan semua tindakan tetap…