Danantara: Katalis Baru Pertumbuhan Pasar Modal Indonesia

Danantara: Katalis Baru Pertumbuhan Pasar Modal Indonesia

Jakarta – Kehadiran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara berpotensi menjadi katalis bagi pertumbuhan investasi di Indonesia. Dengan total aset mencapai US$ 900 miliar, Danantara berpotensi menjadi salah satu sovereign wealth fund terbesar di dunia, sekaligus membuka peluang investasi domestik maupun internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, pasar modal Indonesia telah mengalami perkembangan pesat, didorong oleh meningkatnya minat investor domestik dan asing. Kehadiran Danantara akan memberikan berbagai…
Wamendagri dan KPU Pastikan PSU Berjalan Lancar

Wamendagri dan KPU Pastikan PSU Berjalan Lancar

Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk memastikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berjalan dengan baik dan lancar. Kepastian ini disampaikan saat kunjungan kerja ke Kabupaten Siak untuk memantau langsung kesiapan daerah dalam pelaksanaan PSU yang akan digelar pada 22 Maret 2025.   "Kunjungan kami ke Siak ingin memastikan kesiapan daerah, baik itu NPHD-nya, pengamanan, dan logistik pada pelaksanaan PSU yang akan digelar pada…
Pemerintah Gandeng Lembaga Independen untuk Pastikan Kualitas BBM Pertamina

Pemerintah Gandeng Lembaga Independen untuk Pastikan Kualitas BBM Pertamina

Jakarta – Pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) menggandeng sejumlah lembaga independen guna memastikan kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang dipasarkan kepada masyarakat tetap memenuhi standar yang telah ditetapkan. Upaya ini dilakukan dalam rangka menjaga kepercayaan publik sekaligus meningkatkan transparansi proses distribusi energi nasional.   Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, mengungkapkan bahwa pihaknya secara aktif melibatkan lembaga surveyor independen untuk melakukan evaluasi mutu…
Pertamina Pastikan Mutu BBM Sesuai Spesifikasi

Pertamina Pastikan Mutu BBM Sesuai Spesifikasi

Oleh : Gavin Asadit )*   PT Pertamina (Persero) menegaskan komitmennya dalam memastikan mutu bahan bakar minyak (BBM) yang dipasarkan sesuai dengan spesifikasi dan standar yang ditetapkan pemerintah. Langkah ini diambil untuk menjawab kekhawatiran masyarakat terkait isu BBM oplosan yang mencuat pasca kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina pada periode 2018-2023. Pada awal tahun 2025, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap…

Pemerintah Berkomitmen Lanjutkan Proses Hukum Kasus Dugaan Korupsi BBM Pertamina

Oleh: Dhita Karuniawati )*   Pemerintahan Presiden Prabowo terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi dengan melanjutkan proses hukum terhadap berbagai kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat negara, pengusaha, serta pihak terkait lainnya. Sikap tegas ini dilakukan untuk memastikan terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan. Salah satu kasus yang tengah menjadi sorotan adalah dugaan korupsi di PT Pertamina Patra Niaga dalam pengelolaan bahan bakar minyak (BBM).…
Pertamina Pastikan Kualitas BBM dan Kelancaran Distribusi Jelang Lebaran

Pertamina Pastikan Kualitas BBM dan Kelancaran Distribusi Jelang Lebaran

Jakarta – Pertamina melalui Satuan Tugas (Satgas) Ramadan dan Idul Fitri (RAFI) 2025 memastikan ketersediaan dan kualitas bahan bakar minyak (BBM) selama periode mudik dan libur Lebaran. Satgas yang mulai bertugas sejak 17 Maret hingga 13 April 2025 ini diresmikan oleh Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, bersama jajaran direksi lainnya.   Simon menegaskan bahwa koordinasi dan sinergi antar entitas Pertamina menjadi kunci dalam memastikan…
Kesiapan Maksimal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang

Kesiapan Maksimal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang

Oleh : Theodorus Budi Haryanto )* Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 gelombang pertama bakal digelar pada Sabtu, 22 Maret 2025. PSU digelar di empat daerah, yakni Siak, Kepulauan Riau; Barito Utara, Kalimantan Tengah; Bangka Barat, Bangka Belitung; dan Magetan, Jawa Timur. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menyampaikan bahwa jajarannya di daerah telah mempersiapkan penyelenggaraan PSU gelombang pertama. Kesiapan tersebut mencakup petugas kelompok…
RUU TNI Telah Memenuhi Semua Prosedur dan Mekanisme Hukum

RUU TNI Telah Memenuhi Semua Prosedur dan Mekanisme Hukum

JAKARTA — Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah melalui seluruh prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku.   Ketua Fraksi PDIP di DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TNI, Utut Adianto, menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk meragukan hasil pembahasan yang telah disepakati.   "Ketika hukum acara dan mekanisme semua sudah terpenuhi tentunya semuanya tidak ada yang bisa…
Junjung Supremasi Sipil, RUU TNI Tidak Melanggar Prinsip Demokrasi

Junjung Supremasi Sipil, RUU TNI Tidak Melanggar Prinsip Demokrasi

JAKARTA — Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi langkah strategis dalam memperkuat pertahanan negara serta meningkatkan profesionalisme prajurit.   Pemerintah menegaskan bahwa revisi ini tetap menjunjung tinggi supremasi sipil dan tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi.   Kapuspen TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi,  menegaskan bahwa revisi UU TNI bertujuan menyempurnakan tugas pokok TNI agar lebih efektif serta menyesuaikan diri dengan…
RUU TNI Dipastikan Tidak Ganggu Prinsip Netralitas Prajurit

RUU TNI Dipastikan Tidak Ganggu Prinsip Netralitas Prajurit

Oleh : Cesar Gunawan )*   Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memastikan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak akan mengganggu prinsip netralitas prajurit. Revisi ini bertujuan untuk memperkuat pertahanan negara serta meningkatkan profesionalisme prajurit tanpa melanggar supremasi sipil dalam sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia.   Kapuspen TNI, Mayjen TNI…