Revisi UU TNI Tegaskan Profesionalisme dan Reformasi Militer

Revisi UU TNI Tegaskan Profesionalisme dan Reformasi Militer

Oleh : Setiawan Sugianto )*   DPR RI telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai langkah strategis dalam memperkuat sistem pertahanan nasional. Revisi ini dirancang untuk menyesuaikan peran TNI dengan tantangan global yang semakin kompleks, tanpa mengabaikan prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Regulasi ini memastikan bahwa TNI tetap profesional dan modern serta tidak mengarah pada kembalinya dwifungsi militer.…
Revisi UU TNI Mengokohkan Pertahanan Negara di Era Global

Revisi UU TNI Mengokohkan Pertahanan Negara di Era Global

Oleh : Maulana Bastian )*   Pengesahan Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) oleh DPR RI menandai langkah strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara. Perubahan ini merupakan respons terhadap dinamika ancaman global yang semakin kompleks serta kebutuhan adaptasi terhadap tantangan kontemporer. Dengan penyesuaian regulasi, TNI dapat beroperasi secara lebih optimal dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan profesionalisme institusionalnya. Ketua MPR…
Pemerintah Siapkan Pengamanan Pelaksanaan PSU

Pemerintah Siapkan Pengamanan Pelaksanaan PSU

Jakarta – Pemerintah melalui berbagai instansi terkait telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan keamanan dan kelancaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang digelar pada Sabtu, 22 Maret 2025. PSU kali ini dilakukan di beberapa daerah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilkada. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menyatakan bahwa seluruh persiapan teknis telah dilakukan. “Semua persiapan sudah dilakukan, jajaran KPPS dan…
Pemerintah Kawal PSU Agar Berlangsung Tertib

Pemerintah Kawal PSU Agar Berlangsung Tertib

Oleh: Samuel Erza *) Pemerintah terus mengawal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) agar berlangsung tertib dan sesuai dengan prinsip demokrasi. PSU merupakan bagian dari mekanisme pemilu yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang bertujuan untuk memastikan keabsahan suara rakyat ketika terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian prosedural dalam pemungutan suara sebelumnya. Dengan langkah ini, integritas pemilu tetap terjaga dan legitimasi hasil pemilihan…
PSU Sukses dengan Dukungan Aparat dan Partisipasi Masyarakat

PSU Sukses dengan Dukungan Aparat dan Partisipasi Masyarakat

Jakarta – Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah berjalan dengan lancar dan kondusif. Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi antara aparat keamanan, penyelenggara Pemilu, serta partisipasi aktif masyarakat dalam memastikan proses demokrasi berlangsung dengan baik. Polri bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan pemerintah daerah telah melakukan koordinasi intensif guna menjaga keamanan dan ketertiban…
Pemerintah Serukan Tolak Politik Uang dalam Pemungutan Suara Ulang

Pemerintah Serukan Tolak Politik Uang dalam Pemungutan Suara Ulang

Oleh: Dirandra Falguni Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam rangkaian Pilkada serentak 2024 menjadi momentum penting dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Pemerintah bersama penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), terus menunjukkan komitmennya dalam memastikan pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Langkah tegas dalam pencegahan politik uang diambil guna memastikan bahwa PSU berlangsung dengan transparan serta mencerminkan kehendak rakyat secara murni.…
Pemerintah Bangun Dapur Umum MBG di Kawasan Transmigrasi

Pemerintah Bangun Dapur Umum MBG di Kawasan Transmigrasi

Jakarta – Pemerintah berencana membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan transmigrasi sebagai langkah untuk mengatasi masalah gizi. Program ini akan diterapkan di 154 wilayah permukiman yang berasal dari program transmigrasi. Pembangunan ratusan SPPG ini merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Transmigrasi dan Badan Gizi Nasional (BGN). Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman Suryanagara, mengungkapkan bahwa kesepakatan kerja sama…
Pemerintah Jamin Makan Bergizi Gratis Didistribusikan Sesuai Kebutuhan Gizi

Pemerintah Jamin Makan Bergizi Gratis Didistribusikan Sesuai Kebutuhan Gizi

Jakarta – Pemerintah terus memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal sesuai kebutuhan gizi masyarakat. “Pencairan anggaran telah mencapai Rp710,5 miliar hingga 12 Maret, dengan penerima manfaat lebih dari 2 juta orang,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Data terbaru menunjukkan bahwa program ini telah menjangkau 2.053.248 penerima manfaat. Rinciannya terdiri dari 111.127 anak pra-SD, 912.023 siswa SD/MI, 578.465 siswa SMP/MTs, dan 424.145 siswa…
Pemerintah Awasi Takaran Makan Bergizi Gratis agar Tepat Sasaran dan Berkualitas

Pemerintah Awasi Takaran Makan Bergizi Gratis agar Tepat Sasaran dan Berkualitas

Oleh : Dedi Kurniawan )* Pemerintah berkomitmen untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai dengan standar porsi dan kualitas yang telah ditetapkan. Langkah ini diambil guna meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, dengan melibatkan pengawasan ketat dari berbagai pihak, termasuk lembaga independen yang akan menilai dan mengawasi pelaksanaan program ini secara objektif. Selain itu, pemerintah juga menargetkan program ini berjalan secara transparan…
Pemerintah Pastikan Tidak Ada Wilayah yang Tertinggal dalam Program MBG

Pemerintah Pastikan Tidak Ada Wilayah yang Tertinggal dalam Program MBG

Oleh : Carrisa Putri )* Pemerintah memastikan tidak ada wilayah yang tertinggal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama anak-anak sekolah di berbagai wilayah Indonesia. Dengan hadirnya program MBG, diharapkan tidak ada lagi anak yang berangkat sekolah dengan perut kosong, sehingga mereka bisa lebih fokus belajar dan tumbuh dengan optimal. Pemerintah memastikan bahwa…