Pemerintah Pastikan Kejar OPM Pelaku Kejahatan Guru di Yahukimo

Pemerintah Pastikan Kejar OPM Pelaku Kejahatan Guru di Yahukimo

Jakarta – Pemerintah melalui aparat keamanan memastikan akan mengejar pelaku kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Kejadian tersebut terjadi pada Jumat, 21 Maret 2025, yang mengakibatkan satu guru meninggal dunia dan enam lainnya terluka, serta fasilitas pendidikan dibakar oleh kelompok OPM. Sementara itu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah mengevakuasi 42 tenaga pendidik dan kesehatan ke…
Pemerintah Kecam Serangan OPM ke Guru di Yahukimo Papua

Pemerintah Kecam Serangan OPM ke Guru di Yahukimo Papua

Oleh: Bara Winatha*) Pemerintah mengecam keras aksi kekerasan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap para guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Serangan tersebut menargetkan tujuh orang yang terdiri dari guru dan tenaga kesehatan, mengakibatkan satu orang guru asal Nusa Tenggara Timur (NTT) meninggal dunia, sementara enam lainnya mengalami luka-luka. Tindakan tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang tidak dapat…
Berbagai Pihak Kecam Pembunuhan Guru di Papua oleh OPM

Berbagai Pihak Kecam Pembunuhan Guru di Papua oleh OPM

Jakarta – Papua kembali berduka setelah seorang guru ditemukan tewas akibat serangan yang diduga dilakukan oleh kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM). Insiden tragis ini terjadi di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, dan langsung menuai kecaman dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, organisasi kemanusiaan, hingga masyarakat luas. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani mengecam aksi kekerasan yang menewaskan enam guru dan…
UU TNI Jamin Tentara Profesional Jaga Kedaulatan NKRI

UU TNI Jamin Tentara Profesional Jaga Kedaulatan NKRI

Jakarta – Pemerintah memastikan pengesahan Undang-Undang (UU) tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan semakin memperkuat profesionalisme prajurit dalam menjaga kedaulatan negara. Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa prinsip jati diri TNI tidak berubah, yaitu sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara profesional. “Prinsip jati diri TNI adalah tentara rakyat, tentara pejuang, tentara profesional. Kami tidak akan…
Elemen Masyarakat Dukung Pengesahan UU TNI

Elemen Masyarakat Dukung Pengesahan UU TNI

Oleh Luthfi Duta Hartono )* Dukungan terhadap pengesahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis untuk memperkuat sistem pertahanan nasional serta memastikan profesionalisme militer tetap terjaga. Meski terdapat perdebatan di sejumlah kalangan, banyak pihak yang memahami bahwa revisi ini tetap berada dalam koridor reformasi dan tidak mencabut larangan bagi prajurit TNI untuk berpolitik maupun…
Waspadai Potensi Intervensi Asing Dalam Demonstrasi Menolak UU TNI

Waspadai Potensi Intervensi Asing Dalam Demonstrasi Menolak UU TNI

Jakarta – Gelombang demonstrasi yang menolak Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) tengah menjadi perhatian publik. Di tengah aksi-aksi yang terus berlangsung di berbagai daerah, muncul kekhawatiran bahwa ada potensi intervensi asing yang dapat memperkeruh situasi dan mengganggu stabilitas nasional. Pemerintah, aparat keamanan, serta masyarakat diminta untuk tetap waspada terhadap segala bentuk upaya yang dapat merugikan kepentingan bangsa. Sejumlah pengamat politik dan keamanan menyebutkan bahwa…
Ketidakpuasan Terhadap UU TNI Dapat Dilakukan Melalui Mekanisme yang Berlaku

Ketidakpuasan Terhadap UU TNI Dapat Dilakukan Melalui Mekanisme yang Berlaku

Oleh: Darmaji Sadat *) Pengesahan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) mengajukan gugatan uji formil ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan alasan bahwa proses revisi UU TNI diduga memiliki kecacatan prosedural. Langkah ini merupakan bagian dari hak konstitusional setiap warga negara untuk menguji undang-undang yang telah disahkan, menunjukkan…
Judi Daring 100 Persen Penipuan dan Hanya Untungkan Bandar

Judi Daring 100 Persen Penipuan dan Hanya Untungkan Bandar

Jakarta - Judi daring atau yang juga dikenal sebagai judi online (Judol) semakin marak di tengah kemajuan teknologi, namun di balik itu, tersimpan bahaya besar yang mengintai masyarakat.   Anggota DPR RI, Irjen Pol (Purn) Drs. Frederik Kalalembang, menegaskan bahwa judi daring hanya menguntungkan bandar dan merugikan para pemainnya.   "Judi online itu 100 persen adalah penipuan. Kita masuk dalam suatu situs, berinteraksi dengan orang…
Jangan Ketipu! Judi Daring Cuma Ngasih Harapan Palsu

Jangan Ketipu! Judi Daring Cuma Ngasih Harapan Palsu

Oleh : Raditya Akbar )*   Judi daring kini menjadi ancaman nyata bagi masyarakat, menyeret banyak individu ke dalam jurang kehancuran finansial dan sosial. Anggota DPR RI, Irjen Pol (Purn) Drs. Frederik Kalalembang (JFK) tanpa lelah mengingatkan masyarakat untuk menjauhi perjudian daring karena dampaknya yang merugikan, tidak hanya bagi individu yang terjerat, tetapi juga bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya.   Kemajuan teknologi menjadi salah satu…
Aksi Brutal OPM Menghambat Kemajuan Papua

Aksi Brutal OPM Menghambat Kemajuan Papua

Oleh: Imanuel Wanggai* Konflik yang terus berulang di Papua kembali menunjukkan wajah kejamnya dengan insiden penyerangan terhadap tenaga pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Yahukimo. Kejadian tragis ini bukan hanya merenggut nyawa seorang guru, tetapi juga mencederai hak asasi manusia, khususnya dalam aspek pendidikan dan kesehatan. Organisasi Papua Merdeka (OPM), semakin menunjukkan tindakan yang bertolak belakang dengan prinsip kemanusiaan. Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan…