Jakarta – Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi terkait polemik revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Berbagai isu hoaks yang beredar di media sosial dinilai dapat memicu keresahan serta merusak stabilitas nasional. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan pentingnya menjaga kondusivitas dalam menyampaikan kritik terhadap revisi UU TNI. Ia mengimbau masyarakat untuk mengedepankan cara yang damai dan bertanggung…

Jakarta – Naskah Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) kini telah tersedia bagi masyarakat melalui situs resmi DPR RI. Dengan ini, masyarakat dapat mengakses dan mempelajari langsung isi dari regulasi terbaru yang mengatur institusi pertahanan negara tersebut.   Menurut Ketua DPR RI, Puan Maharani, kendala teknis yang sebelumnya menghambat publikasi naskah telah diatasi. Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi dalam proses legislasi merupakan hal yang sangat…

Oleh : Gavin Asadit )*   Pengesahan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) pada Maret 2025 telah memicu berbagai reaksi di masyarakat. Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi kembalinya konsep dwifungsi TNI yang pernah diterapkan pada masa Orde Baru, di mana militer memiliki peran ganda dalam bidang pertahanan dan politik. Namun, para pembuat undang-undang menegaskan bahwa revisi ini tetap mengedepankan supremasi sipil dan tidak…

Oleh: Farhan Farisan )* Pemerintah memanfaatkan momentum Hari Raya Idulfitri untuk mendongkrak pertumbuhan perekonomian nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan sisi permintaan dan penawaran.   Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 2025, pemerintah mendorong peningkatan demand dan supply dalam mendukung pergerakan ekonomi saat libur Lebaran. Adapun berbagai program yang disiapkan pemerintah jelang Hari Raya Idulfitri tersebut…

Jakarta – Menteri  Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa momentum mudik Lebaran 2025 dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Airlangga, setiap Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), belanja masyarakat meningkat secara signifikan, mendorong konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional.     "Ya tentu kita berharap sih setiap kali hari raya ekonomi biasanya tumbuh tinggi akibat spending, Nah ini yang…

Jakarta - Momentum Lebaran 2025 menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional, dengan konsumsi rumah tangga diperkirakan meningkat tajam. Hal ini dikarenakan serangkaian kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat.   Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang, mengungkapkan bahwa optimalisasi berbagai stimulus dari pemerintah, seperti bansos, diskon tiket pesawat, dan diskon tarif tol, diharapkan dapat mengerek konsumsi selama libur Idul Fitri.   “Dengan…

Oleh: Dhita Karuniawati )*   Libur Lebaran selalu menjadi momen yang dinanti oleh masyarakat Indonesia. Tidak hanya sebagai waktu berkumpul bersama keluarga dan sahabat, liburan ini juga memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian daerah. Dengan memanfaatkan libur Lebaran 2025 secara optimal, berbagai sektor ekonomi di daerah dapat mengalami pertumbuhan yang signifikan. Setiap tahunnya, jutaan orang melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman selama libur Lebaran. Fenomena ini…

Oleh: Hendri Rahardjo   Rancangan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kelembagaan Polri sekaligus memastikan kejelasan kewenangan dalam menjalankan tugasnya. Dengan semangat reformasi dan profesionalisme, RUU ini akan menghadirkan institusi Polri yang semakin transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan zaman.   RUU ini merupakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, mengingat dinamika sosial-politik dan perkembangan teknologi telah…

Jakarta – Pemerintah bersama DPR RI berkomitmen untuk memastikan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai pihak yang berkapasitas. Dalam upaya menjaga transparansi, pemerintah akan mengundang para ahli hukum, akademisi, serta masyarakat sipil guna memberikan masukan terhadap rancangan regulasi tersebut. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu terprovokasi atau…