Pembentukan Satgas Deregulasi Bagian dari Kebijakan Relaksasi Kuota Impor dan Stabilitas Industri

Pembentukan Satgas Deregulasi Bagian dari Kebijakan Relaksasi Kuota Impor dan Stabilitas Industri

Jakarta – Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Deregulasi sebagai bagian dari kebijakan strategis untuk merelaksasi kuota impor komoditas tertentu. Langkah ini diambil sebagai upaya menjawab tantangan pasokan dan stabilitas harga dalam negeri, sekaligus memperkuat iklim usaha yang lebih responsif terhadap dinamika global. Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso, menyampaikan pembentukan Satgas Deregulasi bukan semata-mata membuka kran impor tanpa batas, melainkan bentuk evaluasi terhadap regulasi yang…
Satgas Deregulasi Dibentuk untuk Evaluasi Kebijakan Teknis Ekspor-Impor

Satgas Deregulasi Dibentuk untuk Evaluasi Kebijakan Teknis Ekspor-Impor

Oleh : Dika Adhika Pemerintah Indonesia membentuk Satuan Tugas (Satgas) Deregulasi sebagai langkah konkret untuk mengevaluasi dan menyederhanakan kebijakan teknis ekspor dan impor yang selama ini dianggap membebani pelaku usaha. Pembentukan satgas ini merupakan upaya strategis untuk memperbaiki iklim usaha dan mendorong efisiensi perdagangan, terutama dalam menghadapi tantangan global dan kebutuhan peningkatan daya saing nasional. Satgas Deregulasi dibentuk sebagai respon terhadap banyaknya regulasi teknis yang…
Pembentukan Satgas Deregulasi: Respon Pemerintah Hadapi Tarif Impor AS

Pembentukan Satgas Deregulasi: Respon Pemerintah Hadapi Tarif Impor AS

Oleh: Silvia AP )* Langkah pemerintah Indonesia membentuk Satuan Tugas (Satgas) Deregulasi menandai sebuah respons strategis dalam menghadapi dinamika perdagangan global yang semakin kompleks, terutama pasca kebijakan tarif impor baru yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Situasi ini bukan hanya berkaitan dengan isu ekonomi semata, tetapi juga menjadi refleksi dari bagaimana negara berkembang seperti Indonesia menyusun taktik diplomasi ekonomi dalam kerangka global yang sarat kepentingan. Amerika…
Danantara, Langkah Nyata Menuju Ekonomi Mandiri dan Berkeadilan

Danantara, Langkah Nyata Menuju Ekonomi Mandiri dan Berkeadilan

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional melalui kehadiran Danantara, sebuah langkah konkret yang didesain sebagai pengelola kekayaan negara berbasis digital secara profesional, transparan, dan inklusif. Presiden RI Prabowo Subianto menekankan bahwa Danantara bukan sekadar platform, tetapi merupakan strategi besar menuju kemandirian ekonomi nasional. “Danantara bukan sekadar platform, tetapi sebuah terobosan besar yang kami harapkan dapat membawa Indonesia ke puncak kejayaan ekonomi…
Danantara Magnet bagi Investor Asing

Danantara Magnet bagi Investor Asing

Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) semakin menarik perhatian investor asing berkat komitmennya terhadap transparansi dan tata kelola yang baik. Dengan aset yang ditargetkan mencapai lebih dari $900 miliar, Danantara berfokus pada sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan, kecerdasan buatan, dan ketahanan pangan. Presiden Prabowo Subianto menyebut Qatar siap melaksanakan kerja sama investasi dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) senilai…
Danantara Perkuat Kinerja BUMN Menuju Standar Berkelas Dunia

Danantara Perkuat Kinerja BUMN Menuju Standar Berkelas Dunia

Oleh : Andi Mahesa )* Di tengah tantangan ekonomi global yang kian kompleks dan kompetitif, Indonesia mengambil langkah progresif melalui pembentukan Daya Anagata Nusantara (Danantara), sebuah entitas strategis yang dirancang untuk memperkuat peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mewujudkan tata kelola ekonomi yang lebih efisien, transparan, dan berdaya saing tinggi. Kehadiran Danantara merupakan manifestasi komitmen pemerintah dalam membawa BUMN naik kelas dari sekadar entitas…
Komitmen Investasi Qatar di Danantara Buktikan Kepercayaan Internasional

Komitmen Investasi Qatar di Danantara Buktikan Kepercayaan Internasional

Oleh : Dirandra Falguni )* Komitmen investasi Qatar senilai US$2 miliar ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi tonggak penting dalam penguatan kerja sama ekonomi Indonesia-Qatar. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, usai menghadiri CEO Forum di Doha, Qatar, Minggu, 13 April 2024. Momentum ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan diplomasi ekonomi Indonesia, tetapi juga menjadi bukti nyata meningkatnya kepercayaan…
Hadapi Perang Tarif Trump, Pakar Intelijen Dukung Diplomasi Adaptif Pemerintah

Hadapi Perang Tarif Trump, Pakar Intelijen Dukung Diplomasi Adaptif Pemerintah

JAKARTA – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mengupayakan diplomasi adaptif dalam merespons adanya tekanan tarif dagang akibat kebijakan proteksionisme dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Pengamat intelijen dari Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), Dr. Stepi Anriani, menilai pendekatan diplomasi adaptif merupakan langkah realistis dalam mencegah fragmentasi ekonomi global yang terjadi. “Indonesia perlu memperkuat struktur ekonomi domestik, menarik investasi, dan membangun trust…
Perang Tarif Global dan Peran Indonesia sebagai Middle Power

Perang Tarif Global dan Peran Indonesia sebagai Middle Power

Sebelum Perang Tarif yang disaksikan seluruh dunia pada tahun 2025 ini, perang dagang 2018-2020 telah terjadi namun tidak secara vulgar terekspos, niscaya demikian hal itu menyebabkan perdagangan dunia turun 3% dan GDP global turun 0,8%. Tarif 32% yang dikenakan pada impor dari Indonesia bukan angka kecil, sementara Tiongkok menghadapi situasi yang lebih parah dengan adanya balasan perang tarif akibat Transhipment yang digagasnya. Hal ini telah…
Perang Tarif Global dan Peran Indonesia sebagai Middle Power

Perang Tarif Global dan Peran Indonesia sebagai Middle Power

oleh Dr.Stepi Anriani.,M.Si** Sebelum Perang Tarif yang disaksikan seluruh dunia pada tahun 2025 ini, perang dagang 2018-2020 telah terjadi namun tidak secara vulgar terekspos, niscaya demikian hal itu menyebabkan perdagangan dunia turun 3% dan GDP global turun 0,8%. Tarif 32% yang dikenakan pada impor dari Indonesia bukan angka kecil, sementara Tiongkok menghadapi situasi yang lebih parah dengan adanya balasan *perang tarif* akibat Transhipment yang digagasnya.…