Memahami Tujuan dan Makna Revisi UU TNI

Oleh : Winda Amalia )* Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir. Seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika geopolitik global maupun domestik, revisi UU ini dinilai penting untuk menyesuaikan peran TNI dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Namun, di tengah pembahasan ini, muncul pula berbagai opini dan provokasi yang berpotensi menyesatkan publik. Oleh…

Mewaspadai Upaya Politisasi Isu UU TNI dan Wacana RUU Polri

Oleh : Caleb Setiawan )* Polemik mengenai Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dan wacana revisi UU Polri masih menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Isu ini memicu berbagai aksi penolakan maupun dukungan publik di berbagai daerah. Berbagai pihak yang kontra terhadap UU TNI yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 20 Maret 2025 itu menilai bahwa regulasi tersebut akan membawa kembali dwifungsi ABRI…

Tolak UU TNI, Pemerintah Persilakan Publik Tempuh Jalur Hukum

Oleh : Ridwan Hasim )* Polemik terkait Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) terus memicu perdebatan publik meskipun telah disahkan DPR pada 20 Maret 2025 lalu. Beberapa kalangan yang menolak pengesahan undang-undang ini menyebut bahwa UU tersebut mengancam demokrasi karena keterlibatan TNI di ranah sipil. Terkait dengan pengesahan UU TNI yang menuai pro dan kontra, masyarakat maupun lembaga yang merasa ada ketentuan dalam UU tersebut…

DPR: Pembahasan RUU Polri Terbuka dan Libatkan Banyak Tokoh

Jakarta – Dalam upaya menjaga transparansi, pemerintah akan mengundang para ahli hukum, akademisi, serta masyarakat sipil guna memberikan masukan terhadap pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan masyarakat tidak perlu terprovokasi atau berspekulasi terkait beredarnya Surat Presiden (Surpres) mengenai revisi UU Polri di media sosial. Menurutnya, hingga saat ini DPR belum menerima…

Tak Ada Surpres, Pembahasan Resmi RUU Polri Belum Dimulai

Jakarta – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan resmi terkait revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (RUU Polri) di DPR RI periode 2024-2029. Pernyataan ini disampaikannya sebagai tanggapan atas desakan untuk segera membahas RUU tersebut. Puan juga memastikan bahwa DPR RI belum menerima Surat Presiden (Surpres) terkait RUU Polri dari pemerintah, sehingga pembahasan belum bisa dimulai. Menurutnya, tanpa Surpres…

Revisi UU TNI dan UU Polri Harus Dilihat Secara Objektif

Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Irawan Heru Suryanto, mengatakan revisi UU TNI dan UU Polri penting untuk memperbaiki sistem ketahanan nasional. “Revisi UU ini sangat penting dalam rangka memperbaiki sistem ketahanan nasional kita. Kami sebagai bagian dari lembaga legislatif, tentu mendukung upaya ini. Kami berharap bahwa suara rakyat dapat lebih diperhatikan dalam proses legislatif,” ucapnya. Irawan berharap, dengan…

DPR Pastikan Pembahasan RUU Polri Tunggu Surpres

Jakarta – Ketua DPR RI, Puan Maharani menampik kabar yang menyebutkan DPR segera membahas revisi UU Polri setelah mengesahkan revisi UU TNI. Ketua DPR RI menegaskan, jika ada surpres yang beredar di publik, bukan surpres resmi yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Puan juga memastikan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Polri yang beredar saat ini bukan draf resmi karena pimpinan DPR belum menerima surpres RUU…

Waspada Keterlibatan Kekuatan Eksternal dalam Penolakan UU TNI

Jakarta – Kepala Staf Resimen Mahasiswa Indonesia, M. Arwani Deni, menilai terdapat indikasi keterlibatan kekuatan eksternal dalam polemik penolakan UU TNI belakangan ini. Arwani menyebut isu yang berkembang saat ini tidak hanya berkaitan dengan dinamika politik domestik, tetapi juga berpotensi terkait dengan konflik geopolitik di kawasan Pasifik. “Kita tidak bisa menutup mata bahwa Indonesia sebagai negara besar memiliki peran strategis, dan ada pihak-pihak yang tidak…

Sejalan dengan Prinsip Supremasi Sipil, Tak Ada Isu Dwifungsi dalam Revisi UU TNI

Jakarta – Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) tetap sejalan dengan prinsip supremasi sipil dan semangat reformasi. Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono memastikan revisi tersebut tidak bertentangan dengan demokrasi, melainkan bertujuan menyesuaikan tugas TNI dengan kebutuhan strategis pertahanan nasional. “Revisi ini bukan langkah mundur dalam reformasi TNI, tetapi merupakan bentuk adaptasi terhadap dinamika pertahanan modern. Kami memastikan supremasi sipil tetap terjaga…

Waspada Provokasi, Revisi UU TNI Banjir Dukungan dari Berbagai Kalangan

Jakarta – Dukungan terhadap pengesahan Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) hadir dari berbagai kalangan. Salah satunya, Pemerintah Distrik dan para tokoh di wilayah Inanwatan, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Dukungan itu disampaikan dalam bentuk pernyataan sikap di Koramil 1807-02/ Inanwatan, saat kegiatan komunikasi sosial di Koramil 1807/Inanwatan. Danramil 1807-02/ Inanwatan, Kapten Inf. Nimbrod Duwith menegaskan, para tokoh bersama Pemerintah Distrik Inanwatan dan…