Langkah Tegas Pemerintah Perangi Judi Daring Perlu Dukungan Masyarakat

Langkah Tegas Pemerintah Perangi Judi Daring Perlu Dukungan Masyarakat

Oleh : Aria Seto )* Judi daring atau Judi Online bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk kerusakan mental yang menjalar tanpa pandang usia, status sosial, maupun latar pendidikan. Pemerintah terus menunjukkan komitmennya memberantas praktik ilegal ini, namun keberhasilan sejati hanya dapat dicapai jika masyarakat turut ambil bagian secara aktif. Baru-baru ini, Pemerintah melalui Kepolisian Daerah Metro Jaya kembali membuktikan keseriusannya dalam memerangi perjudian daring…
Situs Koperasi Merah Putih Resmi Diluncurkan, Beri Kemudahan Pendaftaran

Situs Koperasi Merah Putih Resmi Diluncurkan, Beri Kemudahan Pendaftaran

JAKARTA – Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) resmi meluncurkan situs web kopdesmerahputih.kop.id sebagai platform nasional pendaftaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Peluncuran dilakukan langsung oleh Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, di kantor Kemenkop, HR Rasuna Said, Jakarta. “Pada kesempatan ini kami melakukan kick-off peluncuran platform kopdesmerahputih.kop.id yang menjadi situs resmi untuk pendaftaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” kata Budi. Situs ini menjadi dashboard nasional yang dikelola…
Mendorong Koperasi Merah Putih Buka Lapangan Pekerjaan Baru

Mendorong Koperasi Merah Putih Buka Lapangan Pekerjaan Baru

Jakarta – Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi desa melalui pembentukan 80 ribu Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang ditargetkan akan diluncurkan secara resmi pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional. Inisiatif ini diproyeksikan mampu membuka antara 1 hingga 2 juta lapangan pekerjaan baru di seluruh Indonesia. Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, mengatakan bahwa keberadaan puluhan ribu koperasi ini akan menciptakan permintaan…
Pemerintah Optimis Potensi Koperasi Desa Merah Putih, Gerakkan Ekonomi Nasional

Pemerintah Optimis Potensi Koperasi Desa Merah Putih, Gerakkan Ekonomi Nasional

Oleh: Maskawi Syaifuddin *) Pemerintah Indonesia tengah mendorong terbentuknya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi berbasis masyarakat. Inisiatif ini dirancang untuk memperkuat struktur ekonomi desa melalui koperasi yang dikelola secara modern dan terintegrasi. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, program ini diharapkan mampu memperluas akses terhadap berbagai layanan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal. Pemerintah meyakini bahwa pendekatan yang bertumpu pada…
Peran Penting Koperasi Merah Putih Dorong Ekonomi Nasional

Peran Penting Koperasi Merah Putih Dorong Ekonomi Nasional

Oleh : Rivka Mayangsari*) Di tengah guncangan ekonomi global yang terus berkembang, Indonesia menunjukkan langkah nyata dengan menghadirkan program-program strategis yang memperkuat ekonomi rakyat, salah satunya melalui pengembangan Koperasi Merah Putih. Program ini lahir dari komitmen pemerintah untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang kuat dan mandiri. Inisiatif yang dicetuskan ini bukan sekadar jargon, melainkan wujud nyata kehadiran negara yang ingin memastikan kesejahteraan…

Satgas PHK Akan Evaluasi Data Kasus PHK Dalam Negeri

Jakarta – Pemerintah bergerak cepat dalam mengantisipasi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah dinamika ekonomi global yang kian menantang, khususnya imbas dari kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia. Presiden RI, Prabowo Subianto, telah memerintahkan pembentukan satuan tugas khusus atau Satgas PHK untuk menangani secara komprehensif potensi dampak buruk terhadap tenaga kerja nasional. “Saya minta bentuk Satgas PHK, segera libatkan pemerintah,…
Satgas PHK Berikan Perlindungan Tenaga Kerja

Satgas PHK Berikan Perlindungan Tenaga Kerja

Jakarta – Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai langkah konkret untuk memberikan perlindungan maksimal kepada tenaga kerja Indonesia di tengah dinamika ketenagakerjaan yang terus berkembang. Satgas ini dirancang untuk menjadi garda terdepan dalam mencegah dan menangani kasus PHK, sekaligus memperluas peranannya ke isu-isu strategis lainnya, termasuk penciptaan lapangan kerja. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan, pembentukan Satgas PHK merupakan mandat langsung…
Satgas PHK Bukti Pemerintah Lindungi Kelompok Pekerja

Satgas PHK Bukti Pemerintah Lindungi Kelompok Pekerja

Oleh : Fani Amira )* Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan ancaman resesi yang terus membayangi, pemerintah Indonesia mengambil langkah progresif dengan membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). Langkah ini tidak hanya mencerminkan kesigapan pemerintah dalam merespons situasi darurat ketenagakerjaan, tetapi juga menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan industri nasional. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pembentukan Satgas PHK merupakan bentuk…
Satgas PHK Libatkan Pengusaha dan Serikat Pekerja

Satgas PHK Libatkan Pengusaha dan Serikat Pekerja

Oleh : Dirandra Falguni )* Dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan nasional yang semakin kompleks, Pemerintah mengambil langkah progresif dengan mempersiapkan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). Gagasan pembentukan satgas ini digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya antisipatif terhadap potensi gelombang PHK massal di tengah ketidakpastian ekonomi global, terutama akibat perang dagang dan kebijakan tarif dari negara-negara mitra seperti Amerika Serikat.…
RUU KUHAP Perkuat Peran Advokat dan Perlindungan HAM

RUU KUHAP Perkuat Peran Advokat dan Perlindungan HAM

Jakarta – Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) kembali mencuat ke permukaan, seiring dengan upaya DPR RI periode 2024–2029 yang berkomitmen menyusun regulasi baru yang lebih adil dan modern. Salah satu fokus penting dari RUU ini adalah memperkuat peran advokat dalam sistem peradilan pidana serta menegaskan fungsinya sebagai penjaga hak asasi manusia (HAM). Dalam sebuah diskusi publik bertajuk Mengoptimalkan Fungsi Advokat…