Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyiapkan langkah konkret untuk menghapus sistem outsourcing atau tenaga kerja alih daya yang selama ini dianggap menimbulkan ketidakadilan bagi para buruh. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa rencana ini merupakan wujud nyata perhatian Presiden RI Prabowo Subianto terhadap nasib para pekerja. “Penghapusan Outsourcing ini adalah bentuk kepedulian Presiden dalam menangkap aspirasi para pimpinan serikat buruh,” ujar Yassierli di Jakarta.…

Oleh : Wiji Adrianto )* Pemerintah bersiap menghapus sistem outsourcing. Komitmen ini disampaikan langsung Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh 1 Mei 2025. Pemerintah berencana untuk segera menghapus sistem outsourcing. Langkah ini merupakan angin segar bagi dunia ketenagakerjaan Indonesia, terutama bagi jutaan buruh yang selama ini terjebak dalam sistem alih daya yang tidak memberikan kepastian kerja dan kesejahteraan yang layak. Presiden Prabowo secara tegas…

Oleh : Andi Ramadhan )* Komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus sistem outsourcing atau alih daya menandai babak baru dalam perjalanan ketenagakerjaan nasional. Dalam peringatan Hari Buruh 1 Mei 2025, Presiden menyampaikan tekadnya membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan menjadi penasehat strategis bagi pemerintah dalam menyusun arah kebijakan ketenagakerjaan. Langkah ini bukan semata-mata respons politis, melainkan representasi nyata dari kesadaran negara terhadap pentingnya menciptakan…

JAKARTA – Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan atau yang dikenal dengan Satgas Antipremanisme sebagai respons atas maraknya praktik pemalakan, pemerasan, dan intimidasi oleh oknum-oknum preman berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) yang meresahkan masyarakat dan mengganggu iklim investasi nasional. Anggota Komisi II DPR RI, Abdullah, menyambut positif langkah tersebut. Ia menyebut pembentukan Satgas ini sebagai tindak lanjut dari usulan yang…

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat layanan dasar bagi masyarakat, salah satunya melalui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dirancang sebagai bagian dari upaya nasional dalam mengatasi permasalahan gizi anak-anak sekolah, mengurangi stunting, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan menyarankan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang saat ini…

Jakarta – Kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi elemen kunci yang tidak bisa diabaikan dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggota Komisi IX DPR RI, Asep Romy Romaya mengatakan, kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat harus terus dijalankan supaya program MBG ini bisa berjalan secara efektif. “Kami mendorong terus adanya koordinasi dengan Pemerintahan Daerah setempat dengan pihak legislatif dan Pemerintah Pusat supaya…

Oleh: Arman Panggabean Pemerintah terus menunjukkan keseriusannya dalam membangun fondasi sumber daya manusia yang berkualitas melalui berbagai program unggulan. Salah satu inisiatif yang menonjol adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dirancang untuk mengatasi persoalan gizi pada anak sekolah, menurunkan angka stunting, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sejak usia dini. Program ini juga merupakan bagian dari komitmen nasional untuk mempersiapkan generasi emas 2045 yang…

Oleh: Milea Maset *) Kunjungan Bill Gates ke Indonesia pada awal Mei 2025 menjadi penegasan bahwa dunia tengah memandang serius program-program prioritas pemerintah Indonesia, khususnya yang menyasar pada peningkatan kualitas hidup generasi muda. Dalam kunjungannya ke Istana Merdeka dan salah satu sekolah di Jakarta, miliarder sekaligus filantropis global itu memperlihatkan ketertarikan dan apresiasi mendalam terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini tengah digalakkan pemerintah…

Jakarta – Pemerintah resmi membuka blokir anggaran senilai Rp 86,6 triliun yang sebelumnya dicadangkan dari 99 kementerian dan lembaga (K/L). Pembukaan blokir ini dilakukan setelah rampungnya proses efisiensi anggaran yang dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, sebagai bagian dari langkah reformasi fiskal nasional. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan bahwa pihaknya telah meminta persetujuan Presiden Prabowo Subianto untuk memfokuskan kembali anggaran, melakukan relokasi,…