JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui strategi investasi yang terarah dan peningkatan daya beli masyarakat. Di tengah tantangan global yang belum mereda, langkah ini menjadi prioritas untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap stabil dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat sebesar 4,87 persen pada kuartal I 2025 mencerminkan daya tahan ekonomi yang tetap terjaga. Target 5,2 persen pada akhir tahun dinilai masih dalam…

Jakarta — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan II-2025 melalui serangkaian kebijakan strategis yang difokuskan pada penguatan daya beli masyarakat, percepatan investasi, serta peningkatan realisasi belanja negara. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebagai respons atas kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat sebesar 4,87 persen (year-on-year) pada triwulan I-2025. Pemerintah menilai perlunya langkah terukur untuk menjaga momentum…

Oleh: Nana Sukmawati )* Pemerintah terus memacu strategi penguatan ekonomi untuk menjaga momentum pertumbuhan di tengah tantangan global. Salah satu langkah utama yang digenjot adalah peningkatan investasi sebagai penopang utama penguatan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Kuartal I 2025 sebesar 4,87 persen tetap menunjukkan ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan global dan Kuartal IV 2024 sebesar 5,02 persen—pemerintah optimistis mampu mengejar target pertumbuhan sebesar 5,2 persen…

Oleh : Jodi Mahendra )* Pemerintah terus berupaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan global dan dinamika geopolitik yang tidak menentu. Dalam menghadapi kuartal II tahun 2025, fokus utama diarahkan pada peningkatan daya beli masyarakat sebagai salah satu fondasi pemulihan dan penguatan ekonomi nasional. Langkah ini sejalan dengan target ambisius dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yakni mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%…

JAKARTA-Pemerintah menegaskan komitmennya untuk meningkatkan tata kelola Program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang telah menjadi salah satu inisiatif penting dalam pengembangan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan sumber daya manusia di berbagai sektor. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa ia telah menerima laporan dari Badan Gizi Nasional terkait sejumlah permasalahan yang terjadi dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Meskipun hanya mencapai 0,005 persen dari…

Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan bahwa percepatan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan langkah krusial dalam mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas nasional. “Pemenuhan kebutuhan ASN di Badan Gizi Nasional menjadi langkah strategis untuk mendukung keberhasilan Program MBG,” ujar Rini. Rini menyampaikan bahwa melalui pembentukan dan penguatan…

Oleh: Eleine Pramesti *) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi prioritas nasional yang terus digenjot pelaksanaannya oleh pemerintah demi menciptakan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan cerdas. Dengan target ambisius mencapai 82,9 juta penerima manfaat, program ini tidak hanya menjadi simbol kepedulian negara terhadap kesejahteraan anak bangsa, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM) jangka panjang. Percepatan program ini…

Oleh: Ricky RInaldi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi perhatian utama pemerintah sebagai upaya membangun masa depan bangsa dari fondasi yang paling mendasar: kesehatan dan gizi anak. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menyerukan gerak bersama seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk menyukseskan program ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa keberhasilan MBG bukan hanya tanggung jawab pusat, melainkan harus melibatkan daerah secara…

Jakarta – Wacana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus sistem outsourcing mendapatkan sambutan positif dari berbagai kalangan, terutama serikat pekerja dan anggota parlemen. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspirasi), Mirah Sumirat, menyoroti bahwa praktik outsourcing saat ini sudah menyimpang dari aturan awal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 kan ada pasal terkait dengan outsourcing. Di sana disebutkan kurang lebih ya kalimatnya…

JAKARTA – Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus sistem outsourcing disambut hangat kalangan serikat pekerja. Langkah ini dinilai sebagai terobosan penting dalam memperbaiki nasib jutaan pekerja Indonesia yang selama ini terjebak dalam sistem ketenagakerjaan yang dinilai tidak adil. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat menegaskan bahwa praktik outsourcing telah menjelma menjadi bentuk perbudakan modern yang meminggirkan hak-hak pekerja. Ia menyebut bahwa penghapusan…