Jakarta, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 2025 terus melakukan percepatan dalam mendistribusikan Kartu Nusuk kepada seluruh jamaah haji Indonesia. Kartu nusuk adalah identitas resmi yang wajib dimiliki oleh setiap jamaah sebagai bagian dari sistem digitalisasi layanan haji Arab Saudi. Melalui kartu ini, seluruh aktivitas jamaah, mulai dari pergerakan, akses ke fasilitas, hingga layanan kesehatan dapat terintegrasi dan dipantau secara digital oleh otoritas setempat. Kepala Daerah…

Jakarta – Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kepada jamaah haji Indonesia tahun 1446 H/2025 M, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) telah mengoperasikan dua saluran komunikasi utama: aplikasi Kawal Haji dan WhatsApp Center. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah jamaah dan keluarga mereka dalam menyampaikan pertanyaan, saran, kritik, serta aduan terkait penyelenggaraan ibadah haji. Penanggung Jawab Pengelolaan WA Center dan Kawal Haji pada PPIH Arab Saudi, Edayanti,…

Oleh: Bara Winatha )* Pemerintah melalui Kementerian Agama terus memperkuat komitmennya dalam memberikan layanan terbaik bagi jemaah haji di Tanah Suci. Seiring dengan dimulainya fase krusial pelaksanaan ibadah haji tahun 2025, sejumlah langkah strategis telah ditempuh, termasuk pengiriman Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Haji ke Arab Saudi dan percepatan distribusi kartu Nusuk. Langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan seluruh tahapan layanan ibadah haji berjalan…

Oleh : Rikcy Rinaldi )* Pemerintah melalui Kementerian Agama terus berupaya meningkatkan kualitas layanan ibadah haji tahun 2025. Berbagai langkah strategis telah diambil demi memastikan seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk. Salah satu langkah penting adalah pemantauan langsung di sembilan titik layanan utama selama pelaksanaan haji di Arab Saudi. Pemantauan ini merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh atas penyelenggaraan haji dari…

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat stabilitas sektor industri padat karya melalui deregulasi dan perlindungan tenaga kerja guna mencegah potensi PHK dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Dalam Sarasehan Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya penyederhanaan regulasi demi mendukung industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, makanan dan minuman, serta hasil tembakau yang selama ini menjadi penopang utama penciptaan lapangan kerja nasional. “Buang semua regulasi yang tidak masuk…

Jakarta – Pemerintah menegaskan pentingnya penguatan akses pembiayaan bagi sektor tekstil sebagai langkah strategis mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah tantangan global. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat pembiayaan berkelanjutan pada sektor Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), yang pada gilirannya akan membantu bertahan dari gempuran impor dan pelemahan kinerja yang berimbas pada PHK massal. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK,…

Oleh: Dhita Karuniawati )* Dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan dinamika industri yang terus berkembang, ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi isu strategis yang perlu ditangani secara kolaboratif. Pemerintah bersama pelaku usaha, serikat pekerja, dan lembaga pendidikan serta pelatihan kerja perlu memperkuat sinergi lintas sektor guna mencegah meningkatnya angka PHK, khususnya di sektor-sektor strategis seperti manufaktur, tekstil, dan elektronik. Pemerintah membentuk Satuan tugas (Satgas) khusus…

Oleh : Naura Astika Beberapa bulan terakhir, pemberitaan mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK di sejumlah sektor industri kembali mencuat ke permukaan. Namun demikian, masyarakat diminta untuk tidak terpengaruh oleh provokasi narasi tersebut karena tidak sesuai dengan realitas yang terjadi. Di tengah narasi pesimistis yang terus bergulir, ada fakta-fakta penting yang sering kali luput dari perhatian. Data terbaru dari Kementerian Perindustrian justru menunjukkan bahwa sektor…

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) kembali menegaskan komitmen kuatnya dalam melindungi dan memberdayakan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Wakil Menteri P2MI, Dzulfikar Ahmad Tawalla, menyampaikan bahwa transformasi kelembagaan KemenP2MI adalah langkah strategis untuk memastikan perlindungan menyeluruh bagi PMI, mulai dari proses pemberangkatan hingga masa purna tugas. “Kami bertekad meningkatkan kualitas pelindungan dengan pendekatan terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya pada…

Jakarta – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding melihat langsung kondisi para pekerja migran di lapangan, Karding menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan maksimal terhadap seluruh Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya mereka yang menghadapi masalah di luar negeri. “Negara hadir untuk melindungi pekerja migran Indonesia,” tegasnya. Karding berjanji pihaknya akan mengupayakan pemulangan Maimunah yang merupakan salah satu pekerja migran Indonesia agar dapat…