Jakarta - Dalam upaya mengantisipasi potensi lonjakan kasus Covid-19, Pemerintah melalui Satgas Penanganan Covid-19 dan lintas kementerian/lembaga memperketat pengawasan terhadap pelaku perjalanan luar negeri (PPLN). Kebijakan ini diambil menyusul adanya tren peningkatan kasus di sejumlah negara serta munculnya varian baru yang terdeteksi di kawasan regional. Sebagai bagian dari langkah mitigasi dini terhadap potensi lonjakan kasus Covid-19, Kementerian Kesehatan terus memantau secara ketat perkembangan situasi pandemi,…

Jakarta - Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SR.03.01/C/1422/2025 yang menekankan pentingnya peningkatan kewaspadaan di seluruh daerah. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan lonjakan kasus, dengan kemunculan varian baru seperti NB.1.8.1 di Australia dan dominasi varian MB.1.1 di Indonesia, yang merupakan bagian dari keluarga Omicron dengan tingkat keparahan lebih rendah. Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Prof. Tjandra Yoga Aditama, mengingatkan…

Oleh : Zavier Perdana )* Memasuki pertengahan tahun 2025, sejumlah negara di dunia, termasuk Indonesia, mulai kembali waspada terhadap potensi lonjakan kasus COVID-19. Meskipun pandemi global telah dinyatakan terkendali dalam dua tahun terakhir, kemunculan beberapa varian baru yang lebih mudah menular dan berpotensi kebal terhadap sebagian vaksin memunculkan kekhawatiran tersendiri. Ditambah lagi, mobilitas masyarakat yang tinggi pascapandemi dan pelonggaran berbagai protokol kesehatan memberikan ruang bagi…

Oleh : Aalisha Ratuliu )* Lima tahun sejak pertama kali mengguncang dunia, virus Covid-19 kembali menunjukkan tajinya. Sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan Hong Kong dilaporkan mengalami lonjakan kasus infeksi virus corona. Indonesia juga tidak luput dari ancaman tersebut. Awal Juni 2025, enam kasus baru terdeteksi di Jawa Barat, dan langsung ditangani oleh fasilitas kesehatan setempat untuk keperluan observasi serta…

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para pegawai BUMN, meskipun kementerian tersebut tengah melakukan efisiensi anggaran. Langkah ini menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kestabilan tenaga kerja nasional di tengah dinamika ekonomi global. Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja, termasuk posisi pendukung seperti petugas kebersihan dan satuan pengamanan, tetap…

Oleh: Aulia Citra )* Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang inklusif dan adaptif, dengan fokus utama pada perlindungan menyeluruh terhadap pekerja. Melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan dunia usaha, kebijakan ketenagakerjaan diarahkan untuk menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Fokus kebijakan ini mencerminkan upaya serius pemerintah menciptakan lingkungan kerja yang formal, aman, dan berdaya saing tinggi, seraya menyiapkan masyarakat Indonesia menyambut visi…

Oleh: Aurellia Syahputri )* Pemerintah terus menunjukkan keseriusan dalam menangani isu ketenagakerjaan yang menjadi perhatian publik, terutama terkait ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK). Langkah strategis dilakukan secara menyeluruh guna memastikan stabilitas tenaga kerja di tengah tekanan ekonomi global. Melalui berbagai kebijakan yang responsif dan adaptif, pemerintah berupaya menjaga momentum pertumbuhan lapangan kerja. Pendekatan tidak hanya dilakukan secara reaktif, tetapi juga dirancang secara terstruktur untuk menjawab…

Jakarta – Pemerintah mengambil langkah strategis dalam menghadapi potensi meningkatnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tengah dinamika ekonomi global dan nasional. Melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK, pemerintah memastikan keterlibatan lintas instansi untuk memperkuat upaya mitigasi dan penanganan ancaman gelombang PHK di berbagai sektor industri. Langkah ini merupakan wujud responsif pemerintah terhadap kondisi ketenagakerjaan yang berpotensi terdampak oleh perlambatan ekonomi, penyesuaian bisnis, serta perkembangan teknologi…

Oleh: Surya Wiguna )* Komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem peradilan nasional kembali dibuktikan melalui kebijakan yang progresif dan berani. Presiden Prabowo Subianto secara tegas menetapkan rencana kenaikan gaji hakim hingga 280 persen sebagai bagian dari reformasi struktural di lingkungan kehakiman. Keputusan ini tidak hanya merefleksikan perhatian negara terhadap kesejahteraan aparat penegak hukum, tetapi juga menggarisbawahi keseriusan pemerintah dalam membangun sistem peradilan yang bersih, mandiri, dan…

Sulawesi Utara – Pemerintah melalui Kejaksaan terus memperkuat langkah preventif dalam menangkal penyebaran judi daring yang kian marak menyasar pelajar. Melalui program nasional “Jaksa Masuk Sekolah” (JMS), Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di berbagai daerah aktif menyambangi sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi hukum, sekaligus memperingatkan bahaya perjudian daring terhadap masa depan generasi muda. Seperti yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di SMK Negeri 6 Manado.…