FOKUS-BANTEN.COM

Jakarta – Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Pembangunan Pulau Enggano, Bengkulu. Kebijakan ini diharapkan dapat segera mendorong pemerataan pembangunan di Pulau tersebut. “Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, resmi menandatangani Inpres tentang Percepatan Pembangunan Pulau Enggano di Provinsi Bengkulu. Ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan dan pemerataan pembangunan di Indonesia,” ujar Prasetyo.…

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto secara resmi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) yang ditujukan untuk mempercepat penanganan permasalahan di Pulau Enggano, Bengkulu. Keputusan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat pembangunan di wilayah terluar dan terdepan Indonesia yang selama ini masih menghadapi berbagai tantangan infrastruktur dan aksesibilitas. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa penerbitan Inpres ini merupakan hasil dari koordinasi intensif antara lembaga…

Oleh: Dewi Kartinah Soedjono Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) kembali menjadi perhatian publik usai beberapa pihak mengajukan uji formil ke Mahkamah Konstitusi. Namun yang perlu ditegaskan, proses penyusunan UU ini dilakukan tanpa tekanan atau intimidasi dari pihak pemerintah terhadap publik, bahkan justru menjamin ruang partisipasi yang luas. Tidak hanya mengikuti…

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku serta melibatkan partisipasi publik secara luas. Hal itu disampaikan Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas saat memberikan keterangan Pemerintah di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK) RI, Jakarta, Senin (24/6), terkait lima…

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melibatkan partisipasi publik secara luas. Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas menyampaikan hal tersebut dalam sidang lanjutan pengujian formal UU TNI di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (17/6) lalu. “Pembentukan UU Nomor 3…

Jakarta – Komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan laut dan sumber daya kelautan Indonesia kembali membuahkan hasil. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menangkap dua kapal ikan ilegal asal Vietnam di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau. Kedua kapal tersebut, masing-masing berukuran 120 gross ton (GT) dan 97 GT, kedapatan menggunakan alat tangkap merusak berupa pair trawl —alat tangkap yang dilarang keras di wilayah perairan Indonesia. Menteri…

Oleh : Roy Mardiyanto )* Penangkapan dua kapal ikan asing berbendera Vietnam di perairan Laut Natuna Utara menjadi cermin nyata komitmen Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan wilayah laut nasional. Operasi pengawasan yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menandai langkah progresif dalam menghadapi praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU Fishing) yang masih kerap terjadi di kawasan strategis tersebut. Ketegasan ini bukan sekadar…

Jakarta – Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan ketegasan dalam menjaga kedaulatan laut nasional. Dua kapal ikan asing berbendera Vietnam berhasil ditangkap di wilayah perairan Laut Natuna Utara oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui operasi pengawasan intensif baru-baru ini. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono, menegaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi antara petugas pengawasan dan partisipasi aktif masyarakat…

Jakarta — Fenomena judi daring atau yang juga dikenal dengan judi online (judol) kian meresahkan dan telah menjelma menjadi penyakit sosial yang merusak generasi bangsa. Tak hanya menggerogoti keuangan, kecanduan judi daring disebut memiliki dampak neurologis setara dengan kecanduan narkoba, terutama pada anak-anak dan remaja yang masih dalam tahap perkembangan. Perencana Ahli Pertama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Anisa Asri, menjelaskan bahwa tren…

Oleh: Ahmad Kurniawan )* Judi daring bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi telah menjadi penyakit sosial yang mengancam masa depan generasi muda Indonesia. Selain merusak stabilitas finansial, kecanduan terhadap judi daring juga membawa dampak serius terhadap kesehatan mental, terutama pada anak-anak dan remaja. Data terbaru dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS mengungkapkan peningkatan signifikan dalam jumlah anak usia 7–17 tahun yang mengakses internet, dari sekitar…