FOKUS-BANTEN.COM

Oleh: Puteri Utami* Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang Kedua yang diselenggarakan pada 22–26 Juni 2025 di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, menjadi momentum penting dalam memperkuat keselarasan antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya adalah membangun komunikasi yang lebih erat, memperkuat kerja sama lintas wilayah, serta menyelaraskan pelaksanaan program prioritas nasional di tingkat daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyampaikan bahwa…

Oleh Indah Rosterina )* Retret Kepala Daerah Gelombang II yang digelar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, menjadi momentum penting bagi penyelarasan program pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Lebih dari sekadar pertemuan seremonial, retret ini merupakan wujud konkret dari ikhtiar kolektif bangsa dalam menyelaraskan arah pembangunan nasional, agar dapat menjangkau hingga ke pelosok desa dengan pendekatan yang kolaboratif dan sinergis.…

Jakarta— Penyelenggaraan retret kepala daerah gelombang kedua resmi digelar pada 22 hingga 26 Juni 2025. Kegiatan yang diikuti 86 kepala daerah ini menjadi lanjutan dari retret gelombang pertama yang telah sukses dilaksanakan pada Februari lalu. Retret ini bertujuan mempererat komunikasi dan memperkuat koordinasi antardaerah guna mendorong terciptanya sinergi dalam pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menilai inisiatif ini…

Jatinangor – Pemerintah kembali menunjukkan komitmen kuat dalam menyatukan langkah pusat dan daerah demi mewujudkan pembangunan yang lebih cepat, merata, dan berpihak pada rakyat. Dalam forum strategis Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang Kedua, sinergitas lintas kementerian dan daerah ditegaskan sebagai kunci utama keberhasilan implementasi program-program prioritas nasional. Forum tersebut menjadi ruang penting bagi kepala daerah untuk menerima langsung arahan dari para menteri…

Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan program swasembada pangan nasional. Salah satu upaya strategis yang digencarkan adalah pembaharuan infrastruktur pertanian, khususnya sistem irigasi dan sumber daya air. Langkah ini sejalan dengan visi besar Indonesia menuju kedaulatan pangan dan ketahanan nasional yang tertuang dalam agenda pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Kondisi geografis Indonesia yang beragam, serta tantangan iklim…

Oleh: Irfan Nurmaji)* Pemerintah saat ini menempatkan swasembada pangan sebagai poros utama dalam pembangunan infrastruktur nasional. Fokus ini selaras dengan visi besar yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu mewujudkan kedaulatan pangan demi menjamin masa depan bangsa yang mandiri dan tangguh dalam menghadapi krisis global. Pembangunan infrastruktur tidak lagi hanya dimaknai sebagai proyek pembangunan fisik semata. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, infrastruktur diarahkan untuk memperkuat…

Jakarta – Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Fadli Zon, menegaskan bahwa keberadaan organisasi petani seperti HKTI memainkan peran strategis dalam memperkuat program swasembada pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan para petani di Indonesia. “Hal ini sejalan dengan kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) periode 2004–2014 dan kini masih menjabat sebagai Dewan Pembina…

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam mencapai swasembada pangan nasional melalui percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air, khususnya bendungan dan jaringan irigasi. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan ketersediaan air sepanjang tahun bagi lahan pertanian di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp14,54 triliun guna mendukung pembangunan dan pengelolaan sistem irigasi serta infrastruktur air lainnya sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan…

Oleh: Fahreza Saifullah *) Pemerintah mengambil langkah strategis untuk mempercepat pembangunan di kawasan terluar Indonesia, salah satunya melalui penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) tentang percepatan pembangunan Pulau Enggano di Provinsi Bengkulu. Inpres ini diterbitkan sebagai respons terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat setempat, termasuk keterisolasian akibat terbatasnya akses transportasi laut. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan percepatan guna mendukung konektivitas dan pemerataan pembangunan di wilayah-wilayah…

Oleh : Rivka Mayangsari*) Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmennya terhadap pemerataan pembangunan nasional melalui langkah strategis yang dinantikan masyarakat daerah terluar. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Pembangunan Pulau Enggano di Provinsi Bengkulu. Inpres ini menjadi tonggak penting bagi percepatan pembangunan infrastruktur dan layanan dasar di salah satu pulau paling terpencil dan strategis di Samudra Hindia. Penandatanganan Inpres tersebut…