FOKUS-BANTEN.COM

Oleh Ardiansyah Prasetya Wibawa )* Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) kini memasuki babak penting dalam sejarah pembaruan sistem hukum nasional. Pemerintah, melalui penandatanganan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh sejumlah pejabat tinggi negara seperti Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Ketua Mahkamah Agung Sunarto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Wamensesneg Bambang Eko Suharyanto, menegaskan komitmen untuk melibatkan publik…

Jakarta – Pemerintah bersama DPR RI terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat sistem hukum nasional melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang kini dilakukan secara terbuka dan partisipatif. Upaya ini menandai babak baru dalam reformasi hukum di Indonesia, sekaligus mengafirmasi pentingnya keterlibatan publik dalam setiap proses pembentukan regulasi yang menyangkut hak-hak dasar warga negara. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco…

Jakarta – Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) resmi masuk tahap lanjutan setelah pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada DPR RI. RUU KUHAP kini berstatus inisiatif DPR, dan proses pembahasan akan dilanjutkan melalui panitia kerja bersama pemerintah. Salah satu isu utama dalam revisi KUHAP adalah belum dicantumkannya Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dalam draf RUU terbaru. Hakim Agung Kamar…

JAKARTA – Fenomena kecanduan di tengah masyarakat terus meluas, dan kini, badai baru hadir dalam bentuk judi daring yang tak hanya menyasar rakyat kecil, namun juga merambah ke lingkungan elite dan generasi muda. Keberadaan judi daring bukan lagi isu pinggiran, melainkan ancaman nyata yang menggerus nilai moral, merusak tatanan sosial, dan melemahkan daya juang generasi penerus bangsa. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),…

Jakarta – Pemerintah terus berkomitmen dalam memperkuat ketahanan pangan na-sional melalui program transformasi lahan tidur menjadi lahan produktif. Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan yang adaptif terhadap krisis iklim dan proaktif menghadapi dinamika geopolitik global. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan jutaan hektare lahan tidur di berbagai daerah kini mulai digarap dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah. “Kami…

Kalimantan Timur – Pemerintah terus mengakselerasi upaya menuju swasembada pangan nasional melalui penguatan peran Brigade Pangan, khususnya di Kalimantan Timur. Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa keberadaan Brigade Pangan menjadi ujung tombak da-lam mencapai ketahanan dan kedaulatan pangan di wilayahnya. “Brigade Pangan yang sudah terbentuk dan tersebar di kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur harus menjadi motor penggerak mewujudkan swasembada pangan di Benua Etam,” ujar…

Oleh: Bara Winatha*) Upaya mewujudkan swasembada pangan terus menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia dalam menghadapi tantangan global dan domestik terkait ketahanan pangan. Berbagai strategi telah digulirkan, salah satunya adalah optimalisasi lahan suboptimal dan pengembangan komoditas perkebunan rakyat. Langkah ini dipandang sebagai solusi atas keterbatasan lahan produktif dan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan yang berkelanjutan. Kepala Organisasi Riset Pertanian dan Pangan Badan Riset dan Inovasi Nasional…

Oleh: Saprudin Hartono *) Pemerintah tengah mengakselerasi langkah-langkah strategis dalam mendorong tercapainya swasembada pangan nasional. Upaya ini mencakup berbagai aspek mulai dari pembangunan infrastruktur pertanian, penguatan distribusi air, hingga integrasi lintas sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Fokus utama diarahkan pada peningkatan produktivitas lahan dan efisiensi sistem pertanian nasional untuk menjawab tantangan global seperti perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, serta dinamika pasar pangan. Salah satu langkah konkret…

Jakarta – Penyusunan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional In-donesia (UU TNI) ditegaskan oleh pemerintah bahwa proses penyusunan telah berjalan transparan dan melibatkan ragam pemangku kepentingan strategis yang relevan dari berbagai sektor. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan bahwa se-tiap tahapan legislasi berjalan sesuai mekanisme hukum yang berlaku dan memenuhi asas partisipasi bermakna. Kepastian tersebut ditegaskan dalam sidang lanjutan uji formil terhadap…