FOKUS-BANTEN.COM

Oleh : Gavin Asadit )* Upaya mempercepat penyediaan perumahan rakyat melalui Program 3 Juta Rumah kembali memperoleh dorongan besar menyusul langkah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam memperkuat kemandirian pembiayaan nasional. Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengatasi backlog perumahan yang masih mencapai lebih dari 12 juta unit, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Danantara, lembaga investasi…

Oleh:: Mahmud Sutramitajaya)* Sektor perumahan menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang tidak hanya menyentuh aspek fisik, tetapi juga berkontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya memperkuat sektor ini, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) tampil sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan di bidang perumahan dengan komitmen besar mendukung kredit usaha rakyat (KUR) senilai Rp130 triliun. Dukungan strategis ini merupakan bukti nyata…

Jakarta — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mene-gaskan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan rakyat dengan menyalurkan pembiayaan sebesar Rp130 triliun untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan komitmen Danantara mendukung program perumahan rakyat adalah bentuk ke-mandirian Republik Indonesia kuat berdiri di atas kaki sendiri. “Saya sudah bicarakan dengan Bapak Presiden bahwa untuk kementerian kami…

Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menjalin kolaborasi strategis dengan pemerintah dalam upaya mempercepat akses terhadap hu-nian layak bagi masyarakat Indonesia. BPI Danantara memberikan dukungan penuh terhadap Program 3 Juta Rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Per-mukiman (PKP) dengan menyalurkan bantuan modal sebesar Rp130 triliun. Dana tersebut akan diproyeksikan sebagai bagian dari restrukturisasi dan pengem-bangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang secara…

Oleh : Michelle Putri Santoso )* Pupuk merupakan komponen vital dalam sistem pertanian modern, terutama bagi negara agraris seperti Indonesia yang tengah menapaki jalan menuju swasembada pangan. Dalam konteks ini, distribusi pupuk bersubsidi memainkan peranan sangat penting, tidak hanya sebagai sarana produksi tetapi juga sebagai penentu keberhasilan ketahanan pangan nasional. Ketersediaan pupuk yang memadai dan tepat waktu pada awal musim tanam menjadi syarat mutlak bagi…

Oleh : Ricky Rinaldi )* Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk mewujudkan swasembada pangan nasional melalui langkah-langkah nyata dan strategis. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah mulai membenahi sejumlah tantangan struktural di sektor pertanian yang selama ini menghambat produktivitas petani. Mulai dari masalah kelangkaan pupuk, keterbatasan air, bibit, fluktuasi harga hasil tani, hingga kehadiran mafia yang mempermainkan sektor pertanian,…

Jakarta — Pemerintah Indonesia mencatatkan tonggak bersejarah dalam sektor ketahanan pangan dengan keberhasilan menembus stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 4 juta ton. Ini merupakan capaian tertinggi sejak Indonesia merdeka, sekaligus menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan swasembada pangan nasional yang berkelanjutan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemandirian pangan menjadi prioritas utama pemerintah. “Saya tidak akan tenang sebelum Indonesia swasembada pangan. Setiap provinsi harus swasembada. Setiap…

Jakarta – Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menegaskan bahwa swasembada pangan menjadi prioritas strategis pemerintah untuk menjaga kedaulatan bangsa. Ia menekankan bahwa seluruh program Kementerian Pertanian (Kementan) disusun demi kepentingan nasional jangka panjang. “Tentu saja Kementan mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi kepentingan besar tidak bisa dikalahkan dengan segelintir orang,” kata Sudaryono saat berbincang dalam program Pro3 RRI. Ia menjelaskan bahwa pemerintah…

Oleh : Rani Ananda )* Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas melalui penguatan lembaga penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinet secara tegas menekankan bahwa praktik korupsi adalah musuh utama pembangunan nasional, yang harus diberantas hingga ke akar-akarnya. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, sumber…

Oleh: Nolam Francesca )* Dalam beberapa waktu terakhir, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi kembali menjadi sorotan publik. Isu-isu yang berkembang kerap memunculkan keraguan terhadap netralitas aparat penegak hukum. Namun, di tengah terpaan berbagai kritik dan opini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum secara tegas, profesional, dan tanpa pandang bulu. Jaksa Agung, ST Burhanuddin, dengan tegas menyatakan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional dan…