Pemerintah Terbitkan PP 28/2025 Beri Kepastian Izin Investasi

Pemerintah Terbitkan PP 28/2025 Beri Kepastian Izin Investasi

Jakarta – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR), sebagai upaya terbaru untuk memberikan kepastian hukum dan mendorong epastian waktu dalam proses perizinan investasi. Aturan ini menetapkan batas waktu yang jelas untuk seluruh proses perizinan dan menerapkan sistem otomatisasi bagi izin yang tidak diproses tepat waktu. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Sekretaris Utama BKPM, Heldy Satrya…
Wacana Pemakzulan Gibran Tidak Mungkin Dilakukan, Masyarakat Fokus Kawal Pemerintahan

Wacana Pemakzulan Gibran Tidak Mungkin Dilakukan, Masyarakat Fokus Kawal Pemerintahan

Jakarta – Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat ke ruang publik. Namun, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa wacana tersebut nyaris mustahil untuk terjadi. Ia bahkan mengimbau masyarakat agar tidak larut dalam isu yang hanya menambah kegaduhan politik dan justru berpotensi menghambat kinerja pemerintahan yang baru berjalan. “Sudah tiga partai tolak pemakzulan. Apa tidak cukup untuk yakinkan, pemakzulan tidak…
Wapres Gibran Sah Dipilih Rakyat, Hentikan Wacana Pemakzulan

Wapres Gibran Sah Dipilih Rakyat, Hentikan Wacana Pemakzulan

Isu pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat di ruang publik. Namun, wacana ini tidak hanya melemahkan sistem demokrasi, tetapi juga mengancam stabilitas pemerintahan yang masih dalam masa awal bekerja. Sudah saatnya kita sebagai warga negara menolak segala bentuk provokasi pemakzulan yang tidak berdasar.   Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran membutuhkan ruang kerja yang tenang dan…
Hormati Konstitusi, Tolak Provokasi Pemakzulan Wapres Gibran

Hormati Konstitusi, Tolak Provokasi Pemakzulan Wapres Gibran

Jakarta – Desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat setelah Forum Purnawirawan TNI mengirimkan surat resmi kepada DPR dan MPR. Namun, respons tenang dan tegas dari kalangan legislatif menandai bahwa langkah tersebut dinilai tidak berdasar dan berpotensi merusak stabilitas politik nasional. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, meminta semua pihak untuk tidak terbawa arus provokasi yang berpotensi menimbulkan kegaduhan politik. Ia menegaskan…
Pemerintah Pastikan Tindak Tegas Praktik Prostitusi di IKN

Pemerintah Pastikan Tindak Tegas Praktik Prostitusi di IKN

Oleh : Zainudin Rahman )* Penataan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai simbol masa depan Indonesia tidak hanya mencakup pembangunan fisik dan infrastruktur, tetapi juga pembangunan karakter lingkungan yang bersih, tertib, dan bebas dari praktik-praktik menyimpang. Dalam beberapa waktu terakhir, muncul kembali isu mengenai keberadaan pekerja seks komersial (PSK) di sekitar kawasan IKN. Meski informasi tersebut mengemuka dari data lama yang beredar ulang di media sosial,…
Pemerintah Tegas Tindak Praktik Prostitusi, IKN Dipastikan Bebas dari PSK

Pemerintah Tegas Tindak Praktik Prostitusi, IKN Dipastikan Bebas dari PSK

Penajam Paser Utara – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menegaskan komitmennya menjaga integritas dan citra kawasan IKN sebagai pusat pemerintahan yang bersih dan tertib. Berbagai isu mengenai keberadaan pekerja seks komersial (PSK) di wilayah tersebut telah ditanggapi secara serius dengan penindakan langsung di lapangan. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan tidak ada praktik prostitusi di kawasan inti IKN. Pihaknya langsung melakukan penertiban apabila ada indikasi…
Pemerintah Pastikan Kawasan IKN Bebas PSK dan Praktik Prostitusi

Pemerintah Pastikan Kawasan IKN Bebas PSK dan Praktik Prostitusi

Jakarta, Pemerintah memastikan bahwa kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, bebas dari praktik prostitusi dan pekerja seks komersial (PSK). Klarifikasi ini disampaikan langsung oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menanggapi kekhawatiran publik usai beredarnya laporan mengenai adanya aktivitas prostitusi di sekitar wilayah tersebut. Ditegaskannya, lokasi yang menjadi sorotan sebenarnya berada di Kecamatan Sepaku, yang berjarak sekitar 3 kilometer dari inti…
Kematian ASN Kemlu Terus Diselidiki, Hormati Proses Hukum yang Berlaku

Kematian ASN Kemlu Terus Diselidiki, Hormati Proses Hukum yang Berlaku

Jakarta — Proses penyelidikan atas kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Arya Daru Pangayunan, masih terus berlangsung intensif. Polisi pun telah memeriksa lima orang saksi, termasuk istri dan rekan kerja korban. “Kita telah melakukan pemeriksaan terhadap lima orang saksi, ya istri korban, rekan korban, penjaga, kemudian teman-teman tetangga,” ujar Wakil Kepala Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Sigit Karyono. Pihak kepolisian juga telah…
Kematian Diplomat Muda, Publik Diminta Tak Berspekulasi dan Hormati Proses Hukum

Kematian Diplomat Muda, Publik Diminta Tak Berspekulasi dan Hormati Proses Hukum

Jakarta — Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI meminta publik untuk tidak mengaitkan kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan dengan pekerjaan yang pernah dijalaninya. Permintaan ini disampaikan untuk meredam spekulasi liar yang beredar di tengah masyarakat. Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Judha Nugraha, menyampaikan bahwa Arya Daru memang pernah menjadi saksi dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO), namun hal tersebut tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan…
Pemerintah Komitmen Tuntaskan Kasus Kematian Diplomat, Masyarakat Diminta Tak Kaitkan dengan TPPO

Pemerintah Komitmen Tuntaskan Kasus Kematian Diplomat, Masyarakat Diminta Tak Kaitkan dengan TPPO

Oleh: Aldo Setiawan Fikri )* Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengungkap secara tuntas kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Arya Daru Pangayunan, yang ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mencurigakan di indekosnya, Menteng, Jakarta Pusat, pada 8 Juli 2025. Di tengah maraknya spekulasi publik, pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tidak mengaitkan peristiwa tragis tersebut dengan isu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang pernah ditangani almarhum.…