FOKUS-BANTEN.COM

Oleh : Umar Adi Susanto )* Pemerintah terus membuktikan keberpihakannya kepada rakyat melalui program rumah subsidi yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Upaya ini patut diapresiasi sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kepemilikan rumah masih menjadi tantangan besar bagi jutaan keluarga Indonesia, terutama mereka yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggulirkan dua…

JAKARTA — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat terjalinnya kolaborasi secara lintas sektor untuk dapat melindungi para pekerja migran Indonesia dari adanya praktik TKI ilegal dan perdagangan manusia. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menegaskan bahwa perlindungan pekerja migran memerlukan sebuah kerja sama yang solid dari berbagai pihak. “Kita harus menyatukan hati dan langkah,” ucapnya. “Program perlindungan PMI tidak…

JAKARTA — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan berbagai macam langkah yang konkret untuk dapat semakin meningkatkan perlindungan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI). Mengenai hal tersebut, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menegaskan bahwa Jawa Timur menjadi satu-satunya provinsi yang telah memiliki Peraturan Daerah tentang perlindungan buruh migran. Hal itu disampaikannya saat bertemu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar…

Oleh : Dendy Prasetya )* Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mempertegas bagaimana komitmen kuatnya dalam memastikan terwujudnya pembangunan sumber daya manusia sehingga bisa berjalan secara berkeadilan dan merata di seluruh pelosok Tanah Air. Upaya tersebut menjadi salah satu langkah konkret yang terlihat pada kebijakan perlindungan dan pemberdayaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang selama ini menjadi salah satu penopang perekonomian nasional. Menteri…

Oleh : Rahayu Kirani )* Pemerintah mempertegas komitmennya untuk senantiasa menghadirkan suatu kebijakan yang tidak hanya berfokus pada perlindungan semata, tetapi juga pada pemberdayaan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI). Terkait hal itu, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding menilai bahwa Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu contoh provinsi yang berhasil menempatkan diri di garis terdepan dalam implementasi kebijakan tersebut melalui keberadaan Peraturan…

Oleh: Maria Wanimbo* Papua adalah bagian sah dan tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Fakta ini tidak lahir dari klaim sepihak, melainkan melalui proses historis dan hukum yang telah diakui secara internasional. Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 merupakan tonggak utama dalam proses tersebut. Diselenggarakan di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Pepera menjadi mekanisme resmi yang menegaskan keinginan rakyat Papua untuk tetap berada…

Oleh : Melianus Yikwa )* Papua merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan status tersebut tidak lahir dari manipulasi sepihak ataupun tindakan koersif. Sebaliknya, posisi Papua dalam NKRI lahir melalui tahapan historis, yuridis, dan politik yang sesuai dengan norma internasional. Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969 menjadi tonggak penting yang membuktikan bahwa keinginan masyarakat Papua telah disalurkan dalam kerangka yang sah…

Papua– Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 menjadi tonggak sejarah yang menegaskan Papua sebagai bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelaksanaan Pepera di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi bukti kuat bahwa integrasi Papua ke dalam Indonesia bukanlah hasil klaim sepihak, melainkan melalui proses legal dan diplomasi yang diakui secara internasional. Pegiat sejarah Papua, Yohannis Samuel Nusi, menegaskan bahwa Pepera merupakan hasil dari…

Jayapura - Integrasi Papua ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kembali ditegaskan sebagai sah secara hukum dan diakui secara internasional. Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969 merupakan tonggak utama dalam proses tersebut, sesuai dengan amanat Perjanjian New York antara Indonesia dan Belanda. Proses PEPERA berlangsung dari 14 Juli hingga 4 Agustus 1969 sebagai bagian dari implementasi Perjanjian New York 1962. Perjanjian tersebut memberikan…

Oleh: Melianus Tabuni )* Pemerintah kembali menegaskan bahwa kehadiran Sekretariat Badan Khusus Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BK Papua) di Jayapura bukan berarti Wakil Presiden akan berkantor tetap di Papua. Penempatan ini adalah strategi kelembagaan yang bersifat administratif untuk mendekatkan layanan dan mempercepat proses pembangunan di Papua secara lebih nyata, sekaligus menepis spekulasi publik yang berkembang. Penjelasan ini menjadi penting agar tidak terjadi salah tafsir…