FOKUS-BANTEN.COM

Oleh : Rivka Mayangsari*) Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama di desa dan wilayah tertinggal, melalui peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Inisiatif strategis ini diyakini menjadi langkah konkret dalam mengentaskan kemiskinan serta memperkuat kemandirian ekonomi rakyat dari bawah. Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, menyampaikan keberadaan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan bagian dari upaya…

Oleh: Bara Winatha)* Pemerintah terus berkomitmen untuk menghapus kemiskinan struktural melalui kebijakan pendidikan yang inklusif dan terjangkau. Salah satu program unggulan yang kini menjadi perhatian publik adalah Sekolah Rakyat, gagasan Presiden Prabowo Subianto yang mulai resmi beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026. Program ini dirancang sebagai solusi terobosan untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi dengan memberikan akses pendidikan bermutu secara gratis kepada anak-anak dari keluarga miskin…

Oleh: Lestari Wulandari )* Pemerintah tengah mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program ini menjadi salah satu agenda prioritas nasional yang diarahkan untuk memperluas akses ekonomi masyarakat, khususnya di tingkat desa dan kelurahan. Dalam rapat terbatas yang dipimpin secara virtual oleh Presiden Prabowo Subianto, dibahas langkah-langkah percepatan pelaksanaan koperasi sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Inisiatif ini bukan…

Oleh : Andika Utama )* Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam menghadirkan pemerataan pendidikan di seluruh penjuru tanah air melalui berbagai inovasi strategis. Salah satu langkah terbaru yang diambil adalah peluncuran program Sekolah Rakyat. Program ini dirancang sebagai pilar utama dalam mendekatkan akses pendidikan kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil, terluar, dan tertinggal, sekaligus sebagai upaya nyata mempersempit kesenjangan pendidikan antara kota besar dengan kawasan pedesaan…

Oleh : Adi Kurniawan )* Perjudian daring atau judi online bukan sekadar masalah hukum, tetapi telah menjadi ancaman serius terhadap ketahanan keluarga, mental anak muda, dan stabilitas ekonomi masyarakat kecil. Pemerintah telah mengambil langkah tegas melalui kebijakan pemutusan akses dan pelacakan transaksi, namun upaya ini harus diperkuat dengan kesadaran publik. Apresiasi pantas diberikan kepada semua pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan para psikiater, yang…

Oleh: Puteri Arta Lestari )* Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang transparan, profesional, dan akuntabel. Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut adalah kepastian hukum dan transparansi yang diterapkan dalam pengangkatan Wakil Menteri (Wamen) sebagai komisaris di berbagai perusahaan BUMN. Langkah ini bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga merupakan strategi sinergis yang bertujuan…

Oleh Arif Nugroho )* Penempatan para wakil menteri (Wamen) sebagai komisaris di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir. Kebijakan ini kembali mencuat setelah sejumlah penunjukan resmi diumumkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) masing-masing perusahaan negara. Namun demikian, pemerintah memastikan bahwa langkah tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak menimbulkan konflik kepentingan, selama dijalankan dengan profesionalisme dan…

Jakarta – Pemerintah menegaskan penunjukan wakil menteri (Wamen) sebagai komi-saris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilakukan berdasarkan kebutuhan strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Hal ini disampaikan setelah Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti buka suara mengenai penugasannya sebagai Komisaris Utama PT Sarinah (Persero). Dyah Roro Esti menegaskan bahwa tugas utamanya tetap mendahulukan kepentingan negara. Ia memastikan penugasan ini justru saling mendukung dan…

Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menyatakan bahwa kehadiran Wakil Menteri (Wamen) sebagai komisaris di perusahaan BUMN tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membawa keuntungan strategis. Menurutnya, para Wamen memiliki kelebihan dalam akses, jejaring, dan kekuatan untuk mendorong sinkronisasi kebijakan, yang dibutuhkan dalam memperkuat tata kelola korporasi negara. “DPR RI sangat memahami bahwa wamen yang duduk sebagai komisaris memiliki kelebihan akses,…

Jakarta – Dalam upaya memperkuat perekonomian masyarakat berbasis kebersamaan, Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai inisiatif kolektif yang mendorong semangat ekonomi gotong royong di tingkat akar rumput. Koperasi ini dirintis dari berbagai latar belakang profesi yang memiliki kesadaran bersama untuk membangun kemandirian ekonomi berbasis solidaritas, produksi lokal, dan keadilan distribusi. Dengan fokus utama pada penguatan sektor riil seperti pertanian, peternakan, UMKM, hingga pengelolaan pasar rakyat.…