FOKUS-BANTEN.COM

Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa program Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025 telah berjalan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Hingga awal Juli 2025, sebanyak 8,3 juta pekerja formal telah menerima bantuan senilai Rp600.000. Angka ini merupakan bagian dari target nasional sebanyak 17,3 juta penerima yang dijadwalkan akan selesai dalam waktu dekat. Penyaluran BSU 2025 dilakukan melalui dua…

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga daya beli dan kesejahteraan pekerja di tengah dinamika perekonomian global yang masih memerlukan kewaspadaan. Melalui penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025, negara berupaya memberikan bantalan sosial yang efektif, khususnya kepada pekerja dengan penghasilan rendah yang terdampak oleh tekanan ekonomi global dan dinamika sektor ketenagakerjaan nasional. Program BSU tahun 2025 ini disalurkan melalui Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama…

Jakarta – Pemerintah menggulirkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025 sebagai bagian dari strategi memperkuat jaring pengaman sosial bagi para pekerja. Program ini diharapkan dapat menjaga daya beli dan ketahanan ekonomi pekerja di tengah dinamika ekonomi global dan nasional. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat perannya se-bagai mitra strategis Pemerintah dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyara-kat dan meningkatkan kesejahteraan pekerja…

Jakarta — Pembahasan lanjutan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kembali digelar di Gedung DPR RI dengan fokus utama pada perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Agenda ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dan legislatif dalam membangun sistem peradilan yang lebih adil dan inklusif. Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, menyatakan DPR memberikan perhatian serius terhadap keberadaan kelompok masyarakat…

Jakarta — Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terus menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi nasional. Hal ini tercermin dalam agenda audiensi terbuka yang digelar di Gedung DPR, guna membahas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan bahwa DPR secara aktif membuka ruang dialog bagi masyarakat sipil, termasuk organisasi-organisasi yang…

Oleh : Denov Afrisal )* Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) tengah menjadi sorotan publik. Di tengah berbagai kekhawatiran akan transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi, langkah pemerintah dan DPR mengadakan audiensi terbuka dengan kelompok masyarakat menjadi angin segar bagi demokrasi. Kegiatan audiensi ini merupakan bukti konkret bahwa pembahasan RKUHAP tidak dilakukan secara tertutup atau terburu-buru, melainkan terbuka terhadap masukan dan kritik…

Oleh : Faranisa Diajeng )* Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan bahwa proses revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) akan berjalan dengan prinsip keterbukaan dan partisipasi publik. Komitmen ini tercermin dari langkah Komisi III DPR yang mengawali pembahasan RKUHAP dengan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah elemen masyarakat sipil, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK, Komnas Perempuan, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri…

Jakarta – Upaya pemerintah dalam mewujudkan program pembangunan 3 juta rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk pelaku swasta dan lembaga keuangan. Langkah konkret ini terlihat dari pembangunan Perumahan Cordova Emerald Estate di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Pembangunan yang direncanakan mencapai 900 unit rumah subsidi ini merupakan bentuk nyata sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam menyediakan hunian…

Oleh: Marcus Wonda *) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan pelajar. Di Papua, program ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup melalui penyediaan makanan sehat yang terjangkau dan berbasis potensi lokal. Pelaksanaan MBG dirancang agar adaptif terhadap kondisi geografis dan sosial budaya Papua, serta didukung…

JAYAPURA – Penetapan Universitas Cenderawasih (Uncen) sebagai Regional Centre of Excellence (RCOE) untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Tanah Papua membawa angin segar bagi percepatan pembangunan manusia di kawasan timur Indonesia. Keputusan pemerintah ini menjadi penanda bahwa pendekatan berbasis pengetahuan lokal, riset, dan kolaborasi lintas sektor menjadi strategi utama pemerintah dalam memperluas jangkauan dan efektivitas MBG di Papua. Pelaksana Tugas Staf Ahli Gubernur Papua…