FOKUS-BANTEN.COM

Pemerintah menegaskan sikapnya untuk tidak mencampuri proses hukum yang tengah berjalan terkait kasus dugaan keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, dalam perkara perlindungan situs judi daring. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menyatakan bahwa pemerintah menghormati sepenuhnya proses hukum yang berlangsung dan menyerahkan penanganannya kepada lembaga yang berwenang. “Pemerintah itu menghormati proses hukum. Jadi, biarkan saja proses hukum ini berjalan. Dan…

Pemerintah menegaskan tidak akan mencampuri proses hukum terkait kasus dugaan keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dalam perkara perlindungan situs judi daring. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menekankan pentingnya memberi ruang penuh bagi aparat penegak hukum untuk bekerja secara independen. “Pemerintah itu menghormati proses hukum. Jadi, biarkan saja proses hukum ini berjalan. Dan kita yakin proses hukum ini akan membuka…

Oleh : Naya Santika )* Kebijakan perumahan rakyat merupakan salah satu wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak dasar masyarakat atas tempat tinggal yang layak dan terjangkau. Dalam upaya menjawab tantangan pemenuhan kebutuhan hunian, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat melalui langkah konkret menjaga stabilitas harga rumah subsidi. Keputusan untuk tidak menaikkan harga rumah subsidi pada tahun ini menjadi bagian…

Oleh: Bara Winatha )* Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan rakyat melalui program-program strategis. Salah satu yang kini semakin dirasakan manfaatnya adalah program rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), serta para pekerja swasta. Program ini diwujudkan melalui skema Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera berbasis Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dikelola Badan Pengelola Tabungan…

Oleh : Alex Syamsuddin )* Dinamika global yang terus bertransformasi dengan cepat, kerja sama internasional menjadi elemen kunci untuk memastikan stabilitas ekonomi dan ketahanan geopolitik. Indonesia, kini menapaki babak baru dalam kemitraan strategis global melalui tercapainya kesepakatan perdagangan bebas dengan Uni Eropa dalam Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam pertemuan dengan Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen…

Oleh: Silvia AP )* Kesepakatan Indonesia dengan Uni Eropa menjadi tonggak penting dalam membangun fondasi baru kerja sama strategis di bidang ekonomi. Dalam lanskap global yang terus berubah, kedua pihak memandang perlu adanya keterhubungan yang lebih erat demi memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan saling menguntungkan. Kesepakatan ini mencerminkan kematangan hubungan diplomatik dan kepentingan bersama untuk memperluas peluang ekonomi melalui pendekatan yang inklusif dan…

Brussel, Uni Eropa dan Republik Indonesia secara resmi telah menyepakati pembentukan kemitraan strategis yang komprehensif. Kesepakatan ini diumumkan dalam pernyataan pers bersama antara Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, dan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang dilangsungkan di Gedung Berlaymont, Kantor Pusat Uni Eropa, Brussel, Belgia. Kemitraan strategis tersebut mencakup tiga pilar utama, yakni peningkatan perdagangan melalui Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), penguatan kerja…

Jakarta – Pemerintah membuka peluang masuknya investasi asing dalam pembangunan infrastruktur strategis nasional, termasuk proyek tanggul laut raksasa, seiring tercapainya political agreement dalam Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Kesepakatan yang telah dinegosiasikan selama hampir satu dekade ini menandai fase baru dalam hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa. Melalui IEU-CEPA,…

Jakarta – Pemerintah memastikan bahwa rumah subsidi akan kembali menggunakan konsep tipe 36 sebagai standar utama hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini tertuang dalam revisi Keputusan Menteri PUPR terkait Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang menjadi acuan penyelenggaraan program rumah subsidi di seluruh Indonesia. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, menjelaskan bahwa perubahan ini dilakukan…

Oleh: Dhita Karuniawati )* Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial dan subsidi. Salah satu program unggulan yang kembali digulirkan pada tahun 2025 adalah Bantuan Subsidi Upah (BSU). Program ini ditujukan bagi para pekerja dengan penghasilan rendah sebagai bentuk perlindungan sosial di tengah tekanan ekonomi global, inflasi, serta tantangan daya beli masyarakat yang masih fluktuatif. Dengan penyaluran BSU 2025,…