FOKUS-BANTEN.COM

Jakarta — Pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi maraknya praktik kecurangan pangan. Melalui kerja nyata dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah menindak tegas praktik pengoplosan beras demi melindungi hak konsumen dan menciptakan sistem pangan nasional yang sehat, adil, dan transparan. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengungkap bahwa hasil pengujian laboratorium menunjukkan 212 merek beras yang beredar di pasaran terbukti tidak sesuai dengan standar mutu. Praktik curang…

Jakarta — Pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi maraknya praktik kecurangan pangan. Melalui kerja nyata dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah menindak tegas praktik pengoplosan beras demi melindungi hak konsumen dan menciptakan sistem pangan nasional yang sehat, adil, dan transparan. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengungkap bahwa hasil pengujian laboratorium menunjukkan 212 merek beras yang beredar di pasaran terbukti tidak sesuai dengan standar mutu. Praktik curang…

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat pengawasan distribusi beras di berbagai daerah sebagai langkah strategis untuk mencegah peredaran beras oplosan yang merugikan masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan melibatkan instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta stakeholder terkait guna memastikan kualitas beras yang beredar di pasar tetap terjamin. Wakil Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten, Rizky Puspitasari, menegaskan pengetatan distribusi dilakukan melalui proses…

JAKARTA — Pemerintah meluncurkan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Koperasi Desa Merah Putih Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten pada 21 Juli 2025. Peluncuran tersebut menjadi salah satu tonggak yang penting dalam upaya pemerintah untuk terus memperkuat terwujudnya kemandirian ekonomi nasional melalui pemberdayaan koperasi desa dan kelurahan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut bahwa peluncuran Kopdes Merah Putih dan Koperasi Kelurahan Merah Putih merupakan…

JAKARTA — Pemerintah meresmikan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, pada 21 Juli 2025. Peluncuran ini menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi nasional melalui penguatan koperasi desa dan kelurahan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut bahwa peluncuran Koperasi Desa (Kopdes) dan Koperasi Kelurahan (Kopkel) Merah Putih merupakan perintah yang diberikan secara langsung oleh Presiden Prabowo. “Presiden…

Oleh : Umar Adi Susanto )* Peresmian Koperasi Merah Putih oleh Pemerintah di Klaten-Jawa Tengah menandai terlaksananya babak baru dalam pembangunan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Peluncuran koperasi tersebut bukan hanya menjadi sekadar ajang seremoni secara administratif belaka, justru merupakan pertanda dari adanya simbol yang nyata terkait gotong royong ekonomi nasional yang menekankan pada aspek partisipasi masyarakat dari desa dan kelurahan sebagai penggerak utama perekonomian bangsa.…

Oleh : Jaka Budiman )* Peluncuran Koperasi Desa Merah Putih oleh Pemerintah pada tanggal 21 Juli 2025 menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat terwujudnya kemandirian ekonomi rakyat. Kehadirannya menjadi bukti yang sangat nyata dari terjalinnya sinergi antar berbagai pihak dalam mendorong pembangunan ekonomi menjadi lebih inklusif dari desa hingga kelurahan di seluruh Indonesia. Membahas mengenai peluncuran KDMP, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan bahwa terwujudnya…

Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia, Dr. Edi Hasibuan mengatakan vonis 4,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada mantan menteri perdagangan Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula periode 2015–2016, telah tepat dan sah. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia, Dr. Edi Hasibuan saat berada di Jakarta Minggu 20/07/2025. Menurut Edi Hasibuan bahwa vonis 4,5…

Jakarta, 20 Juli 2025 – Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong yang divonis 4,5 tahun penjara terus menjadi perhatian publik. Namun di tengah beragam opini yang berkembang, sejumlah pakar hukum menegaskan pentingnya menghormati putusan pengadilan sebagai bagian dari proses hukum yang sah. Salah satunya datang dari Dr. Drs. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H, Direktur Eksekutif LEMKAPI (Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia),…