FOKUS-BANTEN.COM

Oleh: Marina Sudrajat *) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat ini tengah membahas Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) sebagai bagian dari agenda reformasi sistem peradilan pidana. Pembaruan ini bertujuan menyesuaikan perangkat hukum acara pidana dengan perkembangan kebutuhan hukum, dinamika masyarakat, serta tuntutan perlindungan hak asasi manusia. Prosesnya dirancang agar berjalan terbuka dan inklusif, dengan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan hasil akhir yang lebih…

Oleh: Rivka Mayangsari*) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) bukanlah buah pemikiran eksklusif segelintir elite politik, melainkan hasil dari proses panjang yang terbuka dan melibatkan partisipasi publik. Dalam upaya membenahi sistem hukum acara pidana di Indonesia agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, DPR RI memastikan bahwa pembahasan RKUHAP dijalankan dengan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyatakan bahwa seluruh…

JAKARTA – Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kembali menegaskan komitmen DPR RI dan pemerintah untuk menjadikan proses legislasi sebagai ruang dialog terbuka yang inklusif dan akuntabel. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa seluruh proses penyusunan RKUHAP dilakukan secara transparan dan dapat dipantau langsung oleh publik melalui kanal resmi milik DPR. “Saya tegaskan, seluruh dokumen RKUHAP lengkap dan selalu diperbarui.…

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) disusun dengan tujuan utama untuk memperkuat keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Penegasan ini disampaikan dalam berbagai forum diskusi publik dan audiensi antara DPR RI, pemerintah, dan berbagai elemen masyarakat sipil sebagai bentuk komitmen terhadap proses legislasi yang transparan dan partisipatif. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menegaskan bahwa pembaruan KUHAP…

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa distribusi Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025 telah mencapai 85 persen dari total sasaran penerima. Capaian ini menjadi indikasi positif bahwa program perlindungan sosial yang bertujuan meningkatkan daya beli pekerja dan menjaga kestabilan ekonomi nasional berjalan sesuai target. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) sudah mencapai setidaknya 85 persen dari total sekitar…

Jakarta — Pemerintah mengumumkan sebanyak 15 juta pekerja telah menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) guna mendukung kesejahteraan pekerja di tengah tantangan ekonomi global. Program BSU ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi daya beli pekerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Penyaluran bantuan ini telah dilakukan secara bertahap, serta bekerja sama dengan berbagai instansi dan lembaga perbankan yang ditunjuk. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya…

Oleh: Aulia Sofyan Harahap )* Bantuan Subsidi Upah (BSU) kembali menjadi instrumen strategis pemerintah dalam menjaga roda perekonomian nasional, khususnya di sektor ketenagakerjaan. Pemerintah terus memperkuat penyaluran BSU dengan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih ketat agar tujuan utama program ini dapat tercapai, yaitu memastikan kesejahteraan pekerja tetap terjaga di tengah tantangan ekonomi global. Penyaluran BSU yang menyasar pekerja formal dengan penghasilan di bawah Rp…

Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah terus mengintensifkan pengawasan terhadap proses penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada para pekerja dengan penghasilan rendah pada Juli 2025. Langkah ini dilakukan demi memastikan program bantuan tersebut berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap daya beli masyarakat pekerja. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menyatakan bahwa hingga pertengahan Juli, sebanyak 13,8 juta pekerja telah menerima bantuan…

Oleh: Bara Winatha*)   Praktik curang dalam tata niaga beras nasional kembali menjadi sorotan publik setelah Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap maraknya peredaran beras oplosan yang tidak sesuai dengan label dan mutu. Pemerintah menyatakan komitmennya untuk memberantas praktik oplosan ini secara sistemik melalui sinergi lintas lembaga negara. Kasus kecurangan dalam peredaran beras ini merusak kepercayaan konsumen dan juga mencederai sistem ketahanan pangan nasional. Anggota Komisi IV…

Oleh : Andhika Utama )*   Peredaran beras oplosan kembali menjadi perhatian serius pemerintah. Kasus yang terungkap dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan betapa praktik curang ini telah merugikan masyarakat dalam skala besar. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan didukung berbagai lembaga seperti Bareskrim Polri, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Kementerian Perdagangan mengambil sikap tegas dalam memberantas peredaran beras oplosan yang marak di pasaran. Menteri Pertanian Andi…