Program MBG Menopang Masa Depan Anak Papua

Program MBG Menopang Masa Depan Anak Papua

Oleh: Maria Yoman *) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua bukan hanya sekadar agenda pemenuhan nutrisi anak-anak, tetapi merupakan representasi dari komitmen pemerintah dalam membangun sumber daya manusia (SDM) dari akar rumput. Melalui pendekatan yang bersifat langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, MBG menjadi bagian dari strategi besar pembangunan berkeadilan di kawasan timur Indonesia. Papua, sebagai wilayah yang kerap menghadapi tantangan akses dan ketimpangan…
Pemerintah bersama DPR Pastikan Pembahasan RKUHAP Berjalan Terbuka dan Transparan

Pemerintah bersama DPR Pastikan Pembahasan RKUHAP Berjalan Terbuka dan Transparan

Jakarta – Pemerintah bersama DPR RI menegaskan komitmen bahwa pembahasan RKUHAP berlangsung terbuka dan transparan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Hal ini sekaligus membantah sejumlah narasi yang menyebutkan bahwa proses legislasi dilakukan secara tertutup dan tidak partisipatif. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan bahwa pihaknya sangat terbuka terhadap masukan publik dan telah menyiarkan rapat-rapat pembahasan secara langsung melalui kanal resmi DPR. “Kami ingin menyampaikan kepada…
DPR Tegaskan Komitmen Supremasi Sipil dalam RKUHAP

DPR Tegaskan Komitmen Supremasi Sipil dalam RKUHAP

Jakarta – DPR Tegaskan Tidak Ada Upaya Menghidupkan Dwifungsi ABRI dalam RKUHAP. Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, menegaskan bahwa ketentuan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang memungkinkan TNI menjadi penyidik bukanlah bentuk kebangkitan dwifungsi ABRI. Ia menepis kekhawatiran sebagian kalangan sipil yang menilai pasal tersebut membuka ruang militer masuk ke ranah penegakan hukum sipil secara luas. Menurut Hinca, kewenangan TNI…

RKUHAP Mewujudkan Peradilan yang Lebih Transparan dan Akuntabel

Oleh: Kristian Romero Tampubolon )* Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kini berada di fase kritis menjelang berlakunya KUHP baru pada Januari 2026. Dengan momentum ini, kebutuhan untuk menyelaraskan hukum acara pidana menjadi semakin mendesak. Pemerintah menyadari harapan besar publik agar revisi ini tidak sekadar mengubah ketentuan hukum, tetapi juga membangun sistem peradilan yang lebih transparan dan akuntabel. Sejalan dengan aspirasi masyarakat, pemerintah merancang…
Pembahasan RKUHAP Dilakukan Terbuka dan Transparan

Pembahasan RKUHAP Dilakukan Terbuka dan Transparan

Oleh: Raka Mahadewa )* Reformasi hukum pidana di Indonesia mencapai babak penting dengan dibahasnya RKUHAP secara terbuka dan inklusif. Upaya ini bukan sekadar rutinitas legislasi, melainkan bagian dari komitmen negara dalam menjamin keadilan, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. RKUHAP hadir sebagai pembaruan menyeluruh terhadap sistem hukum acara pidana, yang telah lama dianggap ketinggalan zaman dan belum responsif terhadap dinamika sosial…
BPS Konsisten Gunakan Standar Nasional, Data Kemiskinan Tetap Kredibel

BPS Konsisten Gunakan Standar Nasional, Data Kemiskinan Tetap Kredibel

Oleh : Eka Kurniawan )* Perbedaan angka kemiskinan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia beberapa waktu terakhir menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Sebagian publik sempat kaget saat melihat laporan Bank Dunia yang menyebut angka penduduk miskin di Indonesia melonjak hingga 194,6 juta jiwa. Angka ini sangat berbeda dibanding data resmi BPS yang mencatat jumlah penduduk miskin nasional per Maret 2025 sebanyak…
Soal Beda Data Kemiskinan, BPS: Kami Gunakan Standar Nasional

Soal Beda Data Kemiskinan, BPS: Kami Gunakan Standar Nasional

Jakarta – Perbedaan data jumlah penduduk miskin antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia disebabkan oleh perbedaan metodologi yang digunakan kedua lembaga. BPS menegaskan bahwa perbedaan angka tersebut tidak berarti data salah, melainkan karena masing-masing menggunakan acuan garis kemiskinan yang berbeda. Bank Dunia mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 194,6 juta jiwa. Kenaikan signifikan ini terjadi setelah lembaga internasional tersebut memperbarui garis kemiskinan…
Beda Metode, Data Kemiskinan BPS dan Bank Dunia Tidak Bisa Disamakan

Beda Metode, Data Kemiskinan BPS dan Bank Dunia Tidak Bisa Disamakan

Jakarta – Perbedaan data jumlah penduduk miskin antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia memicu perhatian publik. Namun, BPS menegaskan bahwa perbedaan tersebut semata-mata disebabkan oleh penggunaan metodologi yang berbeda, khususnya dalam hal standar garis kemiskinan yang digunakan. Bank Dunia baru-baru ini merilis data yang menyebut jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 194,6 juta jiwa. Angka tersebut meningkat signifikan karena lembaga itu mengubah acuan garis…
Mengokohkan Sekolah Rakyat Lewat Pendekatan Holistik

Mengokohkan Sekolah Rakyat Lewat Pendekatan Holistik

Oleh: Anik Tuniaty *) Program Sekolah Rakyat yang baru saja diresmikan pemerintah kembali menunjukkan kapasitasnya tidak hanya dalam menyediakan akses pendidikan, tetapi juga dalam mengutamakan kesehatan dan kesejahteraan psikologis siswa. Beberapa kritik mencuat terkait kabar beberapa anak yang memilih kembali ke rumah karena kendala adaptasi, bahkan terpapar sakit ringan. Namun, alih-alih menjadi tanda kegagalan, fenomena ini adalah refleksi alami proses penyesuaian yang sejatinya membutuhkan dukungan…
Sekolah Rakyat, Ikhtiar Nyata Pemerintah Hapus Ketimpangan Sosial Anak Bangsa

Sekolah Rakyat, Ikhtiar Nyata Pemerintah Hapus Ketimpangan Sosial Anak Bangsa

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Sosial mengimbau masyarakat untuk tidak terburu-buru menilai keluhan kesehatan siswa Sekolah Rakyat sebagai bentuk kegagalan program. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa semua proses penerimaan siswa dilakukan dengan persetujuan orang tua dan berdasarkan hasil seleksi kesehatan. “Tidak ada yang dipaksa. Semua atas izin orang tua, dan melalui seleksi. Sekolah Rakyat bukan paksaan, ini pilihan untuk masa depan anak-anak,” tegas Gus…