Organisasi Advokat Dukung RKUHAP Demi Penegakan Hukum Berkeadilan

Organisasi Advokat Dukung RKUHAP Demi Penegakan Hukum Berkeadilan

Jakarta — Dukungan terhadap percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) semakin menguat. Sejumlah organisasi advokat nasional menyatakan komitmennya untuk mendorong RKUHAP segera disahkan demi memperkuat sistem hukum acara pidana yang lebih adil dan modern, seiring akan diberlakukannya KUHP baru pada 2026. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Perhimpunan Advokat Indonesia-Suara Advokat Indonesia (PERADI-SAI), Juniver Girsang, menyatakan bahwa seluruh organisasi advokat di Indonesia…
RKUHAP Jadi Langkah Strategis Reformasi Peradilan

RKUHAP Jadi Langkah Strategis Reformasi Peradilan

Oleh: Jerry Sinambela )*   Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) bukan sekadar revisi normatif semata, melainkan merupakan wujud komitmen nyata pemerintah dalam mewujudkan reformasi peradilan yang modern, efisien, adil, dan beradab. Dalam mendukung pemerintah saat ini, RKUHAP dianggap sebagai momentum strategis yang melanjutkan semangat KUHP Nasional  serta menyelaraskan sistem peradilan acara pidana dengan tuntutan zaman. Mayoritas penegak hukum dan akademisi sepakat bahwa RKUHAP…
RKUHAP Perkuat Perlindungan HAM dalam Proses Hukum Nasional

RKUHAP Perkuat Perlindungan HAM dalam Proses Hukum Nasional

Oleh: Syafa Nabilla )*   Proses reformasi hukum nasional saat ini berada pada tahap krusial dengan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). RKUHAP menjadi langkah progresif yang digagas oleh pemerintah dan DPR, sejalan dengan prinsip supremasi hukum serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Perkembangan hukum yang dinamis dan kompleksitas tindak pidana menuntut inovasi strategis guna mewujudkan proses peradilan yang lebih adil, transparan,…
Pemerintah Optimalisasi Digitalisasi Pada Distribusi Bansos

Pemerintah Optimalisasi Digitalisasi Pada Distribusi Bansos

Jakarta, – Pemerintah Republik Indonesia terus mempercepat transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) guna memastikan efisiensi, ketepatan sasaran, dan transparansi. Melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, digitalisasi menjadi strategi utama dalam reformasi sistem perlindungan sosial. Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan implementasi penuh digitalisasi bansos pada Agustus 2025, dengan mengandalkan sistem Digital Public Infrastructure (DPI) yang terdiri dari identitas digital, sistem pembayaran digital, dan pertukaran data antarinstansi.…
Kebijakan Bansos Presiden Prabowo Dorong Konsumsi dan Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan Bansos Presiden Prabowo Dorong Konsumsi dan Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta - Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan dan berpenghasilan rendah, melalui program distribusi Bantuan Sosial (Bansos) yang masif dan terstruktur. Program Bansos ini tidak hanya bertujuan sebagai jaring pengaman sosial, tetapi juga berperan penting dalam menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global maupun domestik. Bantuan sosial (Bansos) menjadi penopang daya beli masyarakat pada kuartal II-2025 dan…
Komitmen Bersih dan Tepat Sasaran, Pemerintah Evaluasi Total Penerima Bansos

Komitmen Bersih dan Tepat Sasaran, Pemerintah Evaluasi Total Penerima Bansos

Oleh : Arman Kurnia Prasetya*)   Pemerintah kembali menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara digunakan secara tepat sasaran dan bertanggung jawab. Kasus penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) oleh sebagian penerima untuk bermain judi online (judol) menjadi alarm keras bagi semua pihak. Menyikapi hal tersebut, pemerintah tidak tinggal diam. Evaluasi total terhadap data penerima bansos dilakukan secara cepat dan terukur, sebagai wujud…
Bansos sebagai Motor Penggerak Ekonomi di Tengah Masyarakat

Bansos sebagai Motor Penggerak Ekonomi di Tengah Masyarakat

Oleh: Baskara Putra Darmawan )*   Pemerintah terus menunjukkan komitmennya kepada masyarakat melalui berbagai program Bantuan Sosial (bansos) yang tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan, tetapi juga berperan dalam menggerakkan perekonomian rakyat. Pada Juli 2025, berbagai jenis bansos kembali disalurkan, mencakup bantuan bagi keluarga prasejahtera, pekerja dengan penghasilan rendah, masyarakat desa, hingga subsidi untuk mengatasi tekanan harga kebutuhan pokok. Pendekatan yang semakin inklusif dan terarah ini…
Pemerintah Tegaskan Sakralitas HUT RI dari Simbol Populer Asing

Pemerintah Tegaskan Sakralitas HUT RI dari Simbol Populer Asing

Oleh: Dani Maulana)*   Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan dengan semangat persatuan, hormat terhadap sejarah, dan kebanggaan terhadap identitas nasional. Namun dalam peringatan menuju HUT ke-80 Republik Indonesia tahun ini, perhatian publik tersita oleh fenomena tak biasa yakni maraknya penggunaan simbol-simbol populer asing, terutama bendera bajak laut yang dikenal sebagai Jolly Roger dalam konteks perayaan kemerdekaan. Simbol ini, yang berasal dari…
Menjaga Nasionalisme di Tengah Fenomena Pengibaran Bendera Bajak Laut Jelang HUT RI

Menjaga Nasionalisme di Tengah Fenomena Pengibaran Bendera Bajak Laut Jelang HUT RI

Oleh : Jevelyn Rysaka Jelita )*   Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat Indonesia tengah disuguhi fenomena yang ramai diperbincangkan, yaitu viralnya pengibaran bendera bajak laut dari serial anime One Piece. Bagi sebagian orang, hal ini dianggap sebagai bentuk ekspresi kreatif atau simbolik. Namun bagi bangsa yang tengah memperingati kemerdekaan, tindakan semacam itu tidak bisa dianggap remeh. Ini bukan sekadar urusan estetika…
Pemerintah Minta Anak Muda Tak Terjebak Euforia Bendera Bajak Laut

Pemerintah Minta Anak Muda Tak Terjebak Euforia Bendera Bajak Laut

Jakarta — Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, maraknya pengibaran bendera bajak laut dari serial One Piece di berbagai daerah menuai perhatian pemerintah. Meskipun dinilai sebagai bentuk ekspresi kreativitas generasi muda, pemerintah menegaskan agar simbol tersebut tidak disandingkan apalagi dipertentangkan dengan bendera Merah Putih yang merupakan lambang negara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto memahami fenomena ini sebagai bagian dari…