FOKUS-BANTEN.COM

Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan memblokir dompet digital yang terindikasi terhubung dengan judi daring. Pemerintah juga tengah menyiapkan regulasi penggunaan Virtual Private Network (VPN) serta teknologi pemblokiran baru agar pemberantasan judi daring lebih efektif. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan nilai transaksi judi daring melalui dompet digital sangat besar. “Sudah banyak kasus ke e-wallet juga kami tangani,” kata Ivan. Ia mencatat…

Oleh: Fajar Dwi Santoso Pemerintah kembali menunjukkan bagaimana ketegasannya dalam menegakkan hukum di Indonesia, khususnya menangani kasus korupsi. Hal tersebut telah ditunjukkan melalui dua langkah besar yang berhasil menyedot perhatian publik. Pertama, yakni bagaimana upaya untuk melakukan ekstradisi terhadap buron kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos, yang sampai saat ini masih menjalani proses hukum di Singapura. Kemudian bukti kedua, yakni adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang…

Oleh : Maya Sasmita )* Pemerintah kembali menunjukkan taringnya. Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Langkah tersebut berdiri sejajar dengan upaya serius Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengejar buronan kasus korupsi proyek e-KTP, Paulus Tannos, yang saat ini tengah menunggu proses persidangan ekstradisi di Singapura. Dua peristiwa besar itu menegaskan…

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai instansi pemerintah terus menunjukkan berbagai macam langkah yang tegas dalam pemberantasan korupsi dengan membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Upaya serius tersebut terlihat dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer dan proses ekstradisi buron kasus e-KTP, Paulus Tannos, yang tengah ditahan di Singapura. Anggota Dewan Pengawas KPK, Benny Mamoto, menegaskan…

JAKARTA — Pemerintah melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menunjukkan ketegasan dalam menegakkan hukum dengan menindak kasus korupsi tanpa pandang bulu. Lembaga antirasuah itu tidak hanya mengupayakan ekstradisi buron kasus e-KTP Paulus Tannos yang masih ditahan di Singapura, tetapi juga berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer. Anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Benny Mamoto, menegaskan lembaganya ikut mengawasi langsung…

Oleh : Maya Sasmita )* Pemberantasan korupsi kembali ditegaskan sebagai salah satu agenda strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Komitmen ini menjadi penanda kuat bahwa arah kebijakan negara tetap konsisten dalam menjaga supremasi hukum, sekalipun dinamika politik dan isu publik terus berkembang. Momentum pembebasan bersyarat terhadap mantan Ketua DPR, Setya Novanto, justru dimaknai pemerintah sebagai peluang untuk memperlihatkan sikap tegas bahwa negara tidak…

Oleh: Effendy Satria )* Ketegangan politik lokal di Kabupaten Pati meningkat setelah kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diumumkan oleh Bupati Sudewo. Kebijakan tersebut awalnya menaikkan tarif hingga 250 persen, langkah yang memicu gejolak di masyarakat. Meskipun kebijakan itu akhirnya dibatalkan, kemarahan sebagian warga terlanjur membesar dan berujung pada tuntutan agar Bupati mengundurkan diri. Di tengah sorotan publik ini, muncul anggapan…

Oleh: Nindya Putri )* Pemerintah pusat menegaskan bahwa polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Penegasan ini disampaikan untuk meredam opini publik yang mengaitkan kebijakan tersebut dengan efisiensi anggaran di tingkat pusat. Penjelasan ini menjadi penting karena persepsi yang berkembang di masyarakat mulai mengarah pada tudingan bahwa penghematan belanja…

Oleh: Astrid Syafira Pembebasan bersyarat terhadap mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto, telah dilakukan melalui prosedur hukum yang berlaku. Keputusan ini memicu beragam respons dari publik, namun pemerintah memastikan bahwa prosesnya telah mengikuti mekanisme sah. Langkah tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia tetap berjalan sesuai koridor aturan, tanpa intervensi di luar ketentuan. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menegaskan bahwa pembebasan bersyarat ini diputuskan…

Jakarta – Pemerintah pusat menegaskan tidak terlibat dalam kebijakan kenaikan pajak di daerah, termasuk polemik Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Penegasan ini disampaikan untuk merespons anggapan bahwa kenaikan pajak terjadi akibat minimnya anggaran dari pusat. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengimbau para kepala daerah untuk memastikan kebijakan pajak dan retribusi berpihak pada masyarakat. “Saya mohon kepala…