FOKUS-BANTEN.COM

Jakarta — TNI dan Polri menegaskan soliditas mereka dalam menjaga stabilitas nasional dan melindungi masyarakat dari aksi-aksi anarkistis yang berpotensi mengganggu keamanan publik. Langkah tegas aparat keamanan ini sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto agar setiap tindakan perusakan fasilitas umum, penyerangan aparat, hingga pembakaran gedung ditindak secara hukum. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan Polri tidak akan memberikan toleransi terhadap aksi-aksi rusuh yang merugikan…

PAPUA BARAT – Menjaga keamanan dan kedamaian Papua merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Di tengah situasi nasional yang dinamis, berbagai tokoh Papua menyerukan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh ajakan demonstrasi anarkis yang berpotensi merugikan diri sendiri maupun daerah. Ketua Umum Badan Koordinasi Majelis Muslim Papua Provinsi Papua Barat, Abdul Rashid Fimbai, menegaskan pentingnya membangun persatuan di atas perbedaan. “Mari kita jadikan Manokwari…

Oleh: Yohana Wanimbo* Stabilitas keamanan adalah syarat utama bagi keberlangsungan pembangunan dan terciptanya kesejahteraan masyarakat. Tanpa kondisi yang aman, seluruh proses pemerintahan, pelayanan publik, maupun pembangunan ekonomi akan terhambat. Di tengah dinamika politik nasional dan berbagai isu yang berkembang, sejumlah tokoh Papua menyerukan imbauan penting agar masyarakat tidak terprovokasi oleh aksi demonstrasi anarkis yang dapat merusak harmoni sosial maupun mengganggu ketertiban umum. Pesan ini menjadi…

Oleh : Hendri Hendrawan )* Pemerintah terus menunjukkan keseriusannya dalam menindaklanjuti aspirasi buruh yang dikenal dengan “17+8”, sebuah kumpulan tuntutan yang selama ini diperjuangkan oleh serikat pekerja di berbagai sektor. Aspirasi tersebut mencakup 17 tuntutan utama dan 8 tambahan, yang intinya menyoroti perlindungan hak-hak pekerja, kepastian kerja, dan jaminan sosial. Dalam konteks ini, pemerintah bergerak cepat untuk memastikan kebijakan yang diambil tidak hanya sekadar respons…

Oleh: Usman Saifullah) Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga lapangan kerja dan mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui berbagai kebijakan strategis. Kebijakan ini tidak hanya menjadi respons terhadap tantangan ekonomi global, tetapi juga bentuk keberpihakan negara dalam melindungi tenaga kerja sebagai aset pembangunan. Melalui langkah nyata di berbagai sektor, pemerintah ingin memastikan bahwa suasana bisnis di Indonesia tetap kondusif dan keberlangsungan tenaga kerja…

Jakarta – Pemerintah memberikan respons cepat terhadap tuntutan 17+8 yang disuarakan dalam aksi demonstrasi, khususnya terkait isu ketenagakerjaan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk fokus mengatasi kesulitan lapangan kerja yang dihadapi masyarakat. Poin yang berkaitan dengan isu ketenagakerjaan terdapat pada poin 16 dan 17, antara lain masyarakat meminta agar pemerintah mengambil langkah darurat untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan lindungi buruh kontrak, serta…

Jakarta — Pemerintah menegaskan komitmennya dalam merespons aspirasi masyarakat yang belakangan dikenal dengan sebutan tuntutan 17+8. Isu yang digaungkan melalui berbagai saluran, mulai dari serikat buruh hingga kelompok mahasiswa, terutama menyoroti persoalan ketenagakerjaan dan kesejahteraan ekonomi. Pemerintah memastikan aspirasi tersebut tidak berhenti sebagai wacana, tetapi langsung diterjemahkan ke dalam langkah konkret, antara lain melalui stimulus ekonomi, penyediaan upah layak, hingga upaya pencegahan pemutusan hubungan kerja…

Kepri – Asisten Deputi Koordinasi Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik (Asdep PDTE) Kemenko Polkam, Syaiful Garyadi menegaskan pemerintah terus memperkuat literasi digital masyarakat sebagai upaya memberantas praktik judi daring yang kian marak. “Ancaman judi daring bukan hanya merusak stabilitas sosial-ekonomi, tetapi juga berisiko terhadap penyalahgunaan data pribadi masyarakat. Pemerintah sangat serius memberantas judi daring, dengan membentuk Desk Pemberantasan Judi Daring yang melibatkan kementerian, lembaga pusat,…

Oleh: Bara Winatha )* Pemberantasan judi daring di Indonesia menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan digital masyarakat. Ancaman judi daring bukan hanya memicu kerugian finansial bagi individu, tetapi juga merusak tatanan keluarga, memunculkan tindak kriminal, hingga berisiko terhadap penyalahgunaan data pribadi. Fenomena ini semakin kompleks karena melibatkan jaringan lintas negara dengan modus operandi yang terus berkembang. Untuk itu,…

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas resmi meluncurkan Program Sapi Merah Putih dalam Pameran Flora & Fauna (FLONA) 2025 di Lapangan Banteng, Jakarta. Program ini diproyeksikan menjadi penopang utama swasembada pangan nasional sekaligus memperkuat penyediaan protein hewani untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional (BGN), Sarwono, menyampaikan bahwa ketersediaan daging dan susu berkualitas merupakan pilar penting dalam…