FOKUS-BANTEN.COM

Oleh : Tania Ditrajaga )* Gelombang dinamika politik yang mengemuka pasca pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah daerah terbukti tidak mengurangi penerimaan masyarakat terhadap hasil pemilihan yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Baik di Kalimantan Tengah maupun Papua, proses demokrasi yang dijalankan sesuai koridor hukum dinilai telah menjadi penegasan bahwa mekanisme konstitusional tetap dijadikan pijakan utama dalam menjaga keutuhan demokrasi Indonesia. Pemerintah pun…

Oleh: Bara Winatha*) Perampasan aset hasil tindak pidana telah lama menjadi perhatian publik, terutama ketika maraknya praktik korupsi, pencucian uang, hingga kejahatan terorganisir yang merugikan negara. Upaya menghadirkan regulasi yang mampu menjadi payung hukum progresif semakin mendesak seiring dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan hukum nasional yang terus berkembang. Pemerintah bersama DPR berkomitmen mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai jawaban atas aspirasi masyarakat, dengan mengedepankan…

Oleh : Robby Purnomo )* Pemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan proses demokrasi yang penting dalam memastikan kedaulatan rakyat tetap terjaga dan suara masyarakat benar-benar terakomodasi. Meski terdapat dinamika dalam pelaksanaan, sejauh ini situasi di lapangan dapat dikatakan relatif terkendali. Hal ini tidak terlepas dari kerja keras aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen yang terus berupaya untuk menjaga stabilitas dan kondusifitas. Namun demikian, pasca PSU,…

Oleh: Lusi Wenda *) Imbauan untuk menjaga keamanan dan kedamaian di Papua semakin menguat. Tokoh-tokoh adat dan agama menekankan bahwa stabilitas wilayah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat keamanan, melainkan juga kewajiban moral setiap warga. Seruan ini hadir di tengah dinamika situasi nasional yang kerap memunculkan aksi demonstrasi di sejumlah kota besar, yang dikhawatirkan bisa berdampak hingga ke wilayah Papua. Ketua Dewan Adat…

Tolikara – Gelombang seruan menjaga keamanan dan ketertiban kembali menggema dari tanah Papua. Para tokoh adat di Kabupaten Tolikara menegaskan pentingnya menjauhkan masyarakat dari ajakan demonstrasi maupun tindakan anarkis yang berpotensi merugikan kepentingan bersama. Imbauan ini lahir dari kesadaran kolektif untuk menjaga Tolikara sebagai kota injil yang damai dan harmonis. Tokoh Adat Tolikara, Victor Kogoya, menekankan bahwa masyarakat tidak boleh terpengaruh isu yang dapat merusak…

Oleh: Jaya Putra Suasana politik Nepal kembali bergejolak setelah aksi unjuk rasa besar-besaran melanda Kathmandu dan kota-kota lain pada awal September 2025. Aksi ini dipelopori anak muda Gen Z, yang marah atas kebijakan pemerintah memblokir 26 platform media sosial populer, mulai dari Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, hingga X. Pemerintah setempat beralasan pemblokiran dilakukan karena perusahaan teknologi tidak mengikuti regulasi baru mengenai kewajiban pendaftaran. Namun, kebijakan…

Oleh: Citra Anggraini Kerusuhan politik di Nepal pada September 2025 menjadi salah satu tragedi paling serius dalam sejarah negeri Himalaya tersebut. Aksi demonstrasi yang semula berangkat dari ketidakpuasan terhadap kebijakan pemblokiran media sosial berubah menjadi gelombang kemarahan massal. Massa bukan hanya menuntut pencabutan kebijakan, tetapi juga melampiaskan amarah dengan cara-cara brutal yang merugikan banyak pihak. Menteri Luar Negeri Nepal, Arzu Deuba diserang secara fisik di…

Jakarta, Gelombang demonstrasi di Nepal berakhir tragis dengan korban jiwa, kerusakan fasilitas negara, hingga pengunduran diri Perdana Menteri KP Sharma Oli. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi banyak negara, termasuk Indonesia, tentang pentingnya menjaga stabilitas politik dan merespons aspirasi publik dengan bijak. Direktur Haidar Alwi Institut, Sandri Rumanama, menilai krisis Nepal patut dijadikan pembelajaran. Ia menekankan, meskipun kondisi Indonesia relatif stabil, kewaspadaan tetap dibutuhkan. “Kita harus…

Jakarta, Gelombang protes di Nepal semakin memanas. Ribuan massa turun ke jalan dan membakar gedung parlemen di ibu kota Kathmandu, hanya beberapa jam setelah Perdana Menteri KP Sharma Oli mengumumkan pengunduran dirinya. Kerusuhan dipicu oleh keputusan pemerintah yang sempat melarang 26 platform media sosial, termasuk Facebook dan Instagram. Alasan yang disampaikan adalah untuk mencegah hoaks, ujaran kebencian, serta penipuan daring. Namun, kebijakan tersebut justru memicu…

Jakarta – Stabilitas nasional adalah kunci untuk menjaga keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, berbagai pihak menyerukan agar masyarakat, khususnya generasi muda, tidak mudah terprovokasi oleh aksi-aksi anarkis yang justru merugikan bangsa sendiri. Seruan ini semakin menguat setelah mencuatnya kabar mengenai kericuhan besar dalam demonstrasi di Kathmandu, Nepal, yang berujung pada tindakan brutal dan merusak fasilitas publik. Politikus Partai Demokrat, Andi Arief, mengingatkan…