FOKUS-BANTEN.COM

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah pusat terus diperkuat kualitasnya. Tidak hanya menyasar perluasan distribusi ke berbagai daerah, pemerintah juga memastikan makanan yang diterima pelajar terjamin gizi dan higienitasnya melalui prosedur modern. Di Kalimantan Timur, Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Kaltim bersama Balai Besar POM Balikpapan menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) guna membahas kesiapsiagaan food safety…

Oleh : Febri Ramadhan )* Pembangunan 500 Sekolah Rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo merupakan langkah besar yang harus dipandang bukan sekadar program pendidikan, tetapi juga sebuah gerakan sosial untuk memutus rantai kemiskinan. Rencana ini layak mendapat dukungan penuh dari seluruh pihak, karena pendidikan adalah pintu utama bagi anak-anak bangsa untuk keluar dari belenggu keterbatasan. Presiden Prabowo menegaskan pemerintah akan menambah pembangunan sekolah rakyat secara bertahap…

Oleh : Rivka Mayangsari*) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan pemerintah untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan makanan yang sehat, aman, dan bernutrisi. Kehadiran program ini menjadi bagian dari upaya besar membangun generasi emas yang kuat secara fisik maupun mental. Meski sempat beredar isu simpang siur terkait keracunan makanan, pemerintah dengan tegas memastikan bahwa pelaksanaan MBG selalu memenuhi standar higienitas dan…

Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah menyatakan komitmennya penuh untuk memastikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersaji dalam kondisi yang bersih, higienis, dan aman dikonsumsi oleh seluruh penerima manfaat. Sejak peluncuran nasional MBG pada 6 Januari 2025 sebagai bagian dari strategi nasional memperbaiki status gizi dan mencegah stunting, pemerintah menempatkan aspek keamanan pangan dan mutu gizi sebagai prioritas utama agar program ini tidak hanya…

Oleh: Bara Winatha )* Perlindungan HAM bukan sekadar wacana normatif, melainkan amanat konstitusi yang harus dipenuhi oleh sebuah negara. Sejalan dengan Aspirasi 17+8, pemerintah menegaskan komitmen untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan sipil dan penegakan hukum. Aspirasi ini menekankan pentingnya melindungi hak-hak dasar warga negara, terutama dalam situasi sosial politik yang dinamis, tanpa mengorbankan stabilitas nasional dan keamanan publik. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,…

Oleh: Kumala Adi Saputra )* Dalam dinamika kehidupan berbangsa, penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak bisa dipandang sebagai beban, melainkan sebagai fondasi dari demokrasi dan keadilan sosial. Aspirasi 17+8 yang selama ini digaungkan masyarakat sipil sesungguhnya merupakan refleksi nyata bahwa rakyat menginginkan negara hadir lebih kuat dalam melindungi martabat kemanusiaan. Pemerintah pun menegaskan komitmennya dengan mengambil langkah-langkah progresif melalui revisi Undang-Undang HAM dan…

Jawa Timur – Wakil Menteri BUMN, Kartiko Wirjoatmodjo menegaskan komitmen pemerintah bersama BUMN dalam memperkuat keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai motor penggerak ekonomi rakyat. “Kami berharap koperasi bisa menggarap bisnis sesuai potensi daerah masing-masing, seperti penggilingan padi, ekowisata, dan lain sebagainya,” ujar Kartiko. Ia menambahkan, pemerintah melalui BUMN akan memberikan peluang bisnis captive kepada koperasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga…

Oleh: Raditya Pranata )* Kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menempatkan koperasi kembali ke posisi strategis sebagai sokoguru perekonomian nasional. Koperasi dipandang bukan sekadar pelengkap, melainkan pilar utama yang menopang kemandirian bangsa melalui semangat gotong royong. Kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) menjadi penegasan komitmen negara dalam mengembalikan cita-cita ekonomi yang berpijak pada konstitusi, sekaligus mempercepat transformasi desa menuju pusat pertumbuhan baru. Menteri…

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia (HAM) menjadi prioritas utama dalam agenda nasional. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menyampaikan bahwa peranan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan diperkuat melalui revisi Undang-Undang HAM yang saat ini tengah dibahas. Penguatan Komnas HAM ini, menurut Pigai, sejalan dengan aspirasi publik, termasuk tuntutan sipil 17+8 yang sebelumnya digaungkan di DPR. “Yang kami…

Jakarta — Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menyampaikan bahwa penguatan peranan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bakal menjadi salah satu prioritas utama dalam revisi Undang-Undang HAM yang saat ini tengah digodok. Natalius Pigai menjelaskan, Kementerian HAM kini sedang menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada Rancangan Undang-Undang (RUU) HAM yang akan…