Pemerintah Tegaskan MBG Tidak Boleh Terhenti karena Kendala Teknis

Pemerintah Tegaskan MBG Tidak Boleh Terhenti karena Kendala Teknis

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas nasional tidak boleh terhenti hanya karena adanya kendala teknis dalam pelaksanaannya. Kepastian ini disampaikan setelah adanya kasus dugaan keracunan makanan di salah satu lokasi distribusi, yang langsung ditangani dengan sigap oleh Badan Gizi Nasional (BGN) bersama kementerian dan lembaga terkait. Saat melakukan peninjauan langsung ke Posko Penanganan kasus dugaan keracunan,…
Audit Dapur dan Rantai Distribusi Diperketat untuk Keamanan MBG

Audit Dapur dan Rantai Distribusi Diperketat untuk Keamanan MBG

Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas untuk memastikan keamanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini telah berlangsung di sekolah-sekolah. Langkah ini diambil menyusul terjadinya beberapa insiden keracunan yang disebabkan oleh makanan dari program tersebut. Pemerintah berkomitmen untuk memperketat pengawasan terhadap dapur dan rantai distribusi guna memastikan bahwa makanan yang disajikan kepada anak-anak tidak hanya bergizi, tetapi juga…
Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Percepat Hilirisasi Komoditas Strategis

Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Percepat Hilirisasi Komoditas Strategis

Oleh: Yesi Antasari)* Pemerintah terus mendorong percepatan pengembangan dan hilirisasi komoditas strategis perkebunan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dalam negeri. Hilirisasi sendiri merupakan proses pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi maupun produk jadi, yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Tujuan utamanya adalah memperkuat kemandirian industri nasional sekaligus membuka peluang ekspor yang lebih besar. Beberapa komoditas prioritas yang mendapat…
Hilirisasi Komoditas Perkebunan Dorong Peningkatan Nilai Ekspor dan Devisa Negara

Hilirisasi Komoditas Perkebunan Dorong Peningkatan Nilai Ekspor dan Devisa Negara

Hilirisasi komoditas perkebunan menjadi agenda strategis nasional yang semakinmendapat perhatian serius pemerintah. Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Pertanian bersama pemerintah daerah, BUMN, hingga swastaberkomitmen menjadikan sektor perkebunan tidak hanya sebagai penghasil produkmentah, melainkan juga sebagai pusat pengolahan bernilai tambah tinggi. Langkah inisejalan dengan upaya mendorong peningkatan devisa negara, menciptakan lapangankerja baru, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan Indonesia pemain utamadalam perdagangan global berbasis produk…
TNI Polri dan Masyarakat Kompak Wujudkan Demokrasi Aman dan Damai

TNI Polri dan Masyarakat Kompak Wujudkan Demokrasi Aman dan Damai

Oleh : Lita Razak )* Gelombang demonstrasi yang sempat memanas di sejumlah daerah beberapa waktu lalu telah menimbulkan perhatian serius dari negara. Aksi yang pada mulanya berlangsung damai, di sejumlah titik berubah menjadi tindakan anarkis yang merugikan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Dalam menghadapi situasi tersebut, TNI dan Polri menegaskan komitmen penuh untuk menjaga keamanan nasional sekaligus memastikan jalannya proses demokrasi tetap berada dalam koridor…
Publik Bersama Aparat Tolak Aksi Anarkis Ancam Demokrasi

Publik Bersama Aparat Tolak Aksi Anarkis Ancam Demokrasi

Jakarta – Penolakan terhadap aksi anarkis yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional semakin menguat di berbagai daerah. Publik bersama aparat keamanan menegaskan kesepakatan bahwa segala bentuk kekerasan jalanan, perusakan fasilitas umum, maupun provokasi destruktif tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. Kesadaran bersama ini lahir dari pemahaman bahwa demokrasi hanya dapat tumbuh sehat bila dijalankan secara damai, tertib, dan menghormati hukum. Aspirasi publik harus disalurkan melalui…
Sinergitas TNI Polri dan Masyarakat Jadi Penjaga Aspirasi Damai

Sinergitas TNI Polri dan Masyarakat Jadi Penjaga Aspirasi Damai

Jakarta – Sinergitas antara TNI, Polri, dan masyarakat terus diperkuat sebagai pilar utama dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas nasional. Kolaborasi ini diyakini mampu memastikan setiap aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dengan damai, tanpa menimbulkan keresahan atau aksi anarkis. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen aparat dalam mengawal jalannya demokrasi, khususnya ketika masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum. “Kami bersama TNI akan terus hadir…
Presiden Prabowo Tegaskan Kesejahteraan Buruh Jadi Prioritas Nasional sebagai Respon Aspirasi 17+8

Presiden Prabowo Tegaskan Kesejahteraan Buruh Jadi Prioritas Nasional sebagai Respon Aspirasi 17+8

Oleh : Ricky Rinaldi Pemerintah menegaskan bahwa kesejahteraan buruh merupakan prioritas utama dalam agenda nasional. Melalui berbagai kebijakan dan inisiatif strategis, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa negara hadir untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup pekerja Indonesia, terutama mereka yang berpenghasilan rendah. Kehadiran Presiden dalam momentum Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta, pada 1 Mei 2025 menjadi bukti nyata komitmen tersebut. Dalam acara yang dihadiri lebih…
Pemerintah Pastikan Perlindungan Buruh Jadi Fondasi Ekonomi Nasional

Pemerintah Pastikan Perlindungan Buruh Jadi Fondasi Ekonomi Nasional

Jakarta – Dalam upaya menjaga keseimbangan ekonomi dan sosial, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjadikan perlindungan buruh sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Langkah ini disuarakan melalui pembahasan intensif antara pemerintah, perwakilan serikat buruh, dan anggota legislatif dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan, yang sedang dipersiapkan. Sebanyak 22 konfederasi serikat buruh di Indonesia telah melakukan pembahasan mendalam mengenai RUU Ketenagakerjaan ini dengan Komisi IX…
Dewan Kesejahteraan Buruh Resmi Dibentuk untuk Lindungi Hak Pekerja

Dewan Kesejahteraan Buruh Resmi Dibentuk untuk Lindungi Hak Pekerja

Jakarta — Komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan buruh semakin nyata dengan dibentuknya Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN). Lembaga baru ini diinisiasi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan hak-hak pekerja terlindungi sekaligus menanggapi berbagai persoalan krusial ketenagakerjaan, mulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK), jaminan sosial, hingga penyediaan perumahan layak bagi buruh. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani, menegaskan bahwa DKBN akan memiliki…