Langkah Pemerintah Ungkap Praktik Korupsi Pajak Dorong Reformasi Perpajakan Nasional

Langkah Pemerintah Ungkap Praktik Korupsi Pajak Dorong Reformasi Perpajakan Nasional

Jakarta, – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Januari 2026 berhasil mengamankan delapan orang terkait indikasi pengaturan pajak di lingkungan DJP, memperlihatkan bahwa praktik suap, gratifikasi, dan pemerasan masih menjadi tantangan besar dalam sistem perpajakan nasional. Dari hasil OTT tersebut, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk tiga pegawai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara. Konsekuensi dari penegakan…
OTT Suap Pajak Jadi Bukti Kekuatan Sistem Penegakan Hukum di Awal 2026

OTT Suap Pajak Jadi Bukti Kekuatan Sistem Penegakan Hukum di Awal 2026

Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurangan nilai pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara. Penetapan tersangka tersebut merupakan hasil operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada awal Januari 2026 terkait pemeriksaan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PT Wanatiara Persada. Kasus ini bermula dari pemeriksaan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PT…
Penanganan Kasus Pajak Jadi Momentum, Pemerintah Tegaskan Komitmen Zero Tolerance terhadap Korupsi

Penanganan Kasus Pajak Jadi Momentum, Pemerintah Tegaskan Komitmen Zero Tolerance terhadap Korupsi

Oleh: Anshar Kurniawan (* Penanganan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) patut dilihat sebagai momentum penting dalam memperkuat agenda pemberantasan korupsi nasional. Kasus ini bukan sekadar persoalan pelanggaran hukum oleh individu, melainkan ujian serius terhadap integritas institusi yang memegang peran vital dalam menopang keuangan negara. Dalam perspektif komunitas anti korupsi, langkah tegas dan terbuka yang…
Pemerintah Ajak Masyarakat Aktif Lapor Pemerasan, Dorong Budaya Anti Korupsi di Sektor Pajak

Pemerintah Ajak Masyarakat Aktif Lapor Pemerasan, Dorong Budaya Anti Korupsi di Sektor Pajak

Oleh : Jefrie Amran Affandi )* Pemerintah terus memperkuat komitmen pemberantasan korupsi dengan mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan segala bentuk pemerasan, khususnya yang terjadi di sektor perpajakan. Ajakan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya membangun sistem pajak yang bersih, adil, dan berintegritas. Praktik pemerasan yang melibatkan oknum aparat pajak tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mencederai kepercayaan publik. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dinilai menjadi…
Pemulihan Layanan Dasar di Wilayah Terdampak Banjir Sumatra Terus Bergerak, Infrastruktur Kembali Pulih Pascabanjir

Pemulihan Layanan Dasar di Wilayah Terdampak Banjir Sumatra Terus Bergerak, Infrastruktur Kembali Pulih Pascabanjir

Jakarta – Pemerintah mempercepat pemulihan layanan dasar dan infrastruktur di Sumatra Barat dan Sumatra Utara pascabanjir untuk memastikan transisi dari masa tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif. Langkah ini dilakukan guna mengembalikan aktivitas pemerintahan sekaligus memulihkan denyut ekonomi masyarakat terdampak. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa pemulihan wilayah terdampak bencana menjadi prioritas pemerintah pusat dan daerah. Ia…
PSN di Papua Pegunungan Dorong Kemandirian Ekonomi dan Pangan

PSN di Papua Pegunungan Dorong Kemandirian Ekonomi dan Pangan

WAMENA – Pemerintah terus mempercepat pembangunan berkelanjutan di wilayah Papua Pegunungan melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) sektor pangan. Program ini diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan produksi beras, tetapi juga membangun fondasi ekonomi daerah yang lebih kuat, inklusif, dan berdaya saing. Di tengah tantangan geografis dan keterbatasan akses, PSN hadir sebagai instrumen kebijakan yang menjawab kebutuhan dasar masyarakat secara nyata. Salah satu fokus utama pengembangan PSN…
PSN Perkokoh Fondasi Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Papua Pegunungan

PSN Perkokoh Fondasi Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Papua Pegunungan

Papua Pegunungan- Pemerintah terus mempercepat pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Tanah Papua sebagai bagian dari agenda besar pemerataan pembangunan nasional. Di wilayah Papua Pegunungan, PSN sektor pangan dinilai menjadi pilar penting dalam memperkokoh fondasi kemandirian pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan. PSN di Papua Pegunungan diarahkan tidak hanya untuk memperkuat ketahanan pangan daerah, tetapi juga mendorong tumbuhnya ekonomi lokal berbasis potensi wilayah.…
PSN Mempercepat Kemandirian Papua dalam Kerangka Pembangunan Nasional

PSN Mempercepat Kemandirian Papua dalam Kerangka Pembangunan Nasional

Oleh: Samuel Yikwa )* Program Strategis Nasional (PSN) di Papua merupakan manifestasi nyata kehadiran negara dalam memastikan pembangunan yang merata, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat hingga ke wilayah paling timur Indonesia. PSN dirancang sebagai instrumen kebijakan strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi Papua melalui penguatan infrastruktur, pengembangan kawasan pangan, serta peningkatan konektivitas antarwilayah. Dalam kerangka besar pembangunan nasional, Papua ditempatkan sebagai bagian penting dari masa…
PSN dan Harapan Baru Papua Pegunungan dalam Peta Pembangunan Nasional

PSN dan Harapan Baru Papua Pegunungan dalam Peta Pembangunan Nasional

Oleh: Yohanas Karoba *) Percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua bukan sekadar agenda pembangunan fisik, melainkan manifestasi nyata dari komitmen negara untuk menghadirkan keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Selama ini, kesenjangan antarwilayah menjadi tantangan besar dalam pembangunan nasional, dan Papua sering kali dipersepsikan sebagai wilayah yang tertinggal akibat keterbatasan akses, infrastruktur, serta peluang ekonomi. PSN hadir sebagai jawaban strategis untuk mengatasi…
60% Wilayah Terdampak Banjir Sumatra Masuki Fase Pemulihan, Infrastruktur Vital Jadi Fokus Utama

60% Wilayah Terdampak Banjir Sumatra Masuki Fase Pemulihan, Infrastruktur Vital Jadi Fokus Utama

Oleh : David Septian )* Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra dalam beberapa waktu terakhir mulai menunjukkan perkembangan positif. Sekitar 60 persen wilayah terdampak kini telah memasuki fase pemulihan setelah sebelumnya berada dalam kondisi darurat. Surutnya genangan air di berbagai daerah menjadi tanda awal bahwa aktivitas masyarakat perlahan dapat kembali berjalan. Namun demikian, fase pemulihan ini tidak berarti tantangan telah usai, karena dampak banjir…