FOKUS-BANTEN.COM

Jakarta - Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru menandai perubahan fundamental dalam sistem penegakan hukum nasional. Pendekatan _restorative justice_ kini menjadi ruh utama KUHP baru, dengan tujuan menghadirkan penegakan hukum yang lebih humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan, bukan semata-mata penghukuman. Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan komitmennya untuk meminimalkan pemenjaraan terhadap perkara pidana tertentu. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan bahwa KUHP baru…

Oleh: Bara Winatha*) Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru pada 2026 dipandang sebagai tonggak penting reformasi hukum nasional yang memperkuat kepastian hukum di Indonesia. Kehadiran dua regulasi fundamental ini menandai berakhirnya ketergantungan pada sistem hukum pidana warisan kolonial dan sekaligus menjadi fondasi baru bagi penegakan hukum yang lebih modern, berkeadilan, serta selaras dengan nilai-nilai konstitusi dan perkembangan…

Oleh: Moudy Alfiani )* Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru sejak 2 Januari 2026 menandai babak baru dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. Reformasi besar ini menegaskan komitmen negara untuk meninggalkan sistem hukum pidana kolonial menuju tatanan hukum nasional yang lebih modern, humanis, demokratis, dan berkeadilan, serta berakar pada nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal. Sebagai…

Oleh: Nurlaila Usman Pratama (* Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan inflasi yang masih terasa pada sejumlah komoditas pangan, peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat menjadi semakin vital. Dalam konteks ini, keberadaan program bantuan sosial, terutama Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), kembali menunjukkan signifikansinya sebagai instrumen kebijakan yang bukan hanya melindungi masyarakat miskin dan rentan, tetapi…

BIAK NUMFOR - Program Sekolah Rakyat di Tanah Papua mulai menunjukkan arah baru dalam upaya pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kehadiran program ini menegaskan komitmen negara untuk memastikan layanan pendidikan berkualitas menjangkau wilayah terluar, termasuk kawasan Indonesia Timur dengan tantangan geografis dan sosial yang kompleks. Komitmen tersebut ditegaskan saat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 41…

Biak Numfor- Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan keadilan pendidikan hingga ke wilayah terluar Tanah Air melalui program Sekolah Rakyat. Kehadiran Sekolah Rakyat di Papua dinilai menjadi jalan keluar nyata bagi ratusan ribu anak yang selama ini terancam putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi dan tantangan geografis. Hal tersebut ditegaskan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 41 Biak Numfor,…

Oleh: Yohanes Rumaropen* Program Sekolah Rakyat di Tanah Papua menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menghadirkan keadilan sosial melalui pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Inisiatif strategis ini menandai langkah progresif pemerintah dalam memastikan bahwa setiap anak Papua, khususnya dari keluarga kurang mampu, memperoleh hak pendidikan yang setara dan bermutu tanpa terkecuali. Di tengah tantangan geografis, sosial, dan keterbatasan infrastruktur yang selama ini menjadi penghambat utama,…

Oleh: Sylvia Mote *) Kehadiran Sekolah Rakyat di Papua menandai babak penting dalam upaya negara menghadirkan keadilan sosial melalui pendidikan. Di tengah tantangan geografis, keterbatasan ekonomi, dan warisan panjang ketimpangan akses sekolah, kebijakan ini tampil bukan sekadar sebagai program sektoral, melainkan sebagai instrumen negara untuk memastikan bahwa hak dasar anak Papua atas pendidikan tidak lagi ditentukan oleh jarak, kemiskinan, atau kondisi sosial keluarga. Gagasan yang…

Oleh : Yohanes Wandikbo )* Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tanah Papua menunjukkan wajah nyata kehadiran negara dalam menjawab persoalan mendasar pembangunan manusia, khususnya di wilayah dengan tantangan geografis dan sosial yang tidak ringan. Program ini bukan sekadar kebijakan populis, melainkan strategi jangka panjang pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia Papua yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Sepanjang 2025 hingga awal 2026, implementasi…

Wamena — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 1 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu (14/1). Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut berjalan dengan baik dan manfaatnya dirasakan langsung oleh para siswa, khususnya di wilayah pegunungan Papua. Kunjungan ke SMA Negeri 1 Wamena merupakan bagian dari agenda kerja Wapres di…