Jakarta — Pemerintah tengah memfinalisasi rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai langkah cepat merespons potensi gelombang PHK massal di sejumlah sektor industri nasional. Rencana ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menaruh perhatian serius terhadap perlindungan tenaga kerja di tengah tekanan ekonomi global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa pembentukan satgas ini dimaksudkan untuk menjadi solusi…

Oleh : Ferri Alfian )* Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) sebagai respons cepat terhadap meningkatnya gelombang PHK massal yang terjadi di sejumlah sektor industri. Pembentukan Satgas ini merupakan bagian dari langkah strategis mitigasi pemerintah untuk memastikan bahwa dampak sosial-ekonomi dari pemutusan hubungan kerja dapat diminimalkan. Kondisi ekonomi global yang tidak stabil, ditambah dengan dampak lanjutan dari disrupsi pasca-pandemi…

Oleh : Dirandra Falguni )* Pemerintah bergerak cepat menghadapi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang dapat timbul akibat tekanan ekonomi global dan kebijakan proteksionisme seperti kenaikan tarif impor dari Amerika Serikat (AS). Salah satu langkah strategis yang diambil adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Satgas ini dirancang sebagai langkah preventif untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional sekaligus mengantisipasi lonjakan PHK. Langkah ini…

JAKARTA- Pemerintah terus menunjukkan komitmen dalam menciptakan keadilan sosial melalui penyediaan perumahan layak bagi buruh. Program ini menjadi bentuk nyata keberpihakan negara terhadap kelompok pekerja yang selama ini menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Penyediaan hunian subsidi di kawasan industri tidak hanya menjawab kebutuhan dasar pekerja, tetapi juga menguatkan ekosistem kehidupan yang sehat dan produktif. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa pemerintah…

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi mengalokasikan sebanyak 20.000 unit rumah subsidi untuk buruh di seluruh Indonesia. Program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja dan akan dimulai dengan penyerahan simbolis 100 unit rumah pada 1 Mei 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional. “Rumah untuk para buruh ini merupakan kado terbaik dari Presiden Prabowo Subianto. Kami…

Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan keadilan sosial, terutama di sektor perumahan, dengan menargetkan penyerahan rumah subsidi secara simbolis pada tanggal 1 Mei 2025. Momentum ini bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional, yang menjadi simbol solidaritas dan perjuangan hak-hak pekerja, termasuk hak atas hunian yang layak. Program rumah subsidi ini dirancang khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang selama…

Oleh : Veritonaldi )* Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen serius dalam meningkatkan kesejahteraan buruh melalui penyediaan rumah subsidi yang layak dan terjangkau. Inisiatif ini menjadi langkah konkret yang tidak hanya memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok pekerja, tetapi juga menandai era baru di mana buruh semakin diakui sebagai pilar pembangunan nasional. Dimulainya penyerahan rumah subsidi pada 1 Mei 2025, bertepatan dengan Hari Buruh Internasional, menandai babak penting…

Teluk Bintuni – Pemerintah berfokus pada upaya mencapai swasembada pangan nasional, seperti halnya di wilayah Papua. Dalam berbagai kesempatan, pemerintah menekankan pentingnya sinergi antara pengelolaan lingkungan hidup, ketahanan pangan, dan karakteristik wilayah untuk memastikan keberlanjutan program swasembada pangan, termasuk mempertimbangkan kearifan lokal. Salah satu contoh nyata pelaksanaan program swasembada pangan di tingkat daerah terlihat di Kabupaten Teluk Bintuni. Pemerintah Kabupaten bersama masyarakat melakukan panen padi…

Merauke — Pemerintah terus menggenjot program swasembada pangan nasional melalui optimalisasi lahan pertanian di Papua, khususnya di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Langkah strategis ini tidak hanya menjadi jawaban atas kebutuhan dalam negeri, tetapi juga membuka peluang Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pemerintah telah membuka satu juta hektare lahan pertanian baru di Merauke sebagai bagian dari upaya…

Oleh : Ratna Desi Subagja )* Upaya pemerintah untuk mempercepat terwujudnya swasembada pangan di Papua tidak hanya mencerminkan keseriusan dalam membangun kemandirian pangan nasional, tetapi juga menunjukkan kepedulian nyata terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat hingga ke wilayah paling timur Indonesia. Papua, yang selama ini kerap dicitrakan sebagai daerah tertinggal, kini tengah diangkat menjadi lumbung pangan masa depan bangsa, berkat berbagai langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah…